GARISKRITIS.ID | JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, mengingatkan masyarakat agar tidak terus terseret dalam polemik politik yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia meminta publik melihat persoalan kenegaraan secara lebih luas dan proporsional, ketimbang menghabiskan energi untuk memperdebatkan kontroversi yang dinilainya tidak produktif.
Jimly mengibaratkan cara pandang tersebut sebagai helicopter view, yakni melihat persoalan dari perspektif yang lebih luas agar masyarakat tidak terjebak pada satu isu dan kehilangan perhatian terhadap persoalan bangsa yang jauh lebih mendesak.
Pernyataan itu secara khusus menyinggung polemik ijazah Gibran yang hingga kini masih menjadi perbincangan publik. Menurut Jimly, perdebatan berkepanjangan mengenai persoalan tersebut justru berpotensi menguras energi masyarakat.
“Ini sekali lagi permainan bernegara ya, enggak usah baper. Lihat dengan helicopter view semua persoalan, oh ini tuh jadi kecil,” ujar Jimly, dikutip Jumat (6/11/2026).
Ia menilai Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius. Karena itu, menurutnya, tidak tepat apabila energi publik terus tersita untuk memperdebatkan persoalan ijazah maupun ketidakpuasan terhadap sosok Gibran.
“Ada orang menghabiskan waktunya mengurusi urusan ijazah, misalnya. Jadi ini menghabiskan waktu,” katanya.
Jimly juga menyinggung kekecewaan sebagian masyarakat terhadap Gibran pascakontestasi politik sebelumnya. Namun, ia mengingatkan bahwa perbedaan pilihan politik maupun ketidaksetujuan terhadap sosok Wakil Presiden tidak mengubah kenyataan bahwa Gibran telah terpilih dan kini menjalankan mandat jabatan hingga 2029.
Menurutnya, ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Gibran semestinya disalurkan melalui mekanisme demokrasi yang tersedia, bukan dengan terus-menerus terjebak dalam polemik politik.
“Nanti jangan dipilih lagi kalau enggak mau,” tegasnya.
Pemberhentian Wapres Bukan Sekadar Persoalan Pasal
Di sisi lain, Jimly tidak menampik bahwa pemberhentian Wakil Presiden sebelum masa jabatannya berakhir dimungkinkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, ia mengingatkan bahwa proses tersebut tidak dapat dilakukan secara sederhana karena harus melewati mekanisme konstitusional yang ketat.
Proses pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden melibatkan tahapan di DPR, pemeriksaan dan pembuktian di Mahkamah Konstitusi (MK), hingga pengambilan keputusan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Kalau mau diberhentikan sekarang, ya bisa, gampang sekali, cari alasan, cari pasal, gampang,” ujar Jimly.
Meski demikian, ia menilai persoalan sesungguhnya bukan semata-mata menemukan dasar hukum untuk pemberhentian, melainkan memenuhi persyaratan politik dan konstitusional yang telah ditetapkan.
Menurut Jimly, konfigurasi politik pemerintahan saat ini membuat peluang pemakzulan Gibran tidak mudah diwujudkan.
Ia bahkan menyinggung kemungkinan perubahan peta politik apabila inisiatif pemberhentian tersebut justru datang dari Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau misalnya inisiatifnya dari Presiden sendiri, nah itu mungkin,” katanya.
Namun, Jimly mempertanyakan kemungkinan Prabowo mengambil langkah tersebut, mengingat Gibran merupakan pasangan yang dipilihnya sendiri dalam kontestasi Pilpres 2024.
“Tapi apa mungkin Presiden mau memberhentikan wakilnya sendiri, sedangkan dia sendiri yang meminta supaya Gibran menjadi wakilnya?” ujarnya.
Jimly juga mengingatkan bahwa proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 tidak terlepas dari dinamika politik nasional saat itu, termasuk keterlibatan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
“Mintanya pun kepada Pak Jokowi waktu itu masih Presiden. Jadi tidak mungkin,” pungkasnya.
Pernyataan Jimly tersebut menegaskan pentingnya menempatkan polemik politik dalam koridor konstitusi dan demokrasi. Perbedaan pandangan terhadap pejabat publik tetap menjadi bagian dari kebebasan politik masyarakat, tetapi penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme hukum dan konstitusional yang berlaku. (SL)
