GARISKRITIS.ID | DELI SERDANG – Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Deli Serdang mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang menjadikan pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagai salah satu prioritas utama dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2027.
LPA menilai, pembahasan anggaran daerah bukan sekadar agenda rutin penyusunan keuangan pemerintah, melainkan momentum strategis untuk mengukur sejauh mana komitmen pemerintah dalam menjamin keselamatan, pendidikan, kesehatan, identitas, serta masa depan anak-anak di Deli Serdang.
Ketua LPA Kabupaten Deli Serdang, Junaidi Malik, S.H., mengatakan, peningkatan predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) dari kategori Madya pada 2024 menjadi Nindya pada 2025 patut diapresiasi. Namun, capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah berpuas diri.
Menurutnya, penghargaan administratif harus berbanding lurus dengan perubahan nyata yang dirasakan anak-anak, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga tingkat desa.
“Penghargaan harus menjadi pijakan untuk memperkuat pelayanan, bukan dijadikan garis akhir. Ukuran keberhasilan pemerintah bukan semata-mata predikat yang diperoleh, melainkan sejauh mana setiap anak mendapatkan haknya, merasa aman, dan terlindungi,” menjadi penekanan LPA.
Junaidi menyebutkan, sejumlah capaian lintas perangkat daerah sebenarnya telah menjadi modal penting. Profil Anak Deli Serdang 2023 mencatat sebanyak 1.792 Sekolah Ramah Anak berdasarkan pendataan hingga 2022 serta 199 Forum Anak yang telah terbentuk di tingkat kecamatan dan desa.
Selain itu, laporan kinerja Dinas P3AP2KB tahun 2024 mencatat realisasi penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan.
Namun, LPA mengingatkan bahwa angka penyelesaian pengaduan tidak otomatis menggambarkan tuntasnya perlindungan korban. Pemerintah harus memastikan kualitas pendampingan, pemulihan psikologis, perlindungan hukum, serta keberlanjutan penanganan setiap kasus.
Kesehatan Anak Jangan Berhenti pada Angka
Pada sektor kesehatan, LPA mengapresiasi inovasi Dinas Kesehatan dalam penanganan stunting melalui program Kelas Balita Stunting, Si Nande Bundaku, dan Simamak.
Dinas Kesehatan memublikasikan hasil pengukuran lokal tahun 2024 sebesar 0,31 persen atau sebanyak 385 balita mengalami stunting. Meski demikian, LPA meminta pemerintah memastikan pembaruan data dan konsistensi metode pengukuran agar capaian tersebut dapat menjadi dasar kebijakan yang akurat.
Di sisi lain, dokumen Renja 2026 masih mengidentifikasi sejumlah persoalan, antara lain belum optimalnya kerja sama dengan sekolah dalam pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar, keterbatasan waktu tenaga kesehatan, serta belum maksimalnya dukungan pihak sekolah.
Kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius dalam penyusunan anggaran 2027.
LPA mendorong penguatan pelayanan kesehatan berbasis sekolah dan Puskesmas, deteksi dini tumbuh kembang anak, pemenuhan gizi, pemeriksaan kesehatan berkala, serta mekanisme rujukan bagi anak yang membutuhkan penanganan khusus.
Sekolah Harus Benar-Benar Aman bagi Anak
Di sektor pendidikan, LPA mengapresiasi pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) Kabupaten Deli Serdang pada 29 Juni 2026.
Selain itu, terbitnya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 248 Tahun 2026 tentang SOP Penanggulangan Bencana Banjir pada Satuan Pendidikan tertanggal 31 Maret 2026 dinilai sebagai langkah kelembagaan yang perlu diperkuat.
Akan tetapi, LPA menegaskan bahwa keberadaan regulasi dan kelompok kerja tidak boleh berhenti sebatas dokumen administratif.
Pokja BSAN harus memiliki agenda kerja yang terukur, melakukan pemantauan sekolah, memfasilitasi pengaduan, memastikan perlindungan korban, serta mengoordinasikan penanganan kasus kekerasan terhadap anak.
Pemerintah juga didorong melakukan audit Sekolah Ramah Anak dan Sekolah Aman dengan mengukur aksesibilitas, kelayakan sarana dan prasarana, mekanisme pengaduan, kompetensi tenaga pendidik, layanan konseling, serta jaminan keamanan seluruh peserta didik.
Pelayanan Sosial dan Hak Anak Penyandang Disabilitas Perlu Dievaluasi
Sorotan juga diarahkan kepada Dinas Sosial. Dalam dokumen Renja 2024, pelayanan anak terlantar di luar panti tercatat mencapai target 100 persen.
Namun, pada dokumen yang sama, rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar baru mencapai 46 persen dari target 100 persen.
LPA menegaskan, kedua angka tersebut merupakan data historis tahun 2024 sehingga perlu diperbarui untuk mengetahui kondisi pelayanan terkini.
Evaluasi tidak cukup dilakukan dengan menghitung jumlah program dan penerima bantuan. Pemerintah harus mengukur kualitas pendampingan, keberlanjutan rehabilitasi, pemenuhan kebutuhan pengasuhan, serta dampak pelayanan terhadap kehidupan anak.
LPA juga mendorong audit berkala terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), penguatan tenaga pekerja sosial, asesmen individual, dan penyusunan rencana pemulihan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
72,15 Persen Anak Belum Memiliki KIA
Persoalan yang tidak kalah penting adalah pemenuhan hak sipil anak melalui kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).
LPA mengapresiasi langkah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang memperluas pelayanan penerbitan KIA melalui kerja sama dengan 59 klinik, 34 Puskesmas, dan 25 rumah sakit.
Berdasarkan publikasi pada 30 September 2025, sebanyak 14.071 KIA telah dicetak selama periode 2024 hingga 30 September 2025.
