GARISKRITIS.ID | JAKARTA – Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, Irjen Ahrie Sonta, Selasa (10/11/2026). Sidang tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatannya dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir membenarkan pelaksanaan sidang etik tersebut. Ia menyatakan, proses pemeriksaan terhadap Ahrie dilaksanakan sesuai agenda yang telah dijadwalkan Divisi Propam Polri.
“Hari ini sesuai rencana dilaksanakan kode etik profesi Polri terhadap Saudara AS oleh Div Propam Polri,” ujar Johnny kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Meski demikian, Polri belum membeberkan susunan majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang akan memimpin persidangan maupun materi pemeriksaan secara terperinci.
Kasus ini menjadi sorotan serius karena dugaan penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menyeret persoalan disiplin dan etika internal kepolisian, tetapi juga menyangkut dugaan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan keamanan dan privasi kepala negara.
Sebelumnya, Bareskrim Polri disebut telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Keempat nama yang disebut dalam perkara tersebut yakni mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Para tersangka disebut dijerat dengan Pasal 258 dan/atau Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Dari empat orang yang disebut sebagai tersangka, tiga di antaranya dikabarkan telah ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob, Mabes Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi disebut belum menjalani penahanan.
Temuan awal penyidik juga mengindikasikan dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo. Sejumlah pihak lain, mulai dari kalangan menteri, tokoh politik, pengusaha, insan media hingga tokoh masyarakat, disebut turut menjadi korban.
Di sisi lain, Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bahkan mengategorikan dugaan tindak pidana tersebut sebagai bentuk makar.
Pernyataan tersebut semakin menambah serius perhatian publik terhadap perkara ini. Sebab, jika dugaan penyadapan ilegal itu terbukti, persoalannya bukan semata pelanggaran kode etik anggota Polri, melainkan juga menyangkut kepastian hukum, perlindungan privasi, serta integritas institusi penegak hukum.
Sidang etik terhadap Ahrie Sonta pun menjadi ujian bagi komitmen Polri dalam menegakkan aturan secara transparan dan tanpa pandang bulu, termasuk ketika perkara tersebut menyeret pejabat tinggi di lingkungan institusi kepolisian sendiri. (SL)
