GARISKRITIS.ID | JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI segera mengambil sikap terkait polemik legitimasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia meminta DPR tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut dan menggunakan kewenangan konstitusional yang dimiliki untuk menyikapinya.
Ganjar menilai DPR memiliki instrumen konstitusional untuk merespons persoalan tersebut. Menurutnya, langkah politik dan kelembagaan DPR diperlukan agar polemik tidak terus berkembang di tengah berbagai persoalan besar yang sedang dihadapi bangsa.
“DPR harus segera ambil sikap, gunakan kewenangan yang diberikan konstitusi. Agar soal seperti ini segera selesai tidak berlarut-larut. Karena PR besar bangsa ini masih banyak. Soal ekonomi, soal ekologi, soal bencana sampai soal geopolitik yang harus disikapi bersama sesama anak bangsa,” kata Ganjar saat dihubungi, Senin (9/11/2026).
Sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945, DPR memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR juga dibekali hak interpelasi, hak angket, serta hak menyatakan pendapat.
Ganjar meminta para anggota DPR dan pimpinan fraksi segera membahas langkah konstitusional yang dinilai tepat untuk merespons polemik tersebut. Ia menilai, putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat penyetaraan pendidikan Gibran telah memberikan dasar hukum yang perlu dicermati secara serius.
“DPR bisa menimbang dan memutuskan hak konstitusi mana yang akan digunakan dalam masalah ini. Mereka sangat paham. Dan pendapat partai-partai sudah bermunculan tinggal dikomunikasikan di antara mereka. Toh dasar putusan pengadilan sudah jelas,” ujarnya.
Ia kembali menegaskan bahwa DPR tidak boleh mengabaikan kewenangan konstitusional yang dimilikinya.
“DPR punya hak konstitusi, segera gunakan!” imbuhnya.
Putusan MA Jadi Pusat Perhatian
Polemik ini mencuat setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan seorang warga bernama Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri milik Gibran Rakabuming Raka.
Dalam putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan mengabulkan kasasi, membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
“Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya,” demikian petikan amar putusan yang dikutip dari situs resmi MA, Jumat (30/10/2026).
Perkara tersebut bermula dari gugatan Subhan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT. Gugatan itu ditujukan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebagai pihak tergugat.
Dalam gugatannya, Subhan meminta majelis hakim menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum.
Selain itu, penggugat juga meminta agar surat tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan serta membebankan biaya perkara kepada tergugat.
Pada tingkat pertama, gugatan Subhan tidak diterima oleh PTUN Jakarta. Upaya banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) juga tidak mengubah hasil putusan karena pengadilan tingkat banding menguatkan putusan sebelumnya.
Subhan kemudian menempuh jalur kasasi ke MA. Pada tingkat inilah permohonannya dikabulkan dan seluruh gugatan dinyatakan diterima.
Surat Penyetaraan Pendidikan Dipersoalkan
Surat Nomor 9149/D.D1/KS/2019 merupakan dokumen penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri atas nama Gibran Rakabuming Raka. Dokumen tersebut digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonannya sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Persoalan ini juga bersinggungan dengan proses persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusan terkait sengketa hasil Pilpres 2024, hakim MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA dari luar negeri milik Gibran yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan tersebut.
Perkembangan putusan MA kini kembali memunculkan pertanyaan mengenai aspek administrasi dan legalitas dokumen pendidikan yang menjadi dasar pencalonan Gibran.
Namun, putusan mengenai keabsahan surat penyetaraan pendidikan tersebut perlu dibedakan dari persoalan keabsahan pencalonan maupun kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden. Konsekuensi hukum terhadap jabatan tersebut tidak dapat disimpulkan secara otomatis tanpa dasar hukum dan proses konstitusional tersendiri.
Desakan Ganjar kepada DPR pun menempatkan lembaga legislatif pada posisi yang dituntut untuk memberikan respons terhadap polemik tersebut, dengan tetap berpegang pada konstitusi, ketentuan perundang-undangan, dan prinsip kepastian hukum.(SL)
