KPU Rayakan HUT ke-73 untuk Pertama Kalinya, Afifuddin: Selama Ini Tak Pernah Didoakan, Makanya Sering Kesetrum

GARISKRITIS.ID | JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, melontarkan seloroh mengenai perjalanan lembaga penyelenggara pemilu tersebut saat memperingati hari lahir KPU ke-73. Ia menyebut KPU selama ini jarang didoakan dan tidak pernah merayakan hari jadinya secara khusus setiap tahun, sehingga kerap menghadapi berbagai persoalan.

Pernyataan bernada humor itu disampaikan Afifuddin saat memberikan sambutan dalam Talkshow Spesial Hari Lahir KPU ke-73 bertajuk refleksi perjalanan KPU dan demokrasi di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2026).

Afifuddin mengungkapkan, perayaan hari lahir KPU yang digelar tahun ini menjadi momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya lembaga tersebut menyelenggarakan kegiatan peringatan hari jadi secara khusus.

“Kita semua pada pagi hari ini bisa hadir di satu kegiatan yang selama 73 tahun belum pernah kita helat. Kegiatan yang selama ini belum pernah kita laksanakan. Maka saya sering berkelakar, memang KPU ini nggak pernah didoakan tiap tahunnya makanya sering kesetrum. Sering dianggap ini itu dan seterusnya, saking luar biasanya apa yang sama-sama kita saksikan pada hari ini,” kata Afifuddin.

Di balik suasana penuh keakraban tersebut, Afifuddin menegaskan pentingnya menjaga kesinambungan sejarah dan kelembagaan KPU. Menurutnya, KPU bukan sekadar institusi penyelenggara pemilu, melainkan rumah bersama bagi seluruh pihak yang memiliki komitmen terhadap keberlangsungan demokrasi.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para mantan komisioner, senior, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi membangun perjalanan KPU hingga saat ini.

“Tanpa Bapak, Ibu sekalian para senior, belum tentu kami semua di sini, belum tentu KPU punya sejarah seperti hari ini. KPU adalah rumah kita semua, rumah kita untuk menjaga demokrasi,” ujarnya.

Afifuddin menjelaskan, penetapan 7 November sebagai hari lahir KPU melalui proses pembahasan dan penelusuran sejarah. KPU periode saat ini akhirnya menetapkan tanggal tersebut sebagai momentum untuk mempererat silaturahmi, mendoakan lembaga, sekaligus mengevaluasi perjalanan penyelenggaraan pemilu.

Menurutnya, peringatan hari lahir KPU tidak semata-mata berorientasi pada seremoni, tetapi juga menjadi ruang refleksi terhadap berbagai capaian dan tantangan kelembagaan serta perencanaan perbaikan ke depan.

“Alhamdulillah KPU periode ini pertama kita memberanikan diri, mengikhtiarkan diri untuk kemudian memilih tanggal 7 November sebagai hari ulang tahun kita. Hanya kalaupun jejak sejarah itu menjadi dasaran, selebihnya adalah kita menciptakan momentum untuk silaturahim seperti ini. Berdoa bersama, merefleksikan apa-apa yang sudah kita lakukan, merencanakan apa-apa yang akan kita lakukan,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Afifuddin turut mengungkapkan bahwa Wisma PPI yang dipersiapkan sebagai Museum Perjalanan Pemilu kini sudah dapat digunakan. Ia mengajak para senior dan pihak yang memiliki dokumentasi maupun benda bersejarah terkait pemilu untuk menyumbangkannya sebagai koleksi museum.

Afifuddin menilai, keberadaan museum tersebut penting untuk menghimpun kembali jejak sejarah penyelenggaraan pemilu yang selama ini tersebar di berbagai tempat.

Ia menegaskan, perjalanan KPU tidak dapat dilepaskan dari kontribusi para pendahulu serta berbagai sistem dan mekanisme pemilu yang telah berkembang dari masa ke masa.

“Kita tentu tidak perlu dipuja-puji berlebihan, apa yang kita lakukan sejatinya tidak ada peristiwa masa lalu, nama-nama, sistem-sistem yang kita lupakan. Semua kita upayakan untuk semakin baik,” katanya.

Dalam suasana yang lebih cair, Afifuddin juga melontarkan candaan kepada anggota Bawaslu, Totok Hariyono, yang hadir mewakili Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Ia bahkan berkelakar akan memastikan Bawaslu mendapatkan kemudahan dan akses penuh ke KPU.

Afifuddin menyebut Totok sebagai salah satu sosok yang pernah berkarier di KPU sebelum bergabung dengan Bawaslu. Ia kemudian menyinggung perpindahan sejumlah personel antarlembaga penyelenggara pemilu tersebut.

“Kita pastikan Bawaslu dimudahkan dan mendapatkan akses penuh ke KPU,” ujarnya, yang disambut tawa peserta talkshow.

Lebih lanjut, Afifuddin membeberkan alasan historis penetapan 7 November sebagai hari lahir KPU. Salah satu dasar yang menjadi pertimbangan adalah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 188 Tahun 1953, yang diterbitkan dua tahun sebelum Pemilu 1955.

Keputusan tersebut memuat perintah pembentukan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang menjadi bagian penting dalam sejarah awal penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Menurut Afifuddin, penetapan tanggal tersebut merupakan hasil kajian dengan melibatkan pakar sejarah, mantan penyelenggara pemilu, serta penelusuran berbagai dokumen historis.

“Ada Keppres 188 tahun 1953, dua tahun menjelang (Pemilu) ’55 yang intinya perintah untuk membuat Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Kemudian pemilunya terwujud dan ya kita lebih menyepakati itu sebagai bagian dari sejarah perkembangan lembaga penyelenggara yang namanya belakangan menjadi KPU,” ungkapnya.

Ia menambahkan, keputusan tersebut tidak diambil secara sepihak, melainkan melalui diskusi dan kajian terhadap berbagai sumber sejarah.

“Diskusi kajian sejarah dan lain-lain ya, dokumen-dokumen kita lihat semua,” pungkas Afifuddin. (SL)