GARISKRITIS.ID | JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik yang menyeret empat jenderal polisi, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menuai perhatian dari kalangan elite politik nasional.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrat menyampaikan sikap terkait perkara tersebut. Keduanya menekankan pentingnya penegakan hukum, perlindungan keamanan negara, serta penghormatan terhadap hak privasi dan prinsip demokrasi.
Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas penanganan perkara tersebut. Ia juga memberikan penghargaan kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto atas respons cepat kepolisian dalam mengusut dugaan tindak pidana itu.
“PKB memberikan apresiasi kepada Pak Presiden (Prabowo Subianto),” kata Muhaimin di Kantor DPP PKB, Jakarta, sebagaimana dikutip Jumat (6/11/2026).
Politikus yang akrab disapa Cak Imin tersebut menilai langkah cepat dan tegas aparat kepolisian penting untuk melindungi kepala negara maupun pihak-pihak lain yang diduga menjadi sasaran penyadapan.
“Saya tentu sangat memberikan apresiasi kepada Kapolri yang bertindak cepat, tegas, dan efektif melindungi kepala negara, termasuk melindungi semua yang disadap. Ini kami terima kasih,” ujarnya.
Cak Imin berharap pengungkapan kasus tersebut tidak berhenti sebatas penindakan terhadap para tersangka. Menurutnya, perkara ini harus menjadi evaluasi serius bagi seluruh pihak agar penyalahgunaan teknologi dan kewenangan serupa tidak kembali terjadi.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan penekanan lebih jauh terhadap dampak dugaan penyadapan ilegal tersebut. Ia menilai tindakan penyadapan tanpa dasar hukum merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merusak keamanan negara, mencederai hak privasi, sekaligus menggerus kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Penyadapan ilegal merupakan penyalahgunaan kewenangan yang mengancam keamanan negara, hak privasi, dan kepercayaan publik. Ini juga menjadi ancaman serius bagi kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia,” kata AHY melalui akun media sosial X @AgusYudhoyono, Rabu (4/11), sebagaimana dikutip Kamis (5/11).
AHY menegaskan, penanganan perkara tersebut harus dilakukan secara transparan, profesional, dan berlandaskan ketentuan hukum. Ia juga menyatakan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Polri untuk mengusut perkara itu hingga tuntas.
“Saya mendukung Presiden Prabowo dan Polri untuk mengusut perkara ini sampai tuntas berdasarkan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Empat Jenderal Jadi Tersangka
Sebelumnya, Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik pada 3 November 2026.
Ketiganya masing-masing mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi Ahrie Sonta Nasution, serta widyaiswara pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso.
Pengusutan perkara kemudian berkembang. Pada 5 November 2026, Polri kembali menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Inspektur Jenderal Polisi Slamet Uliandi sebagai tersangka. Dengan penetapan tersebut, jumlah tersangka dalam perkara ini bertambah menjadi empat orang.
Pada hari yang sama, Polri menginformasikan bahwa Listyo, Ahrie, dan Eko telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob, Depok, Jawa Barat.
Sementara itu, Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena masih dalam masa pemulihan setelah mengalami stroke.
Perkara ini menjadi perhatian serius karena menyangkut dugaan penyalahgunaan teknologi penyadapan, kewenangan aparat, serta perlindungan data dan privasi. Proses hukum yang transparan dan akuntabel menjadi penting untuk memastikan seluruh fakta terungkap sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. (SL)
