GARISKRITIS.ID | MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendesak percepatan integrasi data statistik sektoral seluruh pemerintah kabupaten/kota ke dalam Portal Satu Data Provinsi Sumatera Utara (PASADA). Langkah ini dinilai penting untuk membangun tata kelola data pemerintahan yang terpadu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus membuka akses informasi potensi daerah bagi calon investor.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, Erwin Hotmansah Harahap, menegaskan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah kabupaten/kota dalam mengintegrasikan data sektoral masing-masing ke portal tersebut.
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral serta Pemanfaatan Portal Satu Data di Aula Transparansi Kantor Dinas Kominfo Sumut, Kamis (5/11/2026).
Erwin menjelaskan, PASADA yang telah diluncurkan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution saat ini sudah memuat data statistik sektoral tingkat provinsi. Namun, integrasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh kabupaten/kota. Karena itu, pemerintah daerah didorong segera menyiapkan sistem, infrastruktur, serta sumber daya manusia agar proses penyatuan data dapat berjalan optimal.
Hingga kini, tercatat 14 pemerintah kabupaten/kota telah terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), sehingga memungkinkan integrasi langsung dengan PASADA.
Ke-14 daerah tersebut meliputi Kabupaten Langkat, Karo, Dairi, Serdang, Simalungun, Asahan, Mandailing Natal, Batubara, Labuhanbatu Utara, Nias Utara, serta Kota Medan, Pematangsiantar, Padangsidimpuan, dan Gunungsitoli.
Menurut Erwin, percepatan integrasi tidak cukup hanya dengan membangun aplikasi. Pemerintah daerah juga harus memastikan kualitas data, keseragaman standar, kesiapan infrastruktur digital, serta kompetensi aparatur pengelola statistik sektoral.
“Kami berharap kabupaten/kota meningkatkan pemahaman dan kapasitas penyelenggaraan statistik sektoral sesuai standar dan ketentuan, memperkuat kolaborasi antara BPS, Dinas Kominfo provinsi, dan Dinas Kominfo kabupaten/kota, memastikan kesiapan infrastruktur keterhubungan dengan SPLP serta sumber daya manusia pengelola portal data daerah, dan menggunakan portal PASADA secara berkelanjutan,” ujar Erwin.
Ia menambahkan, keberadaan PASADA bukan sekadar menjadi tempat penyimpanan data pemerintahan, melainkan juga instrumen strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan dan mendorong investasi daerah.
Melalui portal tersebut, calon investor dapat mengakses berbagai informasi penting, mulai dari pertumbuhan ekonomi, kondisi pendidikan, hingga potensi sektor unggulan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Misalnya ada investor dari luar daerah yang berminat di sektor pariwisata. Ia dapat langsung mengakses data pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, melalui akun dan laman yang disediakan,” jelasnya.
Karena itu, Pemprov Sumut menilai keterpaduan data menjadi salah satu kebutuhan mendasar dalam mewujudkan pembangunan daerah yang terarah. Sinergi antara Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Kominfo provinsi, dan Dinas Kominfo kabupaten/kota juga perlu diperkuat agar data yang disajikan memiliki standar dan kualitas yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Sementara itu, Kepala Bidang Statistik Sektoral Dinas Kominfo Sumut, Ika Hardina Lubis, mengatakan kegiatan pembinaan tersebut bertujuan memperkuat sinergi penyelenggaraan statistik sektoral sekaligus mendorong implementasi Satu Data Indonesia melalui pengelolaan data yang terintegrasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Menurutnya, peningkatan kualitas statistik sektoral harus berjalan beriringan dengan penguatan kapasitas aparatur pengelola data di daerah.
“Kita berharap kegiatan ini bisa mendorong interoperabilitas antara portal PASADA dan portal data kabupaten/kota,” kata Ika.
Integrasi tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi tersedianya data pembangunan yang lebih akurat, terbuka, dan mudah diakses, sehingga kebijakan pemerintah maupun promosi potensi investasi daerah dapat bertumpu pada informasi yang terukur. (SL)
(H17/DISKOMINFO SUMUT)
