GARISKRITIS.ID | JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan tidak akan melakukan evaluasi internal menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan terkait surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. KPU berdalih seluruh tahapan verifikasi dokumen pencalonan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sikap tersebut disampaikan Ketua KPU Mochammad Afifuddin saat dikonfirmasi di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2026).
Afifuddin menegaskan, pihaknya tidak melihat adanya alasan untuk melakukan evaluasi internal karena KPU mengklaim telah menjalankan tugas sesuai aturan.
“Nggak ada, karena KPU sudah menjalankan sesuai dengan aturan. Gitu aja intinya. Kalau kita sesuai dengan aturan kan nggak nggak usah ada yang kita khawatirkan. Nanti kalau ada gugatan lain dijelaskan di persidangan,” ujar Afifuddin.
Meski demikian, Afifuddin mengakui KPU belum menerima salinan lengkap putusan kasasi MA tersebut. Karena itu, pihaknya belum bersedia memberikan tanggapan lebih jauh mengenai substansi putusan.
“KPU belum menerima putusan dalam bentuk lengkap. Jadi nggak bisa berkomentar apa pun. Jadi belum ada putusan yang kami terima. Kan itu juga yang disoalkan kementerian kan,” katanya.
Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan seorang warga bernama Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri atas nama Gibran Rakabuming Raka.
Dalam putusan perkara Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan surat keterangan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
“Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya,” demikian bunyi amar putusan yang dikutip dari situs resmi MA, Jumat (30/10/2026).
Perkara tersebut bermula dari gugatan Subhan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT. Dalam perkara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berkedudukan sebagai tergugat.
Subhan mengajukan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta pengadilan menyatakan tidak sah dan membatalkan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
Selain itu, penggugat juga meminta agar surat tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan serta membebankan biaya perkara kepada tergugat.
Pada tingkat pertama, gugatan Subhan tidak diterima oleh PTUN Jakarta. Upaya banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) juga tidak mengubah hasil karena pengadilan tingkat banding menguatkan putusan sebelumnya.
Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung justru mengabulkan gugatan tersebut dan membatalkan putusan judex facti.
Putusan MA ini menjadi perhatian karena surat keterangan yang disengketakan merupakan dokumen penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
Dalam konteks tersebut, putusan MA kembali menyoroti aspek administrasi penerbitan dokumen penyetaraan pendidikan yang menjadi bagian dari persyaratan pencalonan.
Sementara itu, KPU menyatakan telah menjalankan proses verifikasi sesuai ketentuan. Namun, hingga salinan lengkap putusan MA diterima dan dipelajari, KPU belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai implikasi putusan tersebut terhadap proses verifikasi dokumen pencalonan yang pernah dilakukan.(SL)
