GARISKRITIS.ID | LUBUK PAKAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang terus mematangkan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai landasan utama dalam mengendalikan arah pembangunan daerah. Penyempurnaan dokumen tersebut dinilai strategis untuk memastikan pertumbuhan kawasan industri, permukiman, infrastruktur, dan sektor ekonomi lainnya berjalan terarah tanpa mengabaikan perlindungan lingkungan serta lahan pertanian.
Pembahasan revisi RTRW kini memasuki Focus Group Discussion (FGD) Keempat dengan agenda pembahasan Draft Laporan Akhir. Kegiatan berlangsung di Aula Cendana Lantai II Kantor Bupati Deli Serdang, Kamis (12/11/2026).
FGD dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Deli Serdang, Drs. Zainal Abidin Hutagalung, M.AP., yang hadir mewakili Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, Zainal Abidin menegaskan bahwa revisi RTRW bukan sekadar pembaruan dokumen perencanaan, melainkan instrumen penting untuk mengantisipasi pesatnya perkembangan wilayah sekaligus mengendalikan pemanfaatan ruang agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Menurutnya, meningkatnya kebutuhan ruang untuk kawasan industri, permukiman, pertanian, infrastruktur, pariwisata, dan berbagai aktivitas pembangunan harus diimbangi dengan perencanaan yang matang serta memiliki kepastian hukum.
Tanpa pengaturan tata ruang yang jelas, potensi tumpang tindih pemanfaatan lahan, konflik kepentingan, hingga ketidakpastian bagi masyarakat dan investor dapat semakin besar.
“Jangan sampai masyarakat maupun investor telanjur membeli lahan atau merencanakan kegiatan usaha di lokasi yang ternyata tidak sesuai dengan peruntukannya,” tegasnya.
Ia menjelaskan, kepastian tata ruang juga berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik. Untuk mendukung transparansi dan kemudahan akses informasi, Pemkab Deli Serdang telah meluncurkan aplikasi SIAP RUANG serta menghadirkan kembali SIPETARUNG dengan tampilan baru sebagai bagian dari penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Namun, efektivitas kedua aplikasi tersebut sangat bergantung pada ketersediaan dokumen RTRW yang akurat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, masyarakat maupun pelaku usaha dapat mengetahui peruntukan suatu kawasan sebelum melakukan pembelian lahan ataupun menjalankan aktivitas pembangunan.
Di sisi lain, revisi RTRW juga harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dan perlindungan sumber daya alam. Salah satu perhatian utama adalah keberadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), mengingat Deli Serdang merupakan salah satu daerah dengan hamparan persawahan yang berperan dalam menopang ketahanan pangan.
Zainal Abidin mengingatkan agar dorongan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan sektor pertanian.
“Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lahan pertanian dan sumber daya alam. Jangan sampai kebutuhan pembangunan saat ini justru mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya,” ujarnya.
Persoalan mitigasi bencana juga menjadi aspek penting yang harus diperhitungkan dalam penyusunan revisi RTRW. Ia mengingatkan kembali bencana banjir yang melanda sejumlah kecamatan di Deli Serdang pada November tahun lalu. Banjir kembali terjadi pada Oktober 2026, meskipun dengan dampak yang lebih kecil.
Menurutnya, pengalaman tersebut harus menjadi bahan evaluasi dalam menentukan arah pemanfaatan ruang, khususnya dengan memperhatikan kawasan aliran sungai, daerah resapan air, serta wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana.
Perencanaan pembangunan, lanjutnya, tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan masyarakat. Sebaliknya, kebijakan tata ruang harus mampu mengurangi risiko bencana dan mencegah munculnya persoalan lingkungan akibat pembangunan yang tidak terkendali.
Selain itu, Zainal Abidin menekankan pentingnya transparansi dan integritas dalam seluruh tahapan revisi RTRW. Ia mengingatkan agar proses penyusunan dokumen tersebut berjalan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
Keterlibatan masyarakat juga dinilai tidak boleh sebatas formalitas. Pemerintah daerah diminta memastikan informasi mengenai rencana peruntukan ruang tersampaikan hingga tingkat kecamatan dan desa agar masyarakat memiliki kesempatan memberikan masukan.
“Keterbukaan juga harus diwujudkan melalui penyampaian informasi kepada masyarakat. Hasil penyusunan revisi ini perlu disosialisasikan hingga ke tingkat kecamatan dan desa, sehingga masyarakat memahami rencana peruntukan ruang di wilayahnya dan dapat memberikan masukan sejak proses penyusunannya,” pesannya.
Sementara itu, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang, Rahmadsyah, menjelaskan bahwa penyusunan revisi RTRW telah melalui sejumlah tahapan pembahasan dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Tahapan tersebut diawali melalui FGD Pertama sekaligus Kick-off Meeting Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada 22 Juli 2026. Selanjutnya, FGD Kedua berupa penjaringan masukan bersama pihak kecamatan pada 1 September 2026, FGD Ketiga dengan tema kawasan industri dan permukiman pada 14 September 2026, serta Konsultasi Publik Pertama pada 5 Oktober 2026.
Selain rangkaian kegiatan tersebut, Pemkab Deli Serdang juga telah melakukan pendalaman usulan bersama seluruh kecamatan serta koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Deli Serdang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Memasuki FGD Keempat, pembahasan diarahkan pada pemeriksaan dan penyempurnaan substansi Draft Laporan Akhir. Langkah ini dilakukan untuk memastikan dokumen revisi RTRW selaras dengan program strategis nasional, kebijakan sektoral, serta kebutuhan pembangunan daerah, baik lintas sektor maupun lintas wilayah.
Melalui diskusi kelompok terarah, sesi tanya jawab, dan penyampaian pandangan dari para pemangku kepentingan, forum tersebut diharapkan menghasilkan berbagai rekomendasi konstruktif untuk menyempurnakan dokumen sebelum memasuki tahapan berikutnya.
Revisi RTRW Deli Serdang nantinya tidak hanya menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menentukan arah pembangunan, tetapi juga menjadi acuan bagi masyarakat dan dunia usaha dalam memanfaatkan ruang secara tertib dan sesuai ketentuan.
Dengan demikian, kualitas dokumen RTRW akan sangat menentukan bagaimana Deli Serdang mengelola pertumbuhan wilayahnya: membuka ruang bagi investasi dan pembangunan, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan, melindungi lahan pertanian, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
(DISKOMINFOSTAN DELI SERDANG)
