GARISKRITIS.ID | MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mulai memperkuat kolaborasi dengan kalangan akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) untuk merumuskan strategi pembangunan daerah di tengah tekanan fiskal yang diproyeksikan semakin berat pada 2027.
Penurunan kapasitas anggaran, termasuk adanya kekurangan penyaluran tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,2 triliun yang menjadi kewajiban dari 2026 ke 2027, menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan program pembangunan.
Kondisi tersebut menuntut pemerintah tidak hanya melakukan penyesuaian belanja, tetapi juga memastikan setiap program yang dibiayai APBD benar-benar memiliki manfaat dan dampak terukur bagi masyarakat.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, menegaskan pentingnya dukungan kajian ilmiah dan riset akademis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Hal itu disampaikannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bersama USU bertema Inventarisasi Permasalahan dan Kebutuhan Daerah di Aula Digital Learning Center Building (DLCB) Lantai 8, Kampus USU, Medan, Kamis (5/11/2026).
Forum tersebut mempertemukan jajaran pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara dengan para akademisi USU untuk mengidentifikasi persoalan pembangunan sekaligus merumuskan rekomendasi penyelesaian yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
Dalam sambutannya mewakili Gubernur Sumatera Utara, Timur menekankan bahwa keterbatasan fiskal harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan efektivitas penggunaan anggaran.
Menurutnya, pemerintah tidak lagi dapat mengandalkan pola penganggaran yang sekadar berorientasi pada penyerapan dana. Setiap alokasi belanja harus memiliki target, indikator keberhasilan, serta manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Karena itu, prinsip money follows result harus menjadi landasan dalam menentukan prioritas pembangunan. Anggaran perlu diarahkan pada Program Hasil Terbaik Cepat (PHC) dan program strategis daerah yang memberikan dampak nyata, bukan terserap untuk belanja rutin yang minim manfaat publik.
“Setiap rupiah dana APBD yang kita keluarkan harus berorientasi kepada hasil. Oleh karena itu, diskusi ini sangat penting agar visi dan misi pemerintah provinsi serta kabupaten/kota memiliki hubungan yang erat dan saling berketerkaitan,” ujar Timur.
Ia memaparkan sejumlah sektor prioritas yang membutuhkan dukungan kajian dan penelitian akademis. Pertama, peningkatan produktivitas ekonomi melalui pengembangan potensi unggulan daerah, meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri pengolahan, hingga ekonomi kreatif.
Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pelayanan dasar, terutama pemerataan akses pendidikan, penguatan layanan kesehatan primer, percepatan penanganan stunting, serta peningkatan kesehatan ibu dan anak.
Ketiga, penguatan konektivitas, infrastruktur dasar, dan ketahanan wilayah melalui peningkatan akses jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, serta infrastruktur pendukung kawasan produksi.
Keempat, percepatan pemerataan pembangunan antarwilayah, terutama kawasan yang masih menghadapi keterbatasan akses dan infrastruktur, seperti Kepulauan Nias dan Pantai Barat Sumatera Utara. Pembangunan di kawasan tersebut diarahkan melalui pendekatan kewilayahan yang bertumpu pada potensi lokal.
Selain itu, Pemprov Sumut juga menempatkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan efektivitas belanja daerah sebagai agenda penting. Kajian akademis diperlukan untuk mengevaluasi manfaat program, memperkuat akuntabilitas, serta mendorong inovasi birokrasi yang bersih dan efektif.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerja Sama USU, Hinsar Ambarita, menyambut positif langkah Pemprov Sumut yang melibatkan perguruan tinggi dalam proses identifikasi persoalan pembangunan.
Ia menegaskan, USU berkomitmen mendukung visi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui konsep Kampus Berdampak, yakni menjadikan hasil penelitian perguruan tinggi lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Menurut Hinsar, selama ini kegiatan penelitian cenderung berjalan satu arah, ketika kampus menghasilkan riset untuk kemudian ditawarkan kepada pihak pengguna. Ke depan, USU ingin membalik pendekatan tersebut dengan menjadikan kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai titik awal penelitian.
“Bagaimana kalau kita putar? Masyarakatnya yang kita tanya, ‘Bapak, Ibu, butuh apa yang mau diteliti?’ Setelah itu didapat, baru kita minta penelitinya untuk mencari solusinya,” ujar Hinsar.
Ia menjelaskan, pimpinan USU saat ini juga tengah mendorong transformasi institusi dari teaching university menjadi entrepreneur university. Transformasi tersebut diharapkan mampu memperkuat keterkaitan antara pendidikan, penelitian, inovasi, dan kebutuhan pembangunan.
Hasil inventarisasi persoalan yang disampaikan para kepala daerah maupun perwakilan kabupaten/kota melalui formulir khusus dalam FGD akan dipetakan menjadi tema-tema riset unggulan. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan tidak berhenti pada publikasi ilmiah, tetapi dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan dan solusi yang aplikatif.
USU memiliki sekitar 1.600 peneliti dan 45.000 mahasiswa dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Potensi sumber daya akademis tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk membantu pemerintah daerah menjawab berbagai persoalan pembangunan melalui penelitian berbasis kebutuhan lapangan.
Kolaborasi Pemprov Sumut dan USU ini menjadi langkah penting dalam memperkuat perencanaan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal. Namun, efektivitas kerja sama tersebut pada akhirnya akan ditentukan oleh sejauh mana hasil kajian akademis diterjemahkan menjadi kebijakan, prioritas anggaran, dan program konkret yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Di tengah tekanan anggaran 2027, tantangan pemerintah bukan sekadar mempertahankan keberlangsungan program pembangunan, melainkan memastikan keterbatasan dana tidak menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.
(H14/DISKOMINFO SUMUT)
