GARISKRITIS.ID | JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin merespons munculnya namanya dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Namun, Sultan memilih tidak banyak berkomentar mengenai peluang tersebut. Ia menegaskan, DPD RI akan mendukung proses pergantian wakil presiden sesuai mekanisme dan keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan Sultan saat ditemui awak media di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Ketika ditanya mengenai namanya yang masuk dalam daftar kandidat pengganti Gibran, Sultan hanya merespons dengan gelengan kepala.
Dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026), Sultan menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya memiliki posisi untuk mendukung proses pergantian wakil presiden, termasuk siapa pun figur yang nantinya diusulkan oleh Presiden Prabowo.
“Posisi dan tugas DPD RI adalah menyukseskan dan mendukung siapa pun dan kapan pun nama yang akan diusulkan oleh Presiden Prabowo,” ujar Sultan.
Ia juga menyampaikan rasa syukur karena dinamika terkait pengunduran diri Gibran disebutnya berlangsung dalam suasana aman dan damai. Menurut Sultan, situasi tersebut harus dijaga agar proses politik tidak berkembang menjadi polemik yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
“Kita wajib bersyukur proses ini berlangsung aman dan damai. Dan sekali lagi, tugas DPD RI adalah untuk menyukseskan proses pergantian Wapres,” katanya.
Lebih jauh, Sultan berharap dinamika politik tersebut menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi nasional. Ia menilai energi bangsa selama dua tahun terakhir terlalu banyak tersita oleh berbagai persoalan dan perseteruan politik yang tidak produktif.
“Selama dua tahun ini energi bangsa kita habis terkuras untuk hal-hal yang tidak produktif. Ke depan, dengan wapres terpilih, kita ingin fokus membangun bangsa secara optimal,” tuturnya.
Nama Sultan Diusulkan Wakil Ketua DPD
Nama Sultan Baktiar Najamudin masuk dalam bursa kandidat pengganti Gibran setelah Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menyebut sejumlah figur yang dinilai layak dipertimbangkan untuk mendampingi Prabowo.
Tamsil berpandangan, Presiden membutuhkan sosok wakil presiden yang tidak sekadar mendampingi secara formal, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah terhadap kepemimpinan nasional, khususnya dalam memperjuangkan kepentingan daerah.
“Kalau berlandaskan Asta Cita, maka beliau perlu didampingi oleh seorang yang memiliki pengalaman dalam memperjuangkan kepentingan daerah, memiliki penerimaan dari kalangan masyarakat secara luas dan memenuhi kriteria secara konstitusional,” kata Tamsil kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).
Menurut Tamsil, figur wakil presiden mendatang juga harus mampu menjawab persoalan ketimpangan fiskal dan ketidakadilan pembangunan yang selama ini menjadi keluhan sejumlah daerah.
“Bisa memberikan solusi atas keluhan daerah mengenai keseimbangan dan keadilan fiskal, memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah, serta bisa memelihara keseimbangan politik yang tidak hanya didominasi partai politik,” ujarnya.
Tamsil menyebut sejumlah tokoh parlemen memiliki kapasitas untuk dipertimbangkan. Salah satunya Sultan Baktiar Najamudin yang dinilai menunjukkan kepemimpinan selama dua tahun memimpin DPD RI.
“Tokoh lain yang harus dipertimbangkan adalah Ketua DPD RI. Dua tahun memimpin DPD, anak muda satu ini menunjukkan leadership yang hebat, mampu mengantarkan DPD dalam memperoleh penghargaan sebagai parlemen yang bisa diandalkan,” kata Tamsil.
Prabowo Bahas Kandidat Pengganti Gibran
Di tengah menguatnya pembicaraan mengenai figur pengganti Gibran, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah bertemu dengan sejumlah pimpinan partai politik di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (13/11/2026) sore.
Pertemuan tersebut turut membahas dinamika politik terkait proses penentuan calon wakil presiden pengganti Gibran. Prabowo bersama para pimpinan partai politik disebut akan melanjutkan pembahasan hingga pekan depan.
Munculnya sejumlah nama, termasuk Sultan Baktiar Najamudin, memperlihatkan bahwa bursa calon pengganti Gibran mulai menjadi perhatian berbagai kalangan politik.
Meski demikian, keputusan akhir mengenai figur yang akan diusulkan tetap menjadi bagian dari proses politik dan konstitusional yang harus dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan. (SL)
