GARISKRITIS.ID | BATANG KUIS – Inovasi pelayanan kesehatan berbasis sidik jari yang diterapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang mendapat perhatian khusus dari Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI, Benjamin Paulus Octavianus. Sistem Pelayanan Administrasi Sehat dengan Jempol (PAS JEMPOL) dinilai mampu mempermudah identifikasi masyarakat sekaligus memperkuat pelaksanaan penemuan kasus Tuberkulosis (TB) yang terintegrasi dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Apresiasi tersebut disampaikan Benjamin secara langsung kepada Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, dalam rangkaian Pencanangan Nasional Pesantren Bebas Tuberkulosis di Pondok Pesantren Mawaridussalam, Kecamatan Batang Kuis, Rabu (4/11/2026).
Benjamin menilai PAS JEMPOL sebagai inovasi pelayanan yang memiliki keunggulan dalam mendukung percepatan identifikasi masyarakat. Melalui sistem tersebut, warga cukup menggunakan sidik jari karena data kependudukan telah terintegrasi sebelumnya dengan sistem pelayanan.
Ia bahkan mengaku belum pernah menemukan model pelayanan serupa selama melakukan kunjungan ke lebih dari 150 kabupaten/kota di Indonesia.
“Saya sudah berkeliling ke lebih dari 150 kabupaten/kota, tetapi baru kali ini melihat sistem pelayanan dengan memanfaatkan sidik jari. Ini luar biasa. Masyarakat cukup menggunakan sidik jari karena datanya sudah terlebih dahulu terintegrasi. Dengan sistem seperti ini, proses identifikasi menjadi lebih mudah dan pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih efektif,” ujarnya.
Menurut Benjamin, integrasi data dan kemudahan identifikasi merupakan faktor penting dalam mempercepat pelayanan kesehatan. Selain mempermudah proses pemeriksaan, sistem tersebut juga membantu memastikan hasil pemeriksaan masyarakat tercatat secara tertib dalam sistem digital, termasuk rekam medis.
“Inilah kenapa Kabupaten Deli Serdang menjadi yang terbaik di Indonesia. Saya pikir karena cara kerja dan sistemnya sudah mudah sehingga prosesnya lebih cepat dan terdata dengan baik,” tambahnya.
Di sisi lain, pelaksanaan tracing TB terintegrasi yang diluncurkan pada 1 Agustus 2026 menunjukkan capaian penemuan kasus sebesar 6,8 persen hingga Oktober 2026. Angka tersebut melampaui standar Kementerian Kesehatan sebesar 5 persen dari sasaran pemeriksaan.
Dari 368 lokus tracing dengan total sasaran 36.800 orang, ditemukan sebanyak 2.525 kasus TB. Sementara itu, sepanjang Januari hingga Juli 2026, Dinas Kesehatan Deli Serdang telah menemukan 4.316 kasus TB.
Penemuan kasus melalui pelacakan aktif tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengidentifikasi warga yang terindikasi terinfeksi TB agar segera menjalani pemeriksaan lanjutan dan memperoleh penanganan sesuai standar kesehatan.
Tidak hanya pada penanganan TB, cakupan program CKG di Deli Serdang juga mencatatkan capaian signifikan. Hingga periode pelaporan, sebanyak 1.243.640 orang telah mengikuti pemeriksaan kesehatan atau sekitar 57 persen dari jumlah penduduk. Capaian tersebut melampaui target Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar 46 persen.
Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari pendekatan pelayanan jemput bola dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menyediakan fasilitas pemeriksaan, tetapi juga harus aktif membangun kesadaran dan mengajak masyarakat memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia.
“Kuncinya adalah pelayanan. Kami tidak hanya menyuruh masyarakat datang untuk memeriksakan kesehatan, tetapi mengajak dan membangun sinergi dengan seluruh unsur masyarakat. Ketika masyarakat dilibatkan, kesadaran untuk menjaga kesehatan juga tumbuh,” jelasnya.
Ia menjelaskan, PAS JEMPOL menjadi salah satu instrumen pendukung integrasi pelayanan melalui pemanfaatan data berbasis sidik jari. Dengan sistem tersebut, proses identifikasi masyarakat diharapkan semakin mudah, sementara pencatatan hasil pemeriksaan dapat terhubung dengan sistem digital.
Namun, Bupati menegaskan bahwa tingginya angka pemeriksaan tidak boleh berhenti sebatas capaian statistik. Masyarakat yang teridentifikasi memiliki gangguan kesehatan harus mendapatkan tindak lanjut, pemeriksaan lanjutan, hingga pengobatan sesuai kebutuhan.
Karena itu, ia berharap pencanangan Pesantren Bebas Tuberkulosis dapat memperluas jangkauan deteksi dini sekaligus memperkuat pencegahan dan penanggulangan TB, khususnya di lingkungan pondok pesantren.
Pencanangan nasional tersebut melibatkan Wakil Menteri Agama RI, Muhammad Syafi’i alias Romo; Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus; Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Akhmad Wiyagus; Wakil Gubernur Sumatera Utara; serta pimpinan pondok pesantren.
Dalam kesempatan itu, Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pelayanan kesehatan bagi para santri berjalan optimal.
“Kemendagri mendorong penguatan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah agar Gubernur, Bupati dan Wali Kota memastikan pelayanan kesehatan bagi para santri dapat terlaksana dengan baik,” ucap Akhmad.
Sementara itu, Muhammad Syafi’i atau Romo menyebut penanggulangan TB di lingkungan pesantren membutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang terstruktur serta melibatkan seluruh tingkatan pemerintahan.
Kementerian Agama, kata dia, memiliki peran dalam pembinaan pesantren sekaligus memfasilitasi pelaksanaan program penanggulangan TB agar terhubung dengan Puskesmas, pemerintah desa dan kelurahan, serta masyarakat.
“Kita perlu memastikan bahwa pesantren menjadi bagian dari gerakan penanggulangan TB di daerah, yang terhubung dengan Puskesmas, pemerintah desa dan kelurahan, serta masyarakat,” ujarnya.
Pencanangan yang diikuti berbagai daerah secara daring tersebut juga diisi dengan pembacaan deklarasi Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat upaya pencegahan, penemuan, dan penanggulangan TB di Indonesia.
(DISKOMINFOSTAN DELI SERDANG)
