Rumah Eks Kapolri Listyo Sigit Digeledah Bareskrim Terkait Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

GARISKRITIS.ID | JAKARTA – Penyidik Bareskrim Polri menggeledah kediaman mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penggeledahan tersebut dilakukan pada 5 November 2026, sehari setelah Listyo disebut ditangkap dan ditahan oleh penyidik.

Informasi itu disampaikan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026). Dalam pemaparannya, Suyudi mengungkapkan bahwa penggeledahan dilakukan setelah penyidik menggelar perkara bersama Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Pada 5 November 2026, dilakukan ekspose atau gelar perkara bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia, penggeledahan kediaman Jenderal LSP, serta gelar penetapan tersangka SU,” kata Suyudi.

Sebelum penggeledahan dilakukan, penyidik terlebih dahulu menangkap dan menahan Listyo pada 4 November 2026. Penahanan tersebut, menurut Suyudi, dilakukan di Rumah Tahanan Mako Brimob, Mabes Polri.

“Pada 4 November 2026, dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Jenderal LSP,” ujarnya.

Dalam pengungkapan perkara ini, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyadapan. Barang bukti tersebut meliputi 15 unit telepon genggam, tujuh flashdisk, dua unit iPad, empat unit CPU/PC/laptop, satu modem, serta sejumlah dokumen dan log data penyadapan.

Sebelumnya, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Keempatnya adalah mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri Irjen Slamet Uliandi.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Selain Slamet, tiga tersangka lainnya disebut telah ditahan di Rutan Mako Brimob, Mabes Polri.

Berdasarkan temuan awal penyidik, dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo. Polisi juga menemukan indikasi adanya korban lain yang diduga menjadi sasaran aktivitas penyadapan, mulai dari kalangan menteri, tokoh politik, pengusaha, insan media, hingga tokoh masyarakat.

Sementara itu, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengategorikan dugaan tindak pidana tersebut sebagai bentuk makar.

Pengungkapan perkara ini menjadi perhatian serius karena dugaan penyadapan disebut melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri dan diduga menyasar berbagai kalangan. Proses penyidikan selanjutnya akan menjadi penentu untuk mengungkap konstruksi perkara, peran masing-masing tersangka, serta pihak-pihak lain yang diduga terlibat. (SL)