GARISKRITIS.ID | JAKARTA – Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) yang tergabung dalam Aksi Rakyat Bela Indonesia (ARBI) mendesak pemerintah dan DPR segera mengambil langkah menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang mereka kaitkan dengan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Desakan tersebut disuarakan dalam aksi yang digelar di Lapangan Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, Minggu (8/11/2026). Massa menilai persoalan tersebut tidak boleh terus berlarut-larut karena dinilai berpotensi memicu polemik politik dan mengganggu stabilitas pemerintahan.
Sejumlah tokoh nasional turut hadir dalam aksi tersebut, di antaranya mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, anggota DPR Kamrussamad, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, serta Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung.
Jimly Asshiddiqie menegaskan, putusan lembaga peradilan harus menjadi landasan bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan. Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut diperlukan agar polemik yang terus berkembang tidak semakin berkepanjangan.
“Supaya apa yang sudah diputuskan oleh MK, diputuskan oleh MA, dijadikan pegangan untuk mengambil keputusan agar ada penyelesaian terhadap keributan yang tidak habis-habis ini,” ujar Jimly.
Ia mengingatkan, persoalan tersebut tidak semestinya dibiarkan berlarut-larut hingga berpotensi memengaruhi stabilitas pemerintahan dalam tiga tahun ke depan.
Jimly juga mendorong pimpinan delapan partai politik yang memiliki kursi di DPR untuk segera bermusyawarah dan mengambil keputusan politik. Menurutnya, para pimpinan partai memiliki peran penting dalam mendorong penyelesaian persoalan tersebut.
“Terutama pimpinan partai, delapan partai. Kan yang menentukan sekarang ini pimpinan partai. Mudah-mudahan keputusan segera diambil dengan musyawarah. Intinya, apa yang terjadi sekarang ini tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.
Sementara itu, anggota DPR Kamrussamad menilai Aksi Rakyat Bela Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan menjaga stabilitas nasional. Ia meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap aspirasi yang disampaikan massa.
“Adapun tuntutan dari Aksi Bela Indonesia ini, menurut saya, harus kita dorong supaya pemerintah mendengar dan bisa melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Supaya ke depannya peristiwa demi peristiwa ini bisa dihentikan dan tidak terulang lagi,” ujarnya.
Pernyataan lebih keras disampaikan Said Didu. Dalam kesempatan tersebut, ia mendorong Presiden Prabowo Subianto melakukan pembenahan di lingkungan pemerintahan, termasuk terhadap pihak-pihak di sekitar Istana yang dinilainya perlu dievaluasi.
“Bagi yang masih ada di sekitar Istana, yang menjadi penghubung mereka, saya berharap kalian bertobat dan meninggalkan Istana, sekitar Istana, dan sekitar Presiden,” kata Said Didu.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung menilai persoalan tersebut berpotensi menjadi beban politik bagi Presiden Prabowo apabila tidak segera diselesaikan. Ia berharap pemerintah dan lembaga terkait tidak menunda penyelesaian persoalan itu.
“Dan kalau bisa minggu depan sudah selesai ketika reses DPR sudah selesai. Karena tidak perlu proses yang berbelit-belit,” ujarnya.
Lima Tuntutan ARBI
Dalam aksi tersebut, Bachtiar Nasir membacakan pernyataan sikap sekaligus lima tuntutan yang menjadi pokok aspirasi massa.
Dalam orasinya, Bachtiar menyebut adanya ancaman terhadap keutuhan dan kepemimpinan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia menyerukan agar masyarakat bersatu dalam membela negara dan menegakkan hukum.
“Rakyat bersatu membela Indonesia karena sekarang ada yang sedang mengancam keutuhan dan kepemimpinan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lawan atau biarkan? Tumpas atau biarkan? Mereka pengkhianat atau bukan? Sudah jadi teroris atau tidak? Takbir!” serunya di hadapan peserta aksi.
Bachtiar juga menegaskan bahwa putusan MK dan MA yang menjadi rujukan massa harus ditindaklanjuti. Ia meminta pemerintah dan DPR menjalankan hukum secara konsisten sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum.
“Rakyat bersatu menegakkan hukum secara konsisten. Apa yang telah diputuskan oleh MK dan MA harus dijalankan atau tidak? Kalau tidak dijalankan, kita rakyat bergerak atau tidak? Kita menuntut legislatif atau tidak? Kita menuntut eksekutif atau tidak? Laksanakan hukum sebab ini negara hukum!” tegasnya.
Adapun lima tuntutan yang dibacakan dalam Aksi Rakyat Bela Indonesia tersebut meliputi:
1. Rakyat bersatu membela Indonesia.
2. Rakyat bersatu melawan pengkhianat bangsa dan negara.
3. Rakyat bersatu melawan oligarki dan penguasaan asing atas aset negara.
4. Rakyat bersatu menegakkan Pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
5. Rakyat bersatu menegakkan hukum secara konsisten.
Melalui lima tuntutan tersebut, ARBI meminta pemerintah dan DPR memberikan respons terhadap aspirasi yang disampaikan. Massa menegaskan bahwa penegakan hukum dan tindak lanjut terhadap putusan lembaga peradilan menjadi bagian utama dari tuntutan mereka. (SL)
