GARISKRITIS.ID | JAKARTA – Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, Irjen Ahrie Sonta Nasution, menyatakan kesiapannya bersikap kooperatif dalam proses penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, Ahrie menegaskan akan memberikan keterangan serta membantu penyidik mengungkap perkara yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri tersebut.
“Klien kami akan terbuka untuk membuat terang benderang kasus ini,” ujar Krisna dalam keterangan video, Jumat (6/11/2026).
Krisna menyampaikan, sejauh ini seluruh tahapan proses hukum yang dijalani kliennya telah berlangsung sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Ia juga membantah adanya intimidasi selama proses pemeriksaan. Menurutnya, Ahrie telah mendapatkan pendampingan hukum sejak pertama kali diperiksa sebagai saksi hingga kemudian ditetapkan sebagai tersangka.
“Klien kami mendapat pendampingan hukum sejak awal pemeriksaan sebagai saksi hingga menjadi tersangka. Ketiga, tidak ada intimidasi, proses hukum berjalan transparan,” tuturnya.
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo ini turut menyeret sejumlah nama besar di tubuh Polri. Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Keempatnya yakni eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution; mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Irjen Eko Hadi Santoso; serta mantan Kadiv TIK Polri, Irjen Slamet Uliandi.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) KUHP serta/atau Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Berdasarkan informasi dalam perkara tersebut, tiga tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso, telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob, Mabes Polri. Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi disebut belum menjalani penahanan.
Penetapan sejumlah jenderal sebagai tersangka dalam perkara yang menyangkut dugaan penyadapan terhadap kepala negara ini menjadi sorotan serius terhadap proses penegakan hukum di lingkungan institusi kepolisian. Perkembangan penyidikan selanjutnya akan menjadi bagian penting untuk mengungkap konstruksi perkara dan peran masing-masing pihak.(SL)
