GARISKRITIS.ID | JAKARTA – Persidangan perkara yang melibatkan Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Kamis (5/11/2026), sempat berlangsung panas. Kuasa hukum terdakwa, Refly Harun, terlibat adu argumen dengan jaksa penuntut umum (JPU) saat memeriksa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang dihadirkan sebagai saksi.
Ketegangan bermula ketika Refly Harun mengajukan pertanyaan kepada Jokowi terkait ketentuan Pasal 32 dan Pasal 35 mengenai dokumen elektronik. Namun, sebelum pertanyaan tersebut selesai disampaikan, salah satu JPU langsung menyela dan menyampaikan keberatan.
“Yang Mulia, kita bicara Pasal 35 dan Pasal 32 mengenai dokumen elektronik di mana ada first product dan ada end product-nya. Di mana first product-nya A, end product-nya B, itu harusnya begitu di (Pasal) 32 dan 35. Pertanyaan saya kepada Saudara Saksi,” ujar Refly.
Interupsi JPU sontak memancing reaksi Refly. Jaksa berdalih tidak ingin saksi dipaksa menjawab pertanyaan di luar hal-hal yang diketahuinya.
“Mohon izin, Yang Mulia. Mohon maaf saya memotong, Pak. Saya pikir kita enggak bisa memaksakan saksi, karena dia menjawab apa yang diketahui,” kata JPU.
Refly langsung membalas dengan nada tegas.
“Yang Mulia, dia melapor,” ucap Refly.
Perdebatan pun semakin memanas. Pihak JPU menyatakan telah bersikap sabar selama persidangan dan menegaskan memiliki hak untuk mengajukan interupsi. Namun, Refly mempertanyakan sikap jaksa yang dinilainya terlalu jauh mencampuri proses pemeriksaan saksi oleh pihak kuasa hukum terdakwa.
Ia bahkan menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan interupsi ketika JPU mengajukan pertanyaan kepada saksi.
Menurut Refly, keberatan terhadap pertanyaan semestinya disampaikan melalui mekanisme persidangan, bukan dengan terus-menerus memotong pertanyaan pihak terdakwa. Ia juga menegaskan tidak mempermasalahkan apabila saksi tidak mengetahui jawaban atas pertanyaan yang diajukan.
“Kalau beliau tahu, beliau menjawab. Tidak tahu, tidak apa-apa,” tegas Refly.
Situasi tersebut membuat Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati harus turun tangan. Hakim bahkan beberapa kali mengetukkan palu untuk menghentikan perdebatan dan mengembalikan ketertiban ruang sidang.
“Jangan teriak. Kalau teriak, nanti kami keluarkan. Termasuk dari advokat. Saya baru berbicara di sebelah sana. Saya akan berbicara di sebelah tim advokat. Tidak boleh sampai menunjuk, seperti ini tuh nggak sopan. Apalagi dengan melontarkan kata-kata kencang,” tegas Christina.
Hakim juga mengingatkan seluruh pihak agar mematuhi tata tertib persidangan. Ia menegaskan, siapa pun yang tidak mampu menjaga sikap dan ketenangan dapat diminta meninggalkan ruang sidang.
“Mau dilanjut atau keluar? Tolong tenang, tenang, dilanjut pertanyaannya,” ujar hakim.
Dalam kesempatan itu, Christina menjelaskan bahwa pembuktian unsur-unsur pasal yang dilaporkan merupakan kewenangan penuntut umum. Sementara itu, pihak advokat memiliki kesempatan menyampaikan argumentasi dan pembelaan sesuai tahapan persidangan. Adapun penilaian dan kesimpulan atas perkara sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim.
Atas dasar itu, hakim meminta agar pertanyaan kepada saksi tidak diarahkan pada pembuktian unsur-unsur pasal yang menjadi kewenangan penuntut umum.
Namun, Refly kembali menegaskan bahwa pertanyaannya bukan untuk menggali unsur pasal, melainkan meminta penjelasan saksi mengenai ketentuan hukum dengan bahasa yang lebih sederhana.
Refly juga kembali menyoroti bahwa keberatan justru datang dari pihak JPU, bukan dari saksi yang sedang diperiksa.
Majelis hakim kemudian mengingatkan kuasa hukum Roy Suryo agar tidak mengulang pertanyaan yang sama. Setelah situasi kembali terkendali, Refly dipersilakan melanjutkan pemeriksaan terhadap Jokowi sebagai saksi.
Ketegangan tersebut menjadi salah satu momen yang menyita perhatian dalam persidangan. Di tengah proses pemeriksaan saksi, majelis hakim dituntut memastikan setiap pihak memperoleh kesempatan menyampaikan pertanyaan dan keberatan sesuai aturan hukum acara, tanpa mengganggu ketertiban jalannya persidangan.(SL)