Namun, data cakupan yang dipublikasikan Dinas PMD Dukcapil Provinsi Sumatera Utara pada Maret 2026 menunjukkan masih terdapat kesenjangan besar.
Dari 585.060 anak yang menjadi sasaran di Deli Serdang, baru 162.918 anak atau 27,85 persen yang memiliki KIA. Sementara itu, sebanyak 422.142 anak atau 72,15 persen belum memiliki identitas tersebut.
Angka ini menjadi pekerjaan rumah yang harus dijawab melalui kebijakan dan penganggaran yang lebih terarah.
LPA meminta Disdukcapil mempercepat penerbitan KIA melalui pelayanan jemput bola di desa, PAUD, sekolah, Posyandu, dan fasilitas pelayanan publik lainnya.
Prioritas juga harus diberikan kepada anak dari keluarga rentan, anak penyandang disabilitas, serta anak yang berada dalam pengasuhan alternatif.
Bappedalitbang dan PMD Jangan Abaikan Kebutuhan Anak
LPA turut menyoroti peran Bappedalitbang dalam memastikan kebutuhan anak terintegrasi secara nyata ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, mulai dari RKPD, Renja perangkat daerah, hingga penganggaran dan indikator kinerja.
Menurut LPA, program perlindungan anak tidak boleh berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Diperlukan matriks program lintas OPD yang memuat alokasi anggaran, sasaran penerima manfaat, wilayah intervensi, indikator hasil, serta sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Peta kebutuhan dan kerentanan anak di 22 kecamatan juga harus menjadi dasar penentuan prioritas pembangunan.
Forum Anak pun harus dilibatkan secara bermakna dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan. Partisipasi anak tidak boleh hanya menjadi pelengkap kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi bagian dari pertimbangan kebijakan pemerintah.
Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) didorong memperkuat peran pemerintah desa sebagai garda terdepan perlindungan anak.
LPA menilai program Desa Ramah Anak perlu dibangun secara lebih terstruktur, terukur, dan merata. Dalam dokumen publik yang ditelusuri LPA, belum ditemukan bukti memadai mengenai pemerataan program tersebut yang disertai peta sasaran, target, anggaran, dan indikator hasil di seluruh desa.
Karena itu, pemenuhan hak anak harus diintegrasikan ke dalam RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa.
Setiap desa perlu memiliki data anak, ruang partisipasi anak dalam musyawarah pembangunan, sistem deteksi dini dan pelaporan kekerasan, serta jejaring rujukan dengan layanan kesehatan, pendidikan, sosial, dan perlindungan anak.
BPBD Diminta Perkuat Perlindungan Anak Saat Bencana
Perhatian khusus juga diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), terutama dalam menjamin keselamatan anak ketika bencana terjadi.
LPA menilai SOP penanggulangan banjir pada satuan pendidikan yang diterbitkan Dinas Pendidikan harus disinergikan dengan BPBD dan diperluas menjadi sistem pendidikan aman bencana.
Sekolah dan desa yang berada di kawasan rawan bencana harus memiliki peta risiko, jalur evakuasi, simulasi berkala, serta prosedur penyelamatan yang memperhatikan kebutuhan anak usia dini dan anak penyandang disabilitas.
Lebih dari itu, pemerintah harus memiliki prosedur pendataan anak terdampak bencana, penanganan anak yang terpisah dari keluarga, reunifikasi keluarga secara aman, pengasuhan sementara, penyediaan tempat pengungsian ramah anak, serta pencegahan kekerasan dan eksploitasi.
Pelayanan kesehatan, dukungan psikososial, dan keberlanjutan pendidikan melalui pembelajaran darurat juga harus dipastikan.
Seluruh upaya tersebut membutuhkan koordinasi konkret antara BPBD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Dinas PMD, dan DP3AP2KB.
LPA Desak Audit Kebijakan dan Anggaran Perlindungan Anak
Merangkum berbagai persoalan tersebut, Junaidi Malik menegaskan bahwa pembahasan R-APBD 2027 harus menjadi momentum untuk mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan dan anggaran pemenuhan hak anak di Kabupaten Deli Serdang.
LPA secara khusus mendorong Pemkab Deli Serdang melakukan Audit Kebijakan dan Anggaran Pemenuhan Hak Anak guna memastikan kesesuaian antara kebutuhan di lapangan, perencanaan program, alokasi dan realisasi anggaran, jangkauan penerima manfaat, hingga dampak pelayanan.
Setiap OPD diminta menyampaikan data terbaru, target tahunan, indikator keberhasilan, serta mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diukur dan dievaluasi publik.
“LPA menghargai setiap capaian pemerintah daerah. Namun, apresiasi tidak berarti menghentikan kritik, dan kritik bukan berarti meniadakan kerja baik yang sudah dilakukan,” tegas Junaidi.
Ia menekankan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disdukcapil, Bappedalitbang, Dinas PMD, BPBD, dan DP3AP2KB harus menunjukkan tanggung jawab melalui program yang benar-benar menyentuh kebutuhan anak.
“Kita tidak ingin penghargaan hanya menjadi kebanggaan administratif, sementara masih ada anak yang belum memperoleh pelayanan kesehatan, belum aman di sekolah, belum memiliki identitas, atau belum terlindungi ketika bencana terjadi.”
“R-APBD 2027 harus memastikan setiap program dan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi anak. Jangan sampai perlindungan anak hanya terlihat dalam dokumen perencanaan dan penghargaan, tetapi belum sepenuhnya dirasakan oleh anak-anak di lapangan,” pungkasnya.
LPA berharap DPRD bersama Pemkab Deli Serdang memastikan penganggaran perlindungan anak tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi menjadi investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia dan masa depan daerah. (SL)
