GARISKRITIS.ID | TANGERANG SELATAN – Dugaan perundungan yang melibatkan sejumlah peserta didik di salah satu SMP negeri di Kota Tangerang Selatan menjadi perhatian Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Perlindungan Anak). Lembaga tersebut menegaskan, pencegahan kekerasan terhadap anak tidak boleh berhenti pada penanganan kasus, tetapi harus diperkuat melalui pembenahan lingkungan pendidikan, pengawasan, serta peningkatan pemahaman hukum bagi tenaga pendidik.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kunjungan Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Agustinus Sirait, S.E., bersama jajaran komisioner, Dewan Pembina, pengurus Komnas Perlindungan Anak Kota Tangerang Selatan, serta Anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung ke sekolah tersebut, Kamis (5/11/2026).
Rombongan diterima Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Kepala Dinas Pendidikan, kepala sekolah, Kanit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan, serta jajaran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
Dalam kesempatan itu, Agustinus mengapresiasi keterlibatan Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Menurutnya, perhatian legislatif diperlukan untuk memperkuat kebijakan perlindungan anak, termasuk mendorong penyempurnaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
Ia menilai, perkembangan pola kekerasan yang melibatkan anak membutuhkan respons kebijakan yang lebih adaptif, terutama dalam menjamin pemulihan korban, pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum, serta penerapan pertanggungjawaban yang tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
Agustinus secara khusus menyoroti praktik intimidasi, pemaksaan, dan perundungan yang kerap disamarkan sebagai permainan atau sekadar candaan. Menurutnya, kekerasan terhadap anak tidak selalu meninggalkan luka fisik, tetapi juga dapat berbentuk tekanan psikologis, penghinaan verbal, pengucilan sosial, hingga manipulasi yang merusak kondisi mental korban.
“Jangan sampai kekerasan dianggap sebagai permainan, intimidasi dianggap sebagai candaan, dan tindakan merendahkan martabat anak dinormalisasi atas nama solidaritas atau senioritas. Ketika terdapat unsur pemaksaan, ancaman, penghinaan, penderitaan, atau ketakutan pada anak, kita harus berani melihatnya sebagai persoalan perlindungan anak,” tegas Agustinus.
Ia juga mengingatkan bahwa dugaan perundungan yang terjadi di luar lingkungan sekolah maupun di luar jam pembelajaran tidak serta-merta membebaskan satuan pendidikan dari tanggung jawab pencegahan.
Sebab, relasi kuasa, budaya senioritas, dan pola interaksi antarpeserta didik dapat terbentuk melalui hubungan sosial di lingkungan sekolah. Karena itu, kepala sekolah, guru Bimbingan dan Konseling (BK), wali kelas, serta seluruh tenaga pendidik diminta lebih aktif mengenali potensi kekerasan sejak dini.
“Lokasi terjadinya kekerasan tidak selalu menjadi tempat awal terbentuknya kekerasan itu sendiri. Karena itu, kepala sekolah, guru BK, wali kelas, serta seluruh tenaga pendidik harus hadir secara aktif melakukan pencegahan,” ujarnya.
Sebagai langkah preventif, Komnas Perlindungan Anak mendorong sekolah membangun ekosistem kegiatan yang positif, inklusif, dan produktif. Kegiatan olahraga, seni, kelompok minat dan bakat, kepemimpinan, literasi, hingga aktivitas kolaboratif antarkelas dinilai dapat memperkuat hubungan sosial yang sehat di kalangan peserta didik.
Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya mencegah terbentuknya kelompok eksklusif atau geng yang berpotensi memunculkan intimidasi, pemaksaan, maupun penyalahgunaan relasi kuasa.
“Sekolah harus menjadi ruang pembentukan karakter, empati, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap sesama. Kita ingin anak-anak membangun solidaritas melalui persahabatan yang sehat, bukan melalui rasa takut dan senioritas,” tambahnya.
Penanganan Korban dan Anak yang Diduga Terlibat
Terkait penanganan kasus, Komnas Perlindungan Anak mengapresiasi langkah UPTD PPA yang telah memberikan pendampingan kepada korban. Sementara itu, anak-anak yang diduga terlibat sebagai pelaku mendapatkan penanganan melalui Dinas Sosial untuk menjalani asesmen dan terapi sesuai kebutuhan.
Komnas menekankan bahwa penanganan perkara harus menempatkan pemulihan korban sebagai prioritas, tanpa mengabaikan pendekatan edukatif dan pembinaan terhadap anak yang diduga melakukan kekerasan.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar penanganan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kasus, tetapi juga mencegah terulangnya tindakan serupa. Seluruh proses tetap harus memperhatikan hak anak, kerahasiaan identitas, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam kunjungan tersebut, Komnas Perlindungan Anak juga memberikan literasi hukum perlindungan anak kepada kepala sekolah dan para guru di hadapan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.
Materi yang disampaikan meliputi kewajiban perlindungan anak, mekanisme pelaporan, prinsip kerahasiaan, deteksi dini kekerasan, serta langkah yang harus dilakukan tenaga pendidik ketika menemukan indikasi perundungan maupun bentuk kekerasan lainnya.
Dorong Literasi Hukum Jadi Program Prioritas 2027
Tidak berhenti pada kunjungan dan pendampingan kasus, Komnas Perlindungan Anak berencana menyampaikan usulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan agar Program Literasi Hukum Perlindungan Anak bagi Kepala Sekolah dan Guru Tahun 2027 ditetapkan sebagai salah satu program prioritas pendidikan.
Program tersebut diharapkan menjangkau seluruh satuan pendidikan melalui peningkatan kapasitas tenaga pendidik secara berkala.
Materi yang diusulkan mencakup Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, pencegahan perundungan, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, deteksi dini relasi kuasa, hingga tanggung jawab hukum tenaga pendidik.
Dorongan ini sejalan dengan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, yang menekankan pentingnya perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis, keamanan sosiokultural, serta keamanan digital di lingkungan pendidikan.
“Guru bukan hanya bertugas mengajar, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan setiap anak merasa aman. Literasi hukum harus menjadi bekal dasar bagi kepala sekolah dan guru agar mampu mengenali, mencegah, dan mengambil tindakan yang tepat ketika menghadapi persoalan kekerasan terhadap anak,” tegas Agustinus.
Komnas Perlindungan Anak berharap kunjungan tersebut menjadi titik awal penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, DPR RI, Dinas Pendidikan, kepolisian, UPTD PPA, Dinas Sosial, lembaga perlindungan anak, serta masyarakat.
Menurut Komnas, keberhasilan menciptakan sekolah aman tidak cukup diukur dari minimnya laporan perundungan. Lebih dari itu, sekolah harus memiliki kemampuan mencegah, mendeteksi, dan menangani kekerasan secara tepat, melindungi identitas serta martabat anak, memulihkan korban, sekaligus membina anak yang melakukan kekerasan agar tidak mengulangi perbuatannya.
Perlindungan anak bukan sekadar respons setelah kekerasan terjadi, melainkan tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap anak memperoleh hak atas rasa aman di lingkungan pendidikan maupun dalam kehidupan sosialnya. (SL)
