GARISKRITIS.ID | JAKARTA – DPR RI bersama pemerintah menyepakati pembatasan jenis tindak pidana di luar korupsi yang dapat menjadi sasaran perampasan aset dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Dari semula mencakup 13 kriteria, ruang lingkup tindak pidana tersebut kini dipersempit menjadi enam jenis kejahatan.
Pembatasan ini menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Langkah tersebut dimaksudkan untuk memastikan kewenangan perampasan aset memiliki batasan yang jelas, sekaligus mengantisipasi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, mengatakan penyempitan kriteria diperlukan agar penerapan aturan tersebut tidak melebar ke berbagai jenis tindak pidana tanpa batasan yang terukur.
Menurutnya, pada tahap awal pembahasan, DPR sempat memasukkan sejumlah tindak pidana di luar korupsi, seperti kejahatan perpajakan, perbankan, perasuransian, kehutanan, pertambangan, hingga lingkungan hidup.
Namun, cakupan yang terlalu luas dinilai berpotensi menimbulkan persoalan dalam penerapannya, terutama terkait kemungkinan masyarakat sipil menjadi sasaran tindakan hukum yang tidak proporsional.
“Jangan yang lain [kriteria sasaran], kalau yang lain nanti bisa ke mana-mana. Kita masih khawatir penyalahgunaan aparat penegak hukum yang sering abuse of power,” kata Habiburokhman, seperti dikutip dari laman DPR, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, perumusan kriteria tersebut juga mempertimbangkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Karena itu, pengaturan perampasan aset diarahkan pada tindak pidana korupsi serta sejumlah kejahatan lain yang memiliki karakteristik khusus dan dampak ekonomi luas.
Habiburokhman menegaskan, penentuan sasaran perampasan aset tidak cukup hanya berdasarkan banyaknya jenis tindak pidana yang dimasukkan ke dalam undang-undang. Karakteristik kejahatan, dampak yang ditimbulkan, serta perlindungan terhadap masyarakat harus menjadi pertimbangan utama.
Di sisi lain, Komisi III DPR RI juga menerima aspirasi dari sejumlah korban investasi bodong yang menginginkan aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada pihak yang dirugikan.
Menurut Habiburokhman, masyarakat berharap aset yang berhasil dirampas dari pelaku tindak pidana tidak seluruhnya harus masuk ke kas negara. Dalam kondisi tertentu, aset tersebut semestinya dapat digunakan untuk memulihkan kerugian korban.
Dengan demikian, RUU Perampasan Aset diharapkan tidak hanya menjadi instrumen negara untuk mengambil alih aset hasil kejahatan, tetapi juga menghadirkan mekanisme pemulihan hak bagi masyarakat yang menjadi korban.
Adapun enam jenis tindak pidana di luar korupsi yang disepakati DPR dan pemerintah meliputi tindak pidana narkotika dan psikotropika; terorisme dan pendanaan terorisme; penyelundupan manusia; penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya; perdagangan orang; serta penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Khusus kategori penipuan dan/atau penggelapan, penjelasan pasal mencakup sejumlah kejahatan, antara lain perjudian daring, penipuan investasi, hingga penipuan yang berkaitan dengan aset kripto.
Artinya, tidak seluruh kasus penipuan dan penggelapan otomatis dapat dijerat melalui mekanisme perampasan aset. Penerapannya dibatasi pada kejahatan yang memenuhi karakteristik sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan tersebut.
Pembatasan dari 13 menjadi enam jenis tindak pidana itu hanya berlaku untuk kategori tindak pidana lainnya di luar korupsi. Dengan demikian, tindak pidana korupsi tetap menjadi sasaran utama dalam RUU Perampasan Aset.
Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, mengatakan pembatasan tersebut dilakukan untuk memastikan jenis tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset dirumuskan secara limitatif atau memiliki batasan yang tegas.
Menurutnya, kejelasan unsur dan karakteristik tindak pidana sangat diperlukan agar ketentuan tersebut tidak menimbulkan multitafsir maupun menyulitkan proses pembuktian oleh penyidik.
Ia mencontohkan penipuan dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah maupun investasi. Kejahatan tersebut dapat masuk dalam kategori yang diatur apabila memenuhi unsur dan karakteristik penipuan sebagaimana ditentukan dalam rumusan pasal.
Soedeson menilai perumusan yang terlalu luas justru dapat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat terkait penerapan kewenangan perampasan aset.
“Jadi menurut saya yang dirumuskan pemerintah ini sudah tepat,” ujar politikus Partai Golkar tersebut.
Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Prof Eddy menjelaskan, ketentuan mengenai penipuan dan/atau penggelapan tersebut merupakan core crime atau tindak pidana inti yang dapat mencakup berbagai modus kejahatan di sektor ekonomi.
Ia mencontohkan sejumlah pelanggaran di sektor perbankan, mulai dari pelanggaran prinsip kehati-hatian oleh direksi, pelanggaran kerahasiaan bank, pemalsuan data, hingga penipuan. Sementara di sektor pasar modal, praktik insider trading juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan curang.
Menurut Prof Eddy, rumusan tersebut memungkinkan mekanisme perampasan aset menjangkau berbagai bentuk kejahatan di sektor ekonomi. Meski demikian, penerapannya tetap harus mengacu pada karakteristik yang telah disepakati, yakni penggunaan teknologi informasi dan/atau dampaknya terhadap perekonomian masyarakat luas.
“Ini (pasal) sapu jagat bisa masuk pada perbankan, pasar modal, tapi saya kira karakter yang disampaikan Ketua penting. Jadi karakter menggunakan teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas,” katanya.
Kesepakatan DPR dan pemerintah tersebut menempatkan pembatasan kewenangan sebagai salah satu isu penting dalam penyusunan RUU Perampasan Aset. Di satu sisi, regulasi ini diharapkan mampu memperkuat upaya negara mengambil aset hasil kejahatan. Di sisi lain, batasan yang jelas diperlukan agar kewenangan tersebut tidak membuka ruang tindakan sewenang-wenang.
Kejelasan kriteria, mekanisme pembuktian, serta pengembalian aset kepada korban menjadi sejumlah aspek yang akan menentukan bagaimana aturan tersebut nantinya diterapkan. Sebab, efektivitas pemberantasan kejahatan harus berjalan seiring dengan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat. (SL)
