GARISKRITIS.ID | JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), di tengah menguatnya polemik dokumen pendidikan Gibran menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pernyataan tersebut. Menurutnya, pertemuan antara Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar 2,5 jam.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA),” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Prasetyo menjelaskan, Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri tersebut. Namun, dalam pertemuan itu, Prabowo memberikan sejumlah masukan kepada Gibran.
Setelah berdiskusi, Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN,” ujar Prasetyo.
Pernyataan Istana tersebut menempatkan polemik dokumen pendidikan Gibran sebagai salah satu persoalan yang melatarbelakangi munculnya niat pengunduran diri tersebut. Meski demikian, hingga pernyataan itu disampaikan, belum ada pengumuman resmi mengenai keputusan final atas pengunduran diri Gibran.
MA KABULKAN GUGATAN TERKAIT SURAT PENYETARAAN
Polemik dokumen pendidikan Gibran sebelumnya kembali mencuat setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang digunakan Gibran dalam proses pencalonan sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
Putusan kasasi dengan nomor perkara 742 K/TUN/2026 tersebut dijatuhkan pada Jumat (30/10/2026).
Dalam amar putusannya, MA menyatakan, “Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adili Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya.”
Putusan tersebut membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya sekaligus mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Dengan demikian, perkara yang sebelumnya tidak diterima di tingkat PTUN Jakarta berujung pada putusan berbeda di tingkat kasasi.
Sebelumnya, gugatan tersebut terdaftar di PTUN Jakarta dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT. Dalam putusannya, PTUN menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan tersebut.
Namun, Subhan kemudian mengajukan kasasi ke MA hingga akhirnya permohonannya dikabulkan.
PUTUSAN MK JUGA MENJADI SOROTAN
Selain putusan MA, dokumen pendidikan Gibran juga pernah menjadi objek permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi.
Dalam perkara yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran saat mengikuti Pilpres 2024, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.
Meski demikian, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyebut tidak menemukan dokumen berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan di luar negeri dengan jenjang setara SMA atau sederajat.
MK juga menegaskan bahwa penilaian mengenai keabsahan dan pemenuhan persyaratan calon presiden maupun calon wakil presiden merupakan kewenangan lembaga lain sesuai ketentuan hukum.
Rangkaian putusan tersebut membuat persoalan dokumen pendidikan Gibran terus menjadi perhatian publik. Terlebih, putusan MA yang mengabulkan gugatan terkait surat penyetaraan kini menjadi bagian penting dari dinamika hukum dan politik yang menyertai posisinya sebagai Wakil Presiden.
Perkembangan selanjutnya masih bergantung pada proses hukum yang ditempuh serta mekanisme ketatanegaraan terkait kedudukan Wakil Presiden. Publik kini menantikan kejelasan sikap Gibran dan langkah resmi pemerintah menyikapi polemik tersebut. (SL)
