GARISKRITIS.ID | LUBUK PAKAM – Pelaksanaan proyek renovasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, yang disebut menggunakan anggaran APBN Kementerian Agama Republik Indonesia, menuai sorotan. Proyek yang semestinya mengedepankan transparansi dan akuntabilitas justru dipertanyakan lantaran tidak ditemukan papan informasi kegiatan di lokasi pekerjaan.
Ketiadaan papan informasi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: berapa nilai anggaran yang digelontorkan, siapa kontraktor pelaksananya, berapa lama masa pengerjaan, dan siapa pihak yang bertanggung jawab mengawasi kualitas pekerjaan?
Informasi mendasar itu semestinya dapat diketahui masyarakat. Sebab, proyek yang menggunakan uang negara bukan urusan tertutup antara pemerintah dan penyedia jasa. Publik memiliki hak untuk mengetahui sekaligus mengawasi penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN.
Persoalan semakin menjadi perhatian ketika kondisi di lapangan juga memperlihatkan para pekerja diduga tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) secara memadai. Jika kondisi tersebut terbukti, hal itu menunjukkan adanya persoalan serius dalam penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Keselamatan pekerja tidak boleh diperlakukan sebagai pelengkap pekerjaan konstruksi. Penerapan K3 merupakan kewajiban yang harus diperhatikan sejak pekerjaan dimulai, bukan baru menjadi perhatian setelah terjadi kecelakaan.
Namun, kejanggalan yang paling mengundang tanda tanya justru muncul dari lingkungan internal KUA sendiri.
Saat dikonfirmasi awak media mengenai kegiatan renovasi tersebut, Kepala KUA Kecamatan Lubuk Pakam mengaku tidak mengetahui secara detail pelaksanaan pekerjaan. Ia bahkan menyatakan pihak KUA tidak dilibatkan dalam kegiatan renovasi yang berlangsung di lingkungan kantornya sendiri.
Pernyataan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai koordinasi, keterbukaan, dan mekanisme pengawasan proyek. Mengapa pimpinan kantor yang menjadi lokasi pekerjaan mengaku tidak dilibatkan? Siapa yang mengendalikan pelaksanaan kegiatan? Dan kepada siapa pertanggungjawaban pekerjaan tersebut disampaikan?
Jika benar proyek tersebut bersumber dari APBN, Kementerian Agama tidak cukup hanya memastikan bangunan selesai direnovasi. Transparansi anggaran, kepatuhan terhadap ketentuan konstruksi, keselamatan pekerja, serta kualitas hasil pekerjaan juga harus menjadi bagian dari pertanggungjawaban.
Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang dan pihak terkait di tingkat pusat didesak memberikan penjelasan terbuka. Mulai dari besaran anggaran, sumber pembiayaan, identitas pelaksana, mekanisme pengadaan, spesifikasi teknis, masa kontrak, hingga sistem pengawasan pekerjaan.
Jangan sampai proyek yang dibiayai uang rakyat justru berjalan tanpa informasi yang dapat diakses masyarakat. Apalagi, ketika kepala kantor yang menjadi lokasi renovasi mengaku tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut.
Uang negara wajib dipertanggungjawabkan. Transparansi bukan pilihan, keselamatan pekerja bukan formalitas, dan pengawasan bukan sekadar urusan administratif.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh penjelasan resmi dari pihak pelaksana maupun Kementerian Agama terkait. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini. (SL)
