GARISKRITIS.ID | JAKARTA – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali menggelar sidang gugatan terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kamis (12/11/2026). Persidangan ini menjadi sorotan karena berlangsung di tengah putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah serta meningkatnya tekanan politik terhadap Wakil Presiden.
Perkara Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT tersebut menjadi salah satu forum hukum yang masih berjalan untuk menguji aspek administratif penerbitan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran.
Sorotan terhadap persidangan semakin menguat setelah Gibran sebelumnya menyatakan kesiapannya membuka dokumen riwayat pendidikan, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyarankannya tetap menempuh perjuangan melalui jalur pengadilan.
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN,” ujar Gibran di Istana Wakil Presiden, Selasa (10/11/2026) sore.
Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, sidang dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB. Agenda persidangan meliputi penyampaian replik penggugat secara elektronik serta penyerahan tambahan bukti surat dari pihak penggugat dan tergugat secara langsung.
“Agenda sidang replik penggugat secara elektronik dan tambahan bukti surat penggugat dan tergugat secara konvensional,” demikian keterangan dalam SIPP PTUN Jakarta.
Gugatan Sempat Hendak Dicabut
Perjalanan perkara ini sebelumnya diwarnai upaya pencabutan gugatan oleh kuasa hukum penggugat, Denny Indrayana, bersama timnya dalam persidangan pada Kamis (29/10/2026).
Denny beralasan pihak tergugat, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), belum menghadirkan dokumen primer yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Dokumen yang dipersoalkan antara lain Certificate of Attendance, transkrip nilai, serta bukti enrollment atau pendaftaran pendidikan di UTS Insearch, Australia.
Namun, permohonan pencabutan tersebut tidak mendapat persetujuan dari pihak tergugat maupun kuasa hukum Gibran yang berkedudukan sebagai Tergugat II Intervensi.
Kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, menilai langkah pencabutan gugatan di tengah proses persidangan menunjukkan ketidakseriusan penggugat. Pihaknya juga menegaskan pencabutan gugatan tidak dapat dilakukan secara sepihak setelah perkara memasuki tahapan tertentu.
Ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam aturan itu, pencabutan gugatan setelah tergugat memberikan jawaban harus memperoleh persetujuan tergugat.
Dengan tidak adanya persetujuan tersebut, proses pemeriksaan perkara dapat tetap dilanjutkan oleh majelis hakim. Karena itu, keinginan penggugat untuk mencabut gugatan tidak serta-merta menghentikan proses persidangan.
Putusan MA Menambah Tekanan
Persidangan perkara ini berlangsung dalam situasi hukum yang semakin kompleks setelah Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 dalam perkara yang diajukan Subhan Palal.
Dalam putusan tersebut, MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tidak sah dan memerintahkan Kemendikdasmen mencabut dokumen tersebut. Putusan itu dijatuhkan pada 30 Oktober 2026 dan salinan lengkapnya dirilis pada 10 November 2026.
Putusan MA tersebut menjadi perkembangan penting karena menyangkut dokumen administratif yang selama ini menjadi dasar penyetaraan pendidikan SMA Gibran.
Di sisi lain, dinamika politik juga ikut berkembang. Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi disebut mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Gibran sendiri sebelumnya juga dikabarkan telah menyampaikan keinginan mundur kepada Presiden Prabowo Subianto.
Situasi tersebut membuat langkah Gibran untuk tetap melanjutkan proses pembuktian melalui PTUN menjadi perhatian berbagai kalangan.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, bahkan mempertanyakan urgensi langkah tersebut. Menurutnya, kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian sebelumnya telah tersedia, tetapi tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh pihak terkait.
“Kesempatan telah diberikan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian tetapi tidak dimanfaatkan oleh Kemendiknas dan pihak Gibran. Jadi saya melihatnya sebagai upaya mengulur waktu saja,” ujar Deddy, Selasa (10/11/2026).
Pandangan berbeda disampaikan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa. Ia menegaskan bahwa langkah hukum yang ditempuh Gibran merupakan hak yang harus dihormati.
Menurut Saan, setiap warga negara memiliki hak untuk mencari keadilan melalui jalur pengadilan. Namun, proses hukum tersebut tidak otomatis menghentikan dinamika politik di DPR, termasuk wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
“Itu kan kita hormati saja. Jadi, pada prinsipnya kita harus menghormati hak Mas Gibran untuk melakukannya,” kata Saan.
Dua Perkara, Objek Sengketa Sama
Perlu dibedakan, gugatan yang diajukan PT Mercy Toga Kirana melalui kuasa hukum Denny Indrayana bukan perkara yang sama dengan gugatan Subhan Palal yang telah diputus MA.
Perkara Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT diajukan oleh PT Mercy Toga Kirana sebagai badan hukum, sedangkan perkara Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT diajukan oleh Subhan Palal secara perorangan.
Dalam perkara PT Mercy Toga Kirana, Gibran secara resmi berkedudukan sebagai Tergugat II Intervensi melalui tim kuasa hukumnya. Sementara itu, dalam perkara Subhan Palal, tidak terdapat keterlibatan Gibran dalam kedudukan hukum yang sama sebagaimana perkara PT Mercy Toga Kirana.
Perbedaan lainnya terletak pada tahapan dan hasil pemeriksaan. Perkara PT Mercy Toga Kirana masih bergulir di PTUN Jakarta dan belum menghasilkan putusan akhir. Adapun perkara Subhan Palal telah mencapai tahap kasasi di Mahkamah Agung dengan putusan yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut tidak sah.
Dengan demikian, kedua perkara memiliki proses dan kedudukan hukum yang berbeda meskipun berkaitan dengan objek dokumen penyetaraan pendidikan yang sama.
Pembuktian Menjadi Ujian Transparansi
Di tengah putusan MA dan perdebatan politik yang berkembang, persidangan di PTUN Jakarta kini menjadi perhatian publik, terutama terkait sejauh mana dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut dapat dibuktikan secara administratif.
Pernyataan Gibran yang siap membuka seluruh dokumen pendidikannya juga menjadi hal yang dinantikan. Publik tentu berharap proses persidangan dapat berlangsung terbuka, objektif, dan memberikan kejelasan berdasarkan alat bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.
Pada akhirnya, perkara ini bukan semata-mata menyangkut dokumen administratif pendidikan seorang pejabat negara. Persoalan tersebut juga menyentuh prinsip transparansi, kepastian hukum, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sidang lanjutan Kamis besok pun menjadi salah satu tahapan penting untuk melihat bagaimana proses pembuktian berlangsung, sekaligus bagaimana majelis hakim menilai dalil dan alat bukti yang diajukan masing-masing pihak. (SL)
