GARISKRITIS.ID | MEDAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang terus memperkuat kualitas pelayanan publik, termasuk dalam menghadapi situasi darurat dan pemulihan pascabencana. Melalui semangat Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP) 24/7, pemerintah daerah didorong menghadirkan pelayanan yang cepat, responsif, berintegritas, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui sejumlah langkah konkret, di antaranya memfasilitasi percepatan penerbitan dokumen administrasi kependudukan bagi warga terdampak bencana. Selain itu, pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) terus dioptimalkan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintahan secara terpadu.
Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, mengungkapkan bahwa sejak mulai beroperasi pada akhir Januari 2026, MPP Deli Serdang telah menghadirkan 29 tenant dengan total 129 jenis layanan dari berbagai sektor.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat. Namun, pengembangan MPP tidak berhenti pada penambahan jumlah layanan, melainkan harus diikuti inovasi, evaluasi berkelanjutan, serta keterbukaan terhadap kritik dan masukan masyarakat.
“Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk memperkuat koordinasi, berbagi pengalaman, dan memperoleh masukan dalam meningkatkan kualitas serta kesiapan pelayanan publik, termasuk ketika menghadapi bencana,” ujar Asri Ludin usai pertemuan dengan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Komjen Pol (Purn) Purwadi Arianto, dalam kegiatan Optimalisasi Peran MPP dalam Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana di Aula Raja Inal, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (12/11/2026).
Sebelumnya, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menegaskan bahwa pemulihan pelayanan publik harus menjadi prioritas dalam penanganan pascabencana. Menurutnya, dampak bencana tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur dan lingkungan, tetapi juga menghambat aktivitas masyarakat serta membatasi akses terhadap berbagai layanan pemerintahan.
“Ketika terjadi bencana, masyarakat justru semakin membutuhkan kehadiran pemerintah. Pemulihan pelayanan publik harus menjadi bagian penting dari upaya pemulihan pascabencana. Tidak cukup hanya memulihkan gedung dan fasilitas fisik, kita juga harus memastikan agar pelayanan yang paling dibutuhkan masyarakat dapat kembali berjalan normal secepat mungkin,” tegas Purwadi.
Ia menekankan, kehadiran pemerintah tidak cukup ditunjukkan melalui kebijakan dan program, tetapi harus tercermin dari kemampuan aparatur dalam merespons kebutuhan masyarakat secara cepat, tulus, dan tepat sasaran.
Semangat GNPP 24/7, lanjutnya, harus diterjemahkan menjadi budaya kerja aparatur yang mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan sekadar slogan atau formalitas birokrasi.
“Pemerintah tidak boleh kaku. Bukan masyarakat yang harus menyesuaikan diri dengan cara kerja pemerintah, melainkan pemerintah yang harus menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk melalui sistem jemput bola bagi warga di wilayah terisolasi atau pengungsian,” ujarnya.
Purwadi juga mengingatkan bahwa keberadaan MPP tidak boleh sebatas menjadi tempat berkumpulnya berbagai instansi pemerintahan. Lebih dari itu, MPP harus berfungsi sebagai pusat pelayanan terpadu yang benar-benar memberikan kemudahan dan solusi bagi masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan MPP harus diukur dari kemudahan warga dalam menyelesaikan urusan administrasi, kecepatan proses pelayanan, serta berkurangnya kebutuhan masyarakat untuk berpindah dari satu kantor ke kantor lainnya.
“Besok, saya akan ke Deli Serdang untuk melihat kondisi MPP. Deli Serdang masuk dalam tiga daerah baru di Sumut yang telah memiliki MPP. Saya berharap daerah lain yang belum memiliki MPP bisa segera mengikuti jejak ini,” kata Purwadi.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyampaikan bahwa dari total 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, sebanyak 11 daerah telah memiliki MPP, termasuk Kabupaten Deli Serdang.
Ia mendorong pemerintah kabupaten/kota yang telah memiliki MPP agar terus memperluas cakupan dan jenis layanan. Dengan demikian, keberadaan fasilitas tersebut tidak hanya menjadi simbol modernisasi birokrasi, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata melalui pelayanan yang semakin mudah, cepat, dan terintegrasi.
Pemkab Deli Serdang diharapkan terus memperkuat inovasi pelayanan publik agar kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat, baik dalam kondisi normal maupun ketika menghadapi situasi darurat dan bencana. (SL)
(DISKOMINFOSTAN DELI SERDANG)
