GARISKRITIS.ID | DELI SERDANG – Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 188 Tahun 2025 tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 kini menghadapi keberatan hukum. Fajar Rivana Sinaga, S.Kom., secara resmi mendesak Bupati Deli Serdang membatalkan dan menarik kembali keputusan tersebut, khususnya terhadap penetapan Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan sebagai penerima insentif pemungutan Pajak Daerah.
Melalui surat keberatan administratif tertanggal 5 November 2026, Fajar menilai penetapan Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan sebagai penerima insentif patut dipersoalkan karena kedua jabatan tersebut tidak disebut secara eksplisit sebagai kategori penerima insentif dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.
Persoalan hukumnya sederhana tetapi mendasar: jika PP Nomor 69 Tahun 2010 telah mengatur kategori penerima insentif pemungutan pajak, atas dasar hukum apa Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan dimasukkan sebagai penerima pembayaran tersebut?
Fajar menegaskan bahwa pemberian insentif dari hasil pemungutan pajak daerah bukanlah kebijakan yang dapat ditentukan semata-mata berdasarkan keputusan kepala daerah. Penerima insentif harus memenuhi kategori dan persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.
Dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 69 Tahun 2010 ditegaskan bahwa insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak dan dibayarkan secara proporsional kepada kategori pihak yang telah ditentukan.
Ketentuan tersebut mencakup pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak, kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, pemungut PBB pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut pajak, serta pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak.
Namun, jabatan Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan tidak disebut secara tersendiri dalam daftar tersebut.
Menurut Fajar, pencantuman jabatan Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan sebagai penerima insentif dalam keputusan Bupati tidak cukup hanya didasarkan pada penafsiran administratif. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang harus membuktikan bahwa keduanya benar-benar memenuhi salah satu kategori penerima yang diperbolehkan PP Nomor 69 Tahun 2010.
Terutama apabila Pemerintah Kabupaten menggunakan alasan bahwa Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan termasuk kategori tenaga lainnya atau pihak yang membantu pemungutan pajak, maka harus dibuktikan adanya penugasan yang sah, hubungan tugas dengan instansi pelaksana pemungut pajak, pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan, serta dasar pemberian insentif yang sesuai ketentuan.
Tidak setiap pihak yang membantu kegiatan pemerintahan otomatis berhak memperoleh insentif pemungutan pajak. Tidak pula setiap jabatan di lingkungan pemerintahan dapat dimasukkan sebagai penerima insentif tanpa memenuhi dasar hukum yang ditentukan.
Fajar juga mempertanyakan konsistensi kebijakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Keputusan Bupati Nomor 69 Tahun 2025 dan Keputusan Nomor 188 Tahun 2025. Perbedaan penetapan penerima insentif harus memiliki penjelasan dan dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Teknis Pengaturan Penerimaan dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah juga perlu diperiksa. Sebab, keputusan teknis perangkat daerah tidak dapat memperluas kategori penerima insentif apabila perluasan tersebut tidak memiliki landasan hukum yang sah.
Keberatan ini juga diperkuat dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur syarat sah keputusan pemerintahan, meliputi kewenangan pejabat, prosedur, dan kesesuaian substansi dengan objek keputusan.
Lebih jauh, Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 2014 memberikan dasar pembatalan keputusan apabila ditemukan cacat kewenangan, prosedur, dan/atau substansi.
Bahkan, Pasal 70 mengatur akibat hukum keputusan yang tidak sah apabila terbukti dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang, melampaui kewenangan, atau bertindak sewenang-wenang.
Atas dasar itu, Fajar mendesak Bupati Deli Serdang untuk tidak sekadar memberikan klarifikasi, tetapi melakukan pemeriksaan menyeluruh dan mengambil tindakan hukum terhadap Keputusan Nomor 188 Tahun 2025.
TUNTUTAN UTAMA: BATALKAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188 TAHUN 2025.
Fajar meminta:
1. Membatalkan dan menarik kembali Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 188 Tahun 2025 sepanjang menetapkan Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan sebagai penerima insentif yang tidak memenuhi kategori penerima berdasarkan PP Nomor 69 Tahun 2010.
2. Menyatakan bahwa Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan tidak otomatis berhak menerima insentif pemungutan Pajak Daerah hanya berdasarkan jabatan atau pencantuman dalam keputusan Bupati.
3. Memerintahkan pemeriksaan terhadap dasar penugasan, pekerjaan, kategori penerima, dan legalitas pembayaran insentif kepada Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan.
4. Menghentikan pembayaran insentif kepada pihak yang tidak dapat membuktikan pemenuhan persyaratan sebagai penerima berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Melakukan koreksi administratif terhadap seluruh ketentuan yang terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Fajar memberikan waktu 14 hari kerja sejak surat keberatan diterima untuk memperoleh tanggapan dari Bupati Deli Serdang. Apabila tidak mendapatkan penyelesaian, ia menyatakan akan melanjutkan upaya administratif dan mempertimbangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut Fajar, persoalan ini bukan sekadar mengenai siapa yang menerima insentif, melainkan menyangkut kepatuhan pemerintah terhadap hukum dan tanggung jawab dalam penggunaan keuangan daerah.
Uang yang bersumber dari mekanisme pemungutan pajak daerah harus disalurkan kepada pihak yang benar-benar memenuhi persyaratan hukum. Jangan sampai keputusan kepala daerah justru menjadi dasar pemberian pembayaran kepada pihak yang tidak memiliki kedudukan hukum sebagai penerima insentif.
Kini Bupati Deli Serdang harus memberikan jawaban secara terbuka dan berdasarkan ketentuan hukum: apa dasar penetapan Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan sebagai penerima insentif, dan apakah penetapan tersebut benar-benar sesuai dengan PP Nomor 69 Tahun 2010?
Jika tidak dapat dibuktikan memenuhi kategori penerima yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka ketentuan tersebut harus dibatalkan. Sebab, keputusan kepala daerah tidak boleh mengesampingkan peraturan pemerintah yang lebih tinggi.
Penegakan hukum administrasi pemerintahan harus dimulai dari keberanian mengoreksi keputusan sendiri apabila terbukti tidak memiliki dasar hukum yang sah. Kepastian hukum dan akuntabilitas uang daerah harus ditempatkan di atas kepentingan mempertahankan sebuah keputusan pejaba (SL)
