GARISKRITIS.ID | JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menuding ada pihak yang sengaja berupaya mengganggu soliditas dan konsolidasi internal partainya dengan mengembuskan isu dugaan keterlibatan dirinya dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Bahlil menilai isu tersebut bukan sekadar persoalan pribadi, melainkan berpotensi merusak citra dan soliditas Partai Golkar di tengah tren peningkatan elektabilitas partai berlambang pohon beringin tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat menghadiri pelantikan pengurus DPD I Partai Golkar Maluku, Sabtu (7/11/2026). Di hadapan kader, ia menegaskan bahwa kondisi internal Golkar saat ini berada dalam situasi yang solid dan konsolidasi organisasi berjalan baik.
“Kita Partai Golkar ini sekarang lagi pada on track-nya bagus, konsolidasi kita bagus,” kata Bahlil.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu kemudian mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil survei yang diklaimnya, elektabilitas Golkar telah mencapai dua digit. Angka tersebut, menurut dia, mengalami peningkatan dibandingkan hasil survei pada periode setelah pemilu sebelumnya.
“Hasil survei sekarang biasanya itu pemilu baru selesai dua tahun, survei kita itu angkanya di 7 sampai 8 persen, maksimal di 9 persen. Sekarang double digit di angka 11,9, 10,5 sampai dengan 13 persen. Double digit,” ujarnya.
Bahlil menduga kemunculan isu penyadapan yang dikaitkan dengan namanya sengaja dimanfaatkan untuk mengganggu capaian politik sekaligus menguji kekompakan kader Golkar.
” Sekarang hati-hati, kita mau dimain-mainkan nih. Hati-hati, mereka sedang menguji kekompakan kita,” tegasnya.
Ia pun menyatakan tidak akan mundur menghadapi pihak-pihak yang dinilainya berupaya merusak partai. Bahlil bahkan melontarkan peringatan keras agar tidak ada pihak yang mencoba menguji keberaniannya.
“Tapi saya sampaikan Bapak Ibu semua, saya tidak akan mundur sejengkal pun untuk menghadapi orang-orang yang ingin merusak partai. Jangan uji nyali kita,” katanya.
Tak hanya menyampaikan keberatan, Bahlil juga mendesak pihak yang menuding dirinya segera memberikan klarifikasi dan membuktikan tuduhan tersebut. Ia meminta aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, mengusut tuntas persoalan yang menyeret namanya.
“Segera klarifikasi itu. Segera klarifikasi dan buktikan. Saya minta kepada pihak aparat keamanan, pihak kepolisian untuk diusut tuntas, dibuka saja. Jangan fitnah terus yang dibangun. Diusut saja,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil turut menyinggung sosok yang disebutnya sebagai pihak penyebar isu. Ia menyebut orang tersebut merupakan seniornya, kerap tampil dalam podcast, dan memiliki ciri mengenakan kacamata.
Meski tidak menyebutkan identitas secara langsung, Bahlil mengisyaratkan akan mengambil langkah hukum terhadap pihak yang dianggap menyebarkan tuduhan tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya bilang kalau memang itu dinyatakan bahwa diduga, saya buktikan. Kalau tidak, saya akan somasi. Kalau tidak, saya akan proses secara hukum karena ini berbahaya,” ucapnya.
Bahlil bahkan menilai tudingan yang diarahkan kepadanya memiliki konsekuensi serius karena dinilai dapat membangun persepsi negatif di ruang publik.
“Ini tuduhan-tuduhan ini menurut saya sama kuatnya dengan melakukan penyadapan,” imbuhnya.
Ia juga mempertanyakan maksud pihak-pihak yang menurutnya terus membangun opini negatif melalui pemberitaan atau pernyataan yang dinilai merugikan dirinya.
Sebagai langkah lanjutan, Bahlil menyatakan akan melayangkan somasi kepada pihak yang dimaksud. Ia memberikan tenggat waktu 3 x 24 jam untuk menyelesaikan persoalan tersebut sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut.
“Dan saya kasih waktu, saya akan habis ini pulang, saya akan somasi orang-orang itu. Saya akan kasih waktu, satu kali, tiga kali 24 jam lah. Saya akan kasih somasi,” pungkasnya.
Pernyataan Bahlil tersebut menambah perhatian publik terhadap polemik dugaan penyadapan yang turut menyeret sejumlah nama. Namun, tuduhan mengenai adanya upaya sistematis untuk mengganggu Partai Golkar maupun keterlibatan pihak tertentu dalam penyebaran isu tersebut masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait. (SL)
