GARISKRITIS.ID | JAKARTA – Penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengajukan permohonan perlindungan terhadap enam orang saksi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Permohonan tersebut kini tengah ditelaah LPSK sebelum diputuskan apakah para saksi memenuhi persyaratan untuk mendapatkan perlindungan.
Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias, membenarkan adanya pengajuan permohonan perlindungan tersebut. Namun, pihaknya belum bersedia mengungkap identitas keenam saksi maupun memastikan waktu penyelesaian proses penelaahan.
“Intinya sudah ada permohonan perlindungan untuk saksi-saksi. Kami masih lakukan penelaahan,” ujar Susilaningtias saat dikonfirmasi, Minggu (8/11/2026).
Saat kembali ditanya mengenai jumlah saksi yang diajukan untuk mendapatkan perlindungan, Susilaningtias menegaskan terdapat enam orang.
“Enam orang,” katanya.
Pengajuan perlindungan ini menjadi salah satu perkembangan penting dalam pengusutan dugaan penyadapan ilegal yang disebut telah berlangsung sejak 2025. Perlindungan terhadap saksi dinilai penting untuk menjamin keamanan dan memberikan ruang bagi mereka menyampaikan keterangan tanpa tekanan maupun intimidasi selama proses hukum berjalan.
EMPAT JENDERAL TERSERET KASUS
Sebelumnya, penyidik Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Keempat nama yang disebut sebagai tersangka dalam perkara tersebut yakni:
1. Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
2. Irjen Ahrie Sonta Nasution.
3. Irjen Eko Hadi Santoso.
4. Irjen Slamet Uliandi.
Penetapan para tersangka tersebut menandai seriusnya perkara yang kini menjadi perhatian publik, mengingat dugaan penyadapan menyasar kepala negara serta sejumlah pejabat dan tokoh lainnya.
Meski demikian, proses penyidikan masih harus berjalan sesuai ketentuan hukum. Pembuktian atas dugaan tindak pidana tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik dan proses peradilan.
Publik kini menanti langkah lanjutan aparat penegak hukum, termasuk hasil penelaahan LPSK terhadap permohonan perlindungan enam saksi serta pengungkapan secara menyeluruh konstruksi perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut. (SL)
