GARISKRITIS.ID | JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di MPR RI, Syarifuddin Sudding, mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk secara sukarela mengundurkan diri menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA yang digunakan dalam proses pencalonannya pada Pilpres 2024.
Sudding menilai putusan MA tersebut harus menjadi perhatian serius dalam kehidupan ketatanegaraan. Menurut dia, pembatalan dokumen persyaratan pendidikan yang digunakan Gibran dalam pencalonan wakil presiden memunculkan persoalan hukum dan legitimasi yang tidak bisa diabaikan.
Diketahui, MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan H.M. Subhan Palal terkait keabsahan Suket Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran, putra mantan Presiden Joko Widodo.
Berdasarkan putusan perkara kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026, MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Putusan itu juga memerintahkan agar dokumen dimaksud dimusnahkan oleh pihak yang menguasainya.
Menanggapi putusan tersebut, Sudding berpandangan bahwa persoalan ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan keluarnya keputusan pengadilan. Ia menilai harus ada tindak lanjut sesuai ketentuan hukum dan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
“Dengan dibatalkannya persyaratan pada saat dia mendaftar, itu berarti wakil presiden sudah tidak memenuhi syarat,” kata Sudding, dikutip Minggu (8/11/2026).
Ia bahkan menyebut, apabila Gibran tidak mengundurkan diri secara sukarela, DPR perlu mempertimbangkan langkah politik melalui mekanisme konstitusional.
“Sebagai konsekuensi hukum dari putusan Mahkamah Agung, kalau yang bersangkutan tidak mundur, harus ada eksekusi lewat jalur politik,” ujarnya.
Menurut Sudding, pembatalan dokumen persyaratan pencalonan tersebut memiliki implikasi serius terhadap aspek legalitas pencalonan Gibran. Karena itu, ia menyarankan agar Gibran meletakkan jabatannya secara sukarela sebagai bentuk penghormatan terhadap putusan pengadilan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
“Sebaiknya yang bersangkutan mundur. Apalagi sudah tidak memiliki legitimasi secara yuridis karena persyaratan formal tidak terpenuhi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti dimensi moral dan kepercayaan publik dalam persoalan tersebut. Menurutnya, jabatan wakil presiden merupakan amanah publik yang harus dijalankan dengan tetap memperhatikan prinsip hukum dan konstitusi.
“Secara moral, ini juga menyangkut kepercayaan masyarakat karena jabatan wakil presiden merupakan jabatan publik,” katanya.
Lebih lanjut, Sudding menyatakan DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk menindaklanjuti persoalan tersebut apabila Gibran tidak mengambil langkah pengunduran diri.
Salah satu mekanisme yang disinggungnya adalah penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) DPR sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan proses ketatanegaraan.
Ia merujuk Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang mengatur mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Mekanisme tersebut melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR melalui tahapan serta persyaratan konstitusional yang telah ditentukan.
“Kalau dia tidak mundur, DPR bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengambil sikap melalui hak menyatakan pendapat, dengan dasar putusan Mahkamah Agung yang bersifat eksekutorial,” pungkasnya.
Pernyataan Sudding tersebut membuka perdebatan mengenai hubungan antara putusan pengadilan, persyaratan pencalonan, dan mekanisme pemberhentian wakil presiden. Namun, konsekuensi terhadap jabatan wakil presiden tetap harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi dan mekanisme hukum yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan penafsiran politik. (SL)
