GARISKRITIS.ID | LUBUK PAKAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang menyatakan dukungan terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Kabupaten Deli Serdang. Kelima regulasi tersebut menyasar sejumlah persoalan strategis daerah, mulai dari penanggulangan bencana dan penyakit Tuberkulosis (TBC), penataan wilayah desa dan kelurahan, hingga pembinaan kehidupan keagamaan.
Dukungan itu disampaikan Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, saat membacakan Pendapat Bupati terhadap penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD atas lima Ranperda inisiatif legislatif dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I di Ruang Rapat Paripurna DPRD Deli Serdang, Kamis (5/11/2026).
Lima Ranperda tersebut meliputi Penanggulangan Bencana, Penanggulangan Tuberkulosis (TBC), Pemekaran dan Penggabungan serta Perluasan Desa/Kelurahan, Maghrib Mengaji, dan Guru Sekolah Minggu.
Pemkab Deli Serdang menilai pembentukan kelima Ranperda tersebut perlu diarahkan pada kebutuhan riil masyarakat. Regulasi yang dihasilkan tidak cukup hanya menjadi landasan administratif, tetapi harus mampu memberikan kepastian hukum, memperjelas kewenangan, serta menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik.
Dalam Ranperda Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah memandang perlu adanya pengaturan yang komprehensif sesuai karakteristik dan potensi kerawanan bencana di Deli Serdang.
Regulasi tersebut diharapkan mengatur seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dengan demikian, penanganan bencana tidak hanya berorientasi pada respons ketika bencana terjadi, tetapi juga memperkuat upaya pengurangan risiko dan perlindungan masyarakat.
Sementara itu, Ranperda Penanggulangan TBC diharapkan memperkuat langkah pemerintah daerah dalam menekan penyebaran penyakit tersebut melalui pencegahan, penemuan kasus, pengobatan, serta pendampingan pasien secara berkelanjutan.
Penanganan TBC, menurut Pemkab, tidak dapat dibebankan hanya kepada sektor kesehatan. Diperlukan koordinasi lintas sektor, dukungan fasilitas pelayanan kesehatan, serta keterlibatan masyarakat agar upaya penanggulangan berjalan efektif.
“Penanggulangan bencana dan TBC membutuhkan komitmen serta keterlibatan seluruh pihak. Karena itu, diperlukan regulasi yang kuat agar setiap upaya yang dilakukan dapat berjalan secara terencana, terkoordinasi, dan memberikan perlindungan serta manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Lom Lom.
Pada sektor pemerintahan desa dan kelurahan, Ranperda tentang Pemekaran dan Penggabungan serta Perluasan Desa/Kelurahan dinilai membutuhkan pengaturan yang jelas dan terukur.
Pemkab menekankan pentingnya kejelasan persyaratan, tahapan, mekanisme, hingga pembagian kewenangan dalam proses penataan wilayah. Seluruh ketentuan tersebut juga harus diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengaturan yang jelas diharapkan dapat mencegah ketidakpastian dalam proses penataan wilayah sekaligus memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berjalan tertib sesuai ketentuan hukum.
Di bidang pembinaan kehidupan beragama, Pemkab turut mendukung Ranperda Maghrib Mengaji dan Guru Sekolah Minggu.
Ranperda Maghrib Mengaji diarahkan untuk membangun kebiasaan membaca dan memahami Al-Qur’an, khususnya di kalangan anak-anak dan generasi muda. Program tersebut diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi tumbuh sebagai budaya positif melalui keterlibatan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, dan pemerintah daerah.
Adapun Ranperda Guru Sekolah Minggu diharapkan memberikan landasan hukum bagi pembinaan, peningkatan kapasitas, serta pemberdayaan guru sekolah minggu yang selama ini berperan dalam pendidikan keagamaan bagi anak-anak dan generasi muda Kristen.
Peran guru sekolah minggu dinilai penting dalam menanamkan pemahaman ajaran agama, nilai moral, etika, dan budi pekerti sejak dini.
Lom Lom menegaskan, kebijakan pembinaan kehidupan beragama harus tetap menjunjung tinggi prinsip keberagaman dan memberikan perhatian secara proporsional kepada seluruh umat beragama.
“Kita ingin generasi muda Deli Serdang tumbuh menjadi generasi yang beriman, berkarakter, memiliki toleransi, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kebersamaan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Lom Lom berharap pembahasan kelima Ranperda tersebut dilakukan secara cermat dan mendalam bersama DPRD, sehingga setiap materi muatan regulasi benar-benar sesuai kebutuhan daerah serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Menurutnya, kualitas sebuah peraturan daerah tidak hanya diukur dari proses pembentukannya, tetapi juga dari efektivitas pelaksanaannya dan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Sehingga ketika ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, implementasinya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan Deli Serdang yang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan,” tutupnya.
(DISKOMINFOSTAN DELI SERDANG)
