GARISKRITIS.ID | JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan keterlibatan Arif Kurniawan (AK) sebagai pengendali sekaligus penerima manfaat (beneficial owner) sejumlah perusahaan tambang nikel yang diduga melakukan aktivitas pertambangan ilegal di Sulawesi Tenggara (Sultra) sepanjang 2013-2025.
Dalam perkembangan penyidikan, keberadaan AK kini terdeteksi berada di luar negeri. Meski demikian, hingga saat ini statusnya masih sebagai saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar, mengatakan informasi mengenai keberadaan AK diperoleh melalui penelusuran data perlintasan yang dilakukan penyidik bersama instansi terkait.
“Posisi AK pada saat ini, sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya di Indonesia. Tetapi berdasarkan tim penyidik melakukan pengkajian, bekerja sama dengan instansi yang lain, dari perlintasan saat ini ditemukan yang bersangkutan berada di luar negeri,” ujar Saiful dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (6/11/2026).
Saiful mengungkapkan, dugaan peran AK sebagai pengendali aktivitas pertambangan tersebut didasarkan pada keterangan 38 saksi yang telah diperiksa penyidik.
Menurutnya, keterangan para saksi mengindikasikan adanya keterkaitan AK dengan operasional sejumlah perusahaan tambang nikel yang menjadi objek penyidikan.
“Yang bersangkutan pada saat proses penyidikan ini belum ditemukan di Indonesia. Sehingga pada saat ini fakta yang kami jelaskan bahwa dia sebagai pengendali adalah dari keterangan-keterangan yang telah kami periksa sebanyak 38 orang saksi. Bahwa ada kaitan dan memang pengendali dari kegiatan ini adalah Saudara AK,” ungkapnya.
Adapun perusahaan yang diduga berada di bawah kendali AK meliputi PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ.
Diduga Rekayasa Perizinan Tambang
Dalam penyidikan perkara yang berlangsung selama kurun 12 tahun tersebut, Kejagung menemukan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP).
Salah satu temuan yang disorot penyidik adalah aktivitas pertambangan PT BSJ dan PT KAA yang izin usaha pertambangan operasinya telah berakhir pada 2015. Namun, kedua perusahaan tersebut diduga tetap mempertahankan status perizinannya melalui mekanisme penghentian sementara atau suspend yang dilakukan hingga tiga kali.
Menurut Saiful, praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Seharusnya, ketika izin tidak lagi memenuhi ketentuan, status IUP harus dihentikan dan dikembalikan kepada negara.
“Salah satu fakta yang ditemukan dalam proses penyidikan ini, PT BSJ dan PT KAA izin usaha produksi pertambangannya berakhir tahun 2015. Tetapi dikenakan suspend sebanyak tiga kali, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga terkait suspend ini harusnya izin IUP-nya itu dihentikan dan dikembalikan kepada negara,” jelasnya.
Dugaan Suap kepada Penyelenggara Negara
Tak berhenti pada persoalan perizinan, penyidik juga mengungkap dugaan pemberian suap oleh perusahaan-perusahaan tersebut kepada penyelenggara negara.
Dugaan suap itu disebut berkaitan dengan upaya mempermudah berbagai proses administrasi dan pengelolaan kegiatan pertambangan.
Temuan tersebut memperluas ruang lingkup penyidikan, karena perkara ini tidak hanya menyangkut dugaan aktivitas pertambangan yang bermasalah dari sisi perizinan, tetapi juga dugaan praktik korupsi yang melibatkan pihak-pihak dalam proses penyelenggaraan negara.
” Serta dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara,” tambah Saiful.
Hingga konferensi pers digelar, penyidik telah memeriksa 38 orang saksi. Namun, Kejagung belum menetapkan satu pun pihak sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Penyidik masih mendalami konstruksi perkara, termasuk dugaan peran AK, aktivitas perusahaan-perusahaan yang disorot, mekanisme penerbitan dan perpanjangan perizinan, serta dugaan aliran pemberian kepada penyelenggara negara.
Keberadaan AK yang terdeteksi di luar negeri menjadi salah satu perkembangan penting dalam penanganan perkara ini. Meski demikian, pembuktian dugaan keterlibatan setiap pihak tetap harus dilakukan melalui proses penyidikan berdasarkan alat bukti yang sah. (SL)
