GARISKRITIS.ID | JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memastikan akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan tingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan pembahasan mengenai polemik tersebut sejauh ini masih berlangsung secara informal di antara sejumlah fraksi. DPR baru akan memproses berbagai aspirasi yang masuk melalui mekanisme kelembagaan setelah masa sidang kembali dibuka.
Dasco menyampaikan hal itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
“Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi,” kata Dasco.
Menurut Dasco, DPR telah menerima berbagai masukan dan aspirasi dari sejumlah organisasi masyarakat serta anggota parlemen lintas fraksi. Aspirasi tersebut berkaitan dengan polemik keabsahan dokumen pendidikan yang pernah digunakan Gibran sebagai salah satu persyaratan pencalonan Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
“Untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” ujarnya.
Dasco menegaskan, pembahasan secara kelembagaan baru dapat berjalan setelah DPR memasuki masa persidangan. Ia menyebut pembukaan masa sidang menjadi tahapan awal bagi parlemen untuk memproses berbagai aspirasi yang selama ini berkembang di tengah masyarakat.
“Ya, kan besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang lain tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan,” jelasnya.
Ia juga mengatakan DPR masih menunggu salinan resmi dan lengkap putusan MA sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
“Oleh karena itu kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang. Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” tambah Dasco.
MA Batalkan Suket Penyetaraan Pendidikan Gibran
Sebagaimana diketahui, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan seorang warga bernama Subhan terkait gugatan atas Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019, yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019.
Dalam putusan perkara Nomor 742 K/TUN/2026, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
“Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya,” demikian amar putusan sebagaimana dikutip dari laman resmi Mahkamah Agung, Jumat (30/10/2026).
Melalui putusan tersebut, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA yang menjadi objek sengketa tidak sah dan batal demi hukum. MA juga memerintahkan agar surat tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
Gugatan Subhan sebelumnya terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan Nomor Perkara 62/G/2026/PTUN.JKT, dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai pihak tergugat.
Pada tingkat pertama, gugatan tersebut tidak diterima oleh PTUN Jakarta. Penggugat kemudian mengajukan banding, tetapi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta menguatkan putusan sebelumnya.
Tidak berhenti di situ, Subhan melanjutkan upaya hukum melalui kasasi ke Mahkamah Agung. Pada tingkat kasasi inilah MA mengabulkan gugatan tersebut.
Dokumen Pernah Digunakan untuk Persyaratan Pilpres 2024
Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tersebut merupakan dokumen penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri milik Gibran yang digunakan dalam proses pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
Polemik mengenai dokumen tersebut kembali menjadi perhatian publik setelah putusan MA menyatakan surat keterangan penyetaraannya tidak sah dan batal demi hukum.
Sebelumnya, dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), hakim menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA dari luar negeri milik Gibran yang dijadikan dasar penerbitan surat penyetaraan tersebut.
Dengan perkembangan tersebut, perhatian publik kini tertuju pada sikap dan langkah DPR dalam merespons putusan MA serta berbagai aspirasi yang masuk melalui mekanisme parlemen.
Publik pun menunggu apakah pembahasan lintas fraksi yang selama ini masih berlangsung secara informal akan berlanjut menjadi pembahasan resmi setelah masa sidang DPR dibuka. (SL)
