GARISKRITIS.ID | JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional mulai menjadi perhatian serius DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan berpeluang ditindaklanjuti, termasuk kemungkinan percepatan pembahasannya.
Dasco mengatakan, DPR akan mencermati perkembangan kasus tersebut sebelum menentukan langkah lebih lanjut. Namun, pembahasan belum dapat dipastikan dalam waktu dekat karena lembaga legislatif saat ini masih memasuki masa reses hingga awal pekan depan.
“Nanti kemudian kemungkinan dinamika yang ada mungkin akan dibahas mengenai apakah itu perlu dipercepat atau bagaimana,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Pernyataan tersebut mengemuka di tengah mencuatnya dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri. Kasus ini sekaligus kembali menyoroti pentingnya regulasi yang tegas, transparan, dan akuntabel dalam mengatur kewenangan penyadapan agar tidak disalahgunakan serta tetap menjamin perlindungan hak privasi warga negara.
RUU Penyadapan sendiri telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Rancangan regulasi tersebut menjadi salah satu agenda legislasi yang dinilai penting dalam memperjelas batas kewenangan, mekanisme pengawasan, serta prosedur penyadapan oleh aparat penegak hukum.
Sementara itu, dalam perkembangan penanganan perkara, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Mereka masing-masing mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Penyidik menduga praktik penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat hingga pengusaha.
Modus yang didalami penyidik berkaitan dengan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS). Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem tersebut tanpa melalui verifikasi dan prosedur hukum sebagaimana mestinya. Praktik itu disebut berlangsung dalam rentang 2025-2026.
Dalam perkembangan terbaru, tiga tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso, telah ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan setelah mengalami stroke.
Para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana terkait dugaan penyadapan ilegal dan pelanggaran terhadap sistem elektronik. Ancaman pidana yang disebut dalam perkara ini mencapai 10 tahun penjara, bergantung pada pasal yang diterapkan dan pembuktian di persidangan.
Kasus tersebut kini menjadi ujian penting bagi penegakan hukum sekaligus tata kelola kewenangan penyadapan di Indonesia. Proses hukum yang transparan dan pengawasan yang memadai diperlukan agar penggunaan teknologi penyadapan tidak keluar dari koridor hukum serta tidak mengancam hak privasi masyarakat. (SL)
