GARISKRITIS.ID | JAKARTA – Persidangan kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berlangsung panas di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026). Suasana ruang sidang sempat memanas ketika pengacara Roy Suryo, Refly Harun, melontarkan pertanyaan kepada Jokowi mengenai sosok Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menjabat Kapolri saat laporan dugaan pencemaran nama baik tersebut diproses kepolisian.
Pertanyaan itu sontak memicu keberatan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jaksa menilai persoalan pengangkatan Listyo Sigit sebagai Kapolri tidak memiliki relevansi langsung dengan pokok perkara yang tengah diperiksa majelis hakim.
Ketegangan bermula ketika Jokowi memberikan keterangan mengenai kepemilikan ijazah pendidikannya. Di hadapan majelis hakim, Jokowi menegaskan hanya memiliki satu ijazah pada setiap jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
“Ijazah saya, sekali lagi, hanya ijazah S-1 satu, SMA juga satu, SMP juga satu, SD juga satu,” ujar Jokowi.
Jokowi kemudian menerangkan bahwa ijazahnya telah menjalani pemeriksaan laboratorium forensik Polri. Ia mengklaim hasil pemeriksaan menunjukkan dokumen tersebut identik dan autentik setelah dibandingkan dengan ijazah milik sejumlah rekan satu angkatannya.
Namun, pemeriksaan silang yang dilakukan pihak pengacara Roy Suryo kemudian mengarah pada proses penanganan laporan kepolisian terkait persoalan ijazah tersebut.
Pengacara Roy terlebih dahulu menanyakan siapa Kapolda Metro Jaya dan siapa Kapolri yang menjabat ketika Jokowi membuat laporan di Polda Metro Jaya hingga ijazahnya diperiksa oleh laboratorium forensik Polri.
“Siapa pimpinan Kepolisian Republik Indonesia saat itu, Saudara membuka laporan kepolisian, laporan Saudara diterima, ijazah Saudara diuji oleh laboratorium forensik, Saudara masih ingat siapa pimpinan Kapolri saat itu?” tanya pengacara Roy.
“Yang Mulia, saya kira kita tahu semuanya,” jawab Jokowi.
Pengacara Roy tidak berhenti pada jawaban tersebut. Ia kembali mendesak Jokowi menyebutkan secara langsung nama Kapolri yang menjabat ketika proses pemeriksaan ijazah berlangsung.
“Pak Listyo Sigit,” jawab Jokowi saat menyebut nama Kapolri ketika itu.
Pemeriksaan silang semakin memanas ketika pengacara Roy melanjutkan pertanyaan mengenai hubungan Jokowi dengan proses pengangkatan Listyo Sigit sebagai Kapolri.
“Pak Listyo Sigit. Apakah Pak Listyo Sigit saat menjadi Kapolri itu Saudara yang melantik atau Saudara angkat menjadi Kapolri pada saat Saudara menjadi Presiden?” tanya pengacara Roy.
JPU langsung menyampaikan keberatan. Jaksa menilai pertanyaan tersebut telah keluar dari substansi perkara yang sedang disidangkan.
“Mohon izin Majelis, keberatan dengan relevansi dengan pokok perkara, Majelis. Tidak ada kaitan dengan pokok perkara,” ujar jaksa.
Pengacara Roy kemudian menegaskan bahwa pertanyaannya sederhana dan tidak bertele-tele. Namun, nada bicara pengacara tersebut mendapat perhatian majelis hakim yang meminta agar pertanyaan disampaikan dengan lebih tenang.
“Advokat, turunkan ya suaranya,” tegur hakim.
“Ya, baik,” jawab pengacara Roy.
Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada Jokowi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Namun, Jokowi menyatakan keberatan.
“Saya keberatan menjawab, Yang Mulia, karena semua orang juga sudah tahu,” kata Jokowi.
Pengacara Roy kemudian menanggapi jawaban itu dengan menyimpulkan bahwa Jokowi merupakan pihak yang mengangkat Listyo Sigit sebagai Kapolri. Kesimpulan tersebut kembali diprotes JPU.
“Majelis mohon izin. Keberatan, Majelis. Ini menyimpulkan Majelis, mohon izin,” ujar jaksa.
Majelis hakim pun mengingatkan pengacara agar tidak memutar pertanyaan maupun membangun kesimpulan sendiri dari jawaban saksi. Hakim juga menegaskan bahwa saksi memiliki hak memberikan keterangan tanpa tekanan.
“Dengarkan dulu advokat, ya. Jadi bertanya, dijawab. Kan sudah ada ketentuannya. Jangan memutar pertanyaan, jangan membuat rancu, jangan juga ada kata-kata yang kencang atau melecehkan atau apa pun. Baca kembali ya di 214 ayat 7, di 143 saksi juga punya hak ya untuk memberikan pertanyaan tanpa tekanan,” ujar hakim.
ROY SURYO DIDAKWA FITNAH DAN PENCEMARAN NAMA BAIK
Dalam perkara ini, Roy Suryo didakwa melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi. Jaksa mendalilkan Roy Suryo menyebarkan informasi yang tidak benar mengenai keaslian ijazah Jokowi.
Atas perbuatannya, Roy Suryo didakwa melanggar Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Selain itu, dakwaan juga disusun secara subsider dengan menggunakan ketentuan Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) serta Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Persidangan tersebut kembali memperlihatkan dinamika pemeriksaan silang antara pihak terdakwa, saksi, dan jaksa penuntut umum. Seluruh dalil dakwaan maupun keterangan para pihak tetap harus diuji melalui proses pembuktian di hadapan majelis hakim.(SL)
