GARISKRITIS.ID | MEDAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Terbaru, penyidik lembaga antirasuah itu menggeledah rumah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara, Mulyono, serta lima lokasi lainnya.
Dalam rangkaian penggeledahan di enam lokasi tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi pembangunan infrastruktur jalan di Sumatera Utara.
Penggeledahan berlangsung selama dua hari, yakni Senin (9/11/2026) hingga Selasa (10/11/2026). Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penyidik menelusuri bukti tambahan sekaligus memperdalam konstruksi perkara yang tengah ditangani KPK.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya penggeledahan di sejumlah lokasi tersebut. Ia menyebut, kegiatan itu merupakan bagian dari pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jalan di wilayah Sumatera Utara.
“Dalam lanjutan pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan jalan di wilayah Sumatera Utara, pada awal pekan ini, penyidik KPK melakukan penggeledahan di enam lokasi,” kata Budi Prasetyo kepada Beritasatu.com, Rabu (11/11/2026).
Budi menjelaskan, enam lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan terdiri atas dua kantor dan empat rumah. Dua kantor tersebut merupakan Kantor Satuan Kerja (Satker) Wilayah I dan Satker Wilayah II Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara.
Sementara empat lokasi lainnya merupakan kediaman sejumlah pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut. Masing-masing adalah dua rumah pihak swasta yang berprofesi sebagai kontraktor proyek pembangunan jalan, rumah mantan Kadis PUPR Sumut Mulyono, serta rumah mantan Kepala Satker di lingkungan BBPJN Sumut.
Penggeledahan rumah Mulyono menjadi salah satu bagian penting dalam rangkaian penelusuran bukti oleh penyidik. Namun, hingga kini KPK belum membeberkan secara spesifik temuan maupun barang bukti yang diperoleh dari masing-masing lokasi, termasuk dari kediaman mantan pejabat PUPR Sumut tersebut.
Dalam operasi penggeledahan yang berlangsung selama dua hari itu, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik dan dokumen yang dinilai memiliki relevansi dengan proses penyidikan.
“Dalam maraton penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen yang terkait dengan penyidikan perkara ini,” ujar Budi.
Seluruh barang bukti yang diamankan selanjutnya akan ditelaah dan didalami penyidik guna memperkuat pembuktian serta mengungkap lebih jauh dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.
Budi menegaskan, penggeledahan di enam lokasi tersebut merupakan bagian dari pengembangan perkara yang sebelumnya telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka.
Dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara itu, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Dari jumlah tersebut, tujuh orang di antaranya telah ditahan, sementara proses penyidikan dan pengembangan perkara masih terus berlangsung.
Langkah KPK menyasar kantor-kantor Satker BBPJN Sumut, rumah kontraktor, kediaman mantan pejabat PUPR Sumut, hingga mantan Kepala Satker BBPJN memperlihatkan bahwa penyidik masih menelusuri berbagai aspek yang berkaitan dengan proyek tersebut.
Penggeledahan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya KPK memperkuat alat bukti dan mendalami kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara. (SL)
