GARISKRITIS.ID | JAKARTA – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan serius dari kalangan pesantren. Sejumlah kiai sepuh dan pengasuh pondok pesantren mendesak aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut secara menyeluruh, transparan, dan tanpa tebang pilih.
Mereka menilai, apabila dugaan penyadapan terhadap kepala negara itu terbukti, persoalan tersebut bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan menyangkut keamanan nasional, kedaulatan negara, serta kewibawaan institusi pemerintahan.
Pengasuh Pondok Pesantren Bayt Al-Hikmah Pasuruan, KH Muhammad Idris Hamid, menegaskan bahwa dugaan penyadapan terhadap Presiden harus dipandang sebagai persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan hukum.
“Persoalan ini merupakan perkara amat serius. Ini menyangkut amanah kekuasaan, keselamatan kepemimpinan nasional, kewibawaan negara, serta kepercayaan rakyat terhadap lembaga pemerintahan,” tegas Kiai Idris, Minggu (8/11/2026).
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh instrumen negara dijalankan sesuai konstitusi dan ketentuan perundang-undangan. Tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan, terlebih jika berkaitan dengan tindakan yang berpotensi melanggar hukum dan mengancam kepentingan negara.
Para kiai sepuh dan ulama yang tergabung dalam forum silaturahmi pesantren di Pasuruan juga mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas, terukur, dan konstitusional untuk memastikan persoalan tersebut ditangani secara serius.
Mereka secara tegas menolak segala bentuk pengkhianatan terhadap amanah jabatan maupun penyalahgunaan instrumen negara untuk kepentingan di luar ketentuan hukum.
Tak hanya itu, aparat penegak hukum diminta tidak berhenti pada pemeriksaan pihak-pihak yang diduga terlibat langsung di lapangan. Penyelidikan harus mampu mengungkap keseluruhan rangkaian peristiwa, termasuk kemungkinan adanya pihak yang memberikan perintah, memfasilitasi, maupun memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.
“Aparat harus menyeret siapa pun yang memerintahkan, melaksanakan, membantu, hingga pihak yang menikmati manfaat dari tindakan ilegal ini. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah,” ujar Kiai Idris.
Ia menegaskan, transparansi dan profesionalitas aparat menjadi hal penting agar proses penegakan hukum tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat. Setiap perkembangan penanganan perkara perlu disampaikan secara proporsional berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di tengah berkembangnya isu tersebut, para kiai sepuh juga mengingatkan masyarakat, mulai dari kalangan ulama, santri, hingga tokoh publik, agar tidak terjebak dalam provokasi maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Kiai Idris mengingatkan bahwa perbedaan pandangan dan kepentingan politik merupakan bagian dari dinamika kehidupan berbangsa. Namun, setiap persoalan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang sah, bukan dengan tindakan yang berpotensi merusak persatuan dan stabilitas nasional.
“Keutuhan negara adalah amanah bersama. Kekuasaan itu pertanggungjawaban besar di hadapan Allah SWT dan rakyat yang wajib dijaga dengan penuh integritas,” pungkasnya.
Penegakan hukum yang transparan dan menyeluruh dinilai menjadi kunci untuk memastikan kebenaran dugaan tersebut sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.(SL)
