GARISKRITIS.ID | DELI SERDANG – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2027 mulai dibayangi sejumlah persoalan serius. Publik kini menanti ketegasan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, terutama setelah polemik pengesahan Perubahan APBD (P-APBD) 2026 yang tidak berjalan sesuai rencana.
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut perbedaan pandangan antara legislatif dan eksekutif. Lebih jauh, muncul sejumlah pertanyaan mengenai transparansi penggunaan anggaran, dugaan pembengkakan belanja, hingga kepastian pertanggungjawaban keuangan daerah.
Di tengah kondisi tersebut, DPRD Deli Serdang dituntut tidak gegabah menyetujui R-APBD 2027. Seluruh usulan belanja harus dibedah secara terbuka, mulai dari urgensi kegiatan, dasar perhitungan, volume pekerjaan, hingga kemampuan keuangan daerah.
Sebab, pengesahan anggaran tanpa pemeriksaan yang memadai berisiko membuka ruang bagi persoalan pengelolaan keuangan daerah yang sama untuk kembali terulang.
Informasi yang dihimpun GARISKRITIS.ID menyebutkan, sejumlah pihak di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) mulai mempertanyakan kelanjutan pembayaran pekerjaan yang disebut-sebut telah ditawarkan kepada pihak rekanan.
Kekhawatiran itu berkaitan dengan tidak disahkannya P-APBD 2026, yang sebelumnya diwarnai persoalan penambahan anggaran pada pos penanganan bencana alam sebesar Rp503 miliar.
Tak hanya itu, muncul pula informasi mengenai penggunaan anggaran yang disebut tidak semata-mata bersumber dari pergeseran anggaran, tetapi juga melibatkan Dana Bagi Hasil (DBH), dengan nilai yang diklaim mencapai lebih dari Rp800 miliar.
Informasi tersebut disebut mencuat dalam pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Deli Serdang. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemkab Deli Serdang, Thomas Baginda Harahap, disebut-sebut menyampaikan bahwa anggaran tersebut telah digunakan seluruhnya oleh bupati.
“Anggaran itu sudah digunakan seluruhnya oleh bupati,” demikian keterangan sumber kepada media yang mengutip pernyataan tersebut.
Pernyataan ini membutuhkan klarifikasi terbuka dari BKAD maupun Bupati Deli Serdang. Publik berhak mengetahui anggaran yang dimaksud, dasar hukum penggunaannya, mekanisme pencairan dan pergeseran, sumber pembiayaan, serta dokumen pertanggungjawaban realisasinya.
Terlebih, apabila nilai anggaran yang dimaksud mencapai ratusan miliar rupiah, penjelasan yang transparan bukan lagi sekadar kebutuhan administratif, melainkan bagian dari pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
DPRD pun semestinya tidak mengabaikan persoalan tersebut ketika mulai membahas anggaran tahun berikutnya.
LINGKARI SOROTI DUGAAN MARK UP DAN PENGULANGAN PROYEK
Sorotan terhadap penyusunan R-APBD 2027 juga datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Indonesia (Lingkari).
Ketua Lingkari, Ronald Marpaung, SH, mengaku menemukan sejumlah indikasi yang menurutnya perlu ditelusuri secara serius dalam penyusunan anggaran tahun 2027.
Ronald menduga terdapat sejumlah pekerjaan yang mengalami kenaikan nilai anggaran secara signifikan. Bahkan, ia menyebut adanya indikasi pekerjaan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya kembali dimasukkan dalam perencanaan 2027, disertai penambahan volume pekerjaan.
Menurutnya, kondisi tersebut patut dicermati karena apabila tidak didukung kebutuhan riil, kajian teknis, dan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan, berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran daerah.
“Kami masih terus memantau persoalan ini. Mudah-mudahan wakil rakyat benar-benar mencermati adanya dugaan permainan dalam penyusunan anggaran tersebut,” ungkap Ronald.
Ia juga meminta DPRD meneliti sejumlah mata anggaran yang dicurigai mengalami penambahan volume pekerjaan. Sebab, menurutnya, muncul dugaan penambahan tersebut berkaitan dengan upaya menutup kewajiban pembayaran pekerjaan yang disebut-sebut masih tertunggak.
“Kami menduga ada sejumlah mata anggaran yang volumenya akan dinaikkan. Hal ini perlu dicermati karena muncul dugaan adanya upaya menutupi kewajiban pembayaran pekerjaan yang masa penyelesaiannya semakin dekat,” ujarnya.
Meski demikian, dugaan tersebut perlu diuji melalui dokumen perencanaan, kontrak pekerjaan, laporan realisasi, serta hasil pemeriksaan pihak berwenang agar tidak berhenti sebagai tudingan.
DPRD JANGAN SEKADAR MENJADI LEMBAGA PENGESAH ANGARAN
Rangkaian persoalan tersebut menjadi ujian serius bagi DPRD Deli Serdang dalam menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan.
Pembahasan R-APBD 2027 tidak boleh berubah menjadi formalitas politik, ketika legislatif hanya menerima dan menyetujui angka-angka yang diajukan pihak eksekutif tanpa pemeriksaan mendalam.
DPRD harus meminta penjelasan terperinci mengenai realisasi penggunaan anggaran 2026, termasuk alokasi penanganan bencana alam, penggunaan DBH, serta seluruh kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga.
Setiap pekerjaan yang kembali diusulkan dalam R-APBD 2027 juga harus diperiksa secara ketat. Mulai dari lokasi kegiatan, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, nilai kontrak, progres pelaksanaan, hingga status pembayaran pada tahun anggaran sebelumnya.
Apabila ditemukan indikasi pekerjaan ganda, ketidaksesuaian volume, penggelembungan nilai anggaran, atau pengalokasian belanja tanpa dasar kebutuhan yang jelas, DPRD wajib meminta penjelasan dan mendorong pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jangan sampai anggaran tahun berikutnya justru dijadikan ruang untuk menyelesaikan persoalan perencanaan maupun kewajiban pembayaran yang tidak tuntas pada tahun sebelumnya.
Pada titik inilah keberanian DPRD diuji. Apakah benar-benar berdiri sebagai representasi kepentingan masyarakat atau justru hanya menjadi lembaga formal yang mengesahkan kebijakan anggaran eksekutif?
Uang rakyat bukan ruang kompromi bagi kepentingan kelompok, apalagi kepentingan proyek. Setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBD harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif, teknis, maupun hukum.
Masyarakat tidak membutuhkan sekadar pengesahan APBD tepat waktu. Masyarakat membutuhkan anggaran yang sehat, transparan, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat.
Hingga berita ini diterbitkan, GARISKRITIS.ID masih berupaya memperoleh konfirmasi resmi dari Bupati Deli Serdang, Kepala BKAD Thomas Baginda Harahap, serta pimpinan DPRD Deli Serdang terkait penggunaan anggaran yang dipersoalkan, dugaan penambahan volume pekerjaan, dan kemungkinan adanya kewajiban pembayaran proyek yang belum terselesaikan. (SL)
