GARISKRITIS.ID | DELI SERDANG – Dugaan alih fungsi lahan sawah dilindungi menjadi bangunan mewah yang disebut-sebut akan difungsikan sebagai kafe di Dusun III, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, menuai sorotan tajam masyarakat.
Bangunan yang menurut warga diduga milik salah seorang anggota DPRD Deli Serdang, Nusantara Tarigan, itu dipersoalkan karena berdiri di kawasan yang sebelumnya merupakan areal pertanian. Selain dugaan pelanggaran ketentuan tata ruang dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, bangunan tersebut juga disorot karena diduga belum mengantongi perizinan yang dipersyaratkan.
Ironisnya, hingga kini belum terlihat adanya tindakan tegas terhadap bangunan tersebut. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai keseriusan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menegakkan aturan, terutama ketika bangunan yang dipersoalkan diduga berkaitan dengan seorang pejabat publik.
Seorang warga setempat, Ijal (35), mengungkapkan bahwa keberadaan bangunan tersebut sejak awal telah menimbulkan keberatan masyarakat. Pasalnya, kawasan di sekitar lokasi selama ini dikenal sebagai wilayah pertanian yang menopang aktivitas para petani setempat.
“Awalnya kawasan itu merupakan areal persawahan. Warga mempertanyakan pembangunan tersebut karena dinilai dapat mengganggu keberadaan lahan pertanian di sekitarnya. Ini menyangkut perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2009. Mengapa pembangunan seperti ini bisa terjadi?” ujarnya.
Menurut Ijal, sebelum pembangunan dilakukan, warga sempat berupaya menyampaikan keberatan. Namun, masyarakat mengaku tidak memiliki keberanian untuk melakukan penolakan lebih jauh karena pemilik bangunan disebut-sebut merupakan anggota DPRD.
“Warga sebenarnya keberatan. Namun, kami merasa tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kalau masyarakat biasa yang melakukan pembangunan tanpa izin, tentu akan cepat dipersoalkan. Karena itu, kami mempertanyakan mengapa bangunan ini belum juga ditindak,” ungkapnya.
Atas kondisi tersebut, warga mendesak Kapolda Sumatera Utara turun tangan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum dalam pembangunan bangunan mewah tersebut.
Masyarakat menilai, persoalan ini tidak boleh dipandang sebatas pembangunan sebuah bangunan komersial. Jika benar terjadi alih fungsi lahan sawah yang dilindungi tanpa prosedur dan persetujuan sesuai ketentuan, dampaknya dapat mengancam keberlangsungan kawasan pertanian serta ketahanan pangan masyarakat.
Desakan serupa disampaikan Ketua LSM Lingkari Indonesia, Ronald Marpaung, SH. Ia mengaku pihaknya telah melakukan pengecekan kepada sejumlah instansi terkait, termasuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tarukim) serta Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang.
“Berdasarkan hasil pengecekan yang kami lakukan kepada instansi terkait, kami menduga bangunan tersebut tidak memiliki perizinan sebagaimana mestinya. Karena itu, persoalan ini harus segera ditelusuri dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” tegas Ronald.
Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap lahan sawah yang telah ditetapkan sebagai kawasan dilindungi. Menurutnya, pemerintah dan aparat penegak hukum harus memastikan tidak ada pihak yang merasa kebal hukum hanya karena memiliki jabatan atau kedudukan politik.
Ronald mendesak Polda Sumatera Utara segera melakukan pemeriksaan lapangan, menelusuri status lahan, memeriksa dokumen perizinan, serta memastikan kesesuaian pembangunan dengan ketentuan tata ruang dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
“Jangan sampai lambannya penindakan justru membuka peluang bagi pihak lain untuk melakukan hal serupa. Hukum harus berlaku sama bagi semua orang. Jabatan sebagai anggota DPRD bukan alasan untuk mengabaikan aturan,” ujarnya.
Ia juga menyebut pihaknya tengah mempersiapkan aksi sebagai bentuk desakan kepada aparat penegak hukum dan pemerintah daerah agar persoalan tersebut segera ditindaklanjuti.
Uji Ketegasan Pemerintah Daerah
Persoalan ini sekaligus menjadi ujian bagi ketegasan Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan aturan terhadap bangunan yang diduga bermasalah.
Pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai status perizinan bangunan, kesesuaian tata ruang, serta apakah lokasi tersebut masuk dalam kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Apabila ditemukan pelanggaran, tindakan administratif maupun proses hukum harus dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan. Sebaliknya, jika pembangunan tersebut telah memenuhi persyaratan, pemerintah juga perlu membuka dokumen dan dasar hukumnya kepada publik.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari Nusantara Tarigan maupun Bupati Deli Serdang terkait tudingan tersebut.
Publik kini menunggu keberanian pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk mengusut persoalan ini secara transparan. Sebab, perlindungan lahan pertanian dan penegakan hukum tidak boleh tunduk pada kepentingan jabatan maupun kekuasaan.
Jangan sampai hukum hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan pemegang kekuasaan. (SL)
