GARISKRITIS.ID | JAKARTA – Rentetan banjir dan tanah longsor susulan di sejumlah wilayah Sumatra menghambat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang sebelumnya ditargetkan rampung pada 2028. Menghadapi kondisi tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) kembali menetapkan status tanggap darurat.
Langkah tersebut dinilai diperlukan agar pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam mempercepat penanganan dampak bencana, termasuk menggunakan belanja tidak terduga (BTT) tanpa terhambat prosedur administrasi yang panjang.
Permintaan itu disampaikan Tito saat meninjau lokasi banjir susulan di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Selasa. Tito yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra menyatakan akan menerbitkan surat arahan sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk kembali menetapkan status tanggap darurat sesuai kondisi di lapangan.
“Saya akan terbitkan surat untuk daerah tiga provinsi di Sumatra yang alami bencana susulan bisa tetapkan status tanggap darurat. Pemda bisa gunakan belanja tak terduga dengan cepat, dan begitu juga kementerian terkait,” kata Tito.
Menurut Tito, penanganan bencana di Sumatra merupakan pekerjaan besar karena mencakup 53 kabupaten dan kota. Persoalan semakin kompleks lantaran sejumlah wilayah kembali dilanda bencana hidrometeorologi ketika proses pemulihan dari bencana sebelumnya belum sepenuhnya selesai.
Ia menilai, penetapan kembali status tanggap darurat menjadi instrumen penting untuk mempercepat koordinasi antara pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga terkait. Dengan status tersebut, penggunaan anggaran BTT dapat dilakukan lebih responsif terhadap kebutuhan mendesak masyarakat.
Tito juga menyoroti mekanisme pengadaan barang dan jasa melalui proses lelang yang berpotensi memperlambat penanganan kerusakan infrastruktur. Dalam situasi darurat, menurutnya, pemerintah harus mengutamakan kecepatan penanganan agar masyarakat tidak semakin lama menanggung dampak bencana.
“Kita harus sepakat daerah tetapkan lagi status tanggap darurat agar pemda dan kementerian terkait kebencanaan seperti Kemensos, Kementerian PU, BNPB, dalam rangka percepatan bisa prosesnya cepat tanpa berbelit-belit,” ujarnya.
“Kalau perlu gak perlu lelang karena masyarakat sudah setengah mati akibat bencana,” lanjut Tito.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyatakan mendukung usulan tersebut. Ia menilai penetapan status tanggap darurat akan mempermudah penanganan lintas sektor sekaligus mempercepat koordinasi antara pemerintah daerah dan kementerian terkait.
Fadhlullah mengungkapkan, sedikitnya enam kabupaten di Aceh kembali mengalami bencana susulan, yakni Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tengah, Aceh Jaya, Aceh Utara, dan Pidie Jaya.
“Perlu status tanggap darurat agar mempermudah penanganan dari sisi pelaksanaan lintas sektoral dan kementerian,” kata Fadhlullah.
Dalam kunjungan tersebut, Tito meninjau sejumlah titik terdampak banjir susulan di Kabupaten Pidie Jaya. Lokasi yang dikunjungi antara lain tanggul jebol di Sungai Meureudu serta kawasan persawahan di Kecamatan Bandar Dua yang mengalami kerusakan berat.
Ia juga meninjau kawasan tepi Sungai Jeulanga-Ulim di Desa Alue Keutapang untuk melihat langsung kondisi infrastruktur serta kebutuhan penanganan di wilayah terdampak.
Di tengah ancaman bencana susulan, pemerintah menyatakan tetap melanjutkan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra. Rencana induk pemulihan periode 2026-2028 membutuhkan anggaran sekitar Rp100,1 triliun.
Dari total 33 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam program tersebut, sebanyak 29 kementerian dan lembaga telah memperoleh alokasi anggaran pada 2026. Sementara empat lainnya tidak mengajukan tambahan anggaran karena masih memiliki ketersediaan dana.
Selain itu, pemerintah memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp10,6 triliun untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Tambahan anggaran tersebut dialokasikan bagi daerah terdampak maupun wilayah yang tidak terdampak langsung. Dukungan fiskal ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program pemulihan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
Tito meminta pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota segera melakukan pendataan terhadap kebutuhan penanganan yang belum terpenuhi. Persoalan yang masih dapat diselesaikan melalui anggaran daerah diminta segera ditangani tanpa harus menunggu intervensi pemerintah pusat.
Sementara kebutuhan yang memerlukan dukungan anggaran dan kewenangan pemerintah pusat dapat dikoordinasikan melalui Satgas PRR.
Ia menegaskan, pemerintah tetap bertanggung jawab terhadap seluruh masyarakat yang terdampak, baik akibat bencana sebelumnya maupun bencana susulan.
“Yang jelas kita tidak akan meninggalkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-Saudara kita yang terkena dampak dari bencana November lalu ataupun yang bencana susulan. Semua kita perhatikan,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Tito juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung penanganan bencana. Bantuan tersebut meliputi satu unit kendaraan water supply multifungsi dari Satgas PRR dan sembilan unit pompa air.
Pompa air tersebut disalurkan untuk Kabupaten Bireuen, Pidie Jaya, dan Aceh Utara. Selain itu, bantuan masing-masing Rp200 juta diberikan kepada Desa Dayah Usen dan Desa Alue Keutapang.
Kementerian Sosial turut menyalurkan bantuan senilai Rp781 juta, terdiri atas bantuan logistik sebesar Rp406 juta dan 1.500 paket sembako senilai Rp375 juta.
Pemerintah kini dihadapkan pada dua pekerjaan besar sekaligus, yakni menangani dampak bencana susulan dan memastikan agenda rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana tetap berjalan sesuai target.
Penetapan kembali status tanggap darurat di tiga provinsi tersebut diharapkan dapat mempercepat mobilisasi anggaran, koordinasi lintas kementerian, serta penanganan kebutuhan masyarakat di lapangan, sehingga bencana susulan tidak semakin memperpanjang proses pemulihan Sumatra.(SL)
