GARISKRITIS.ID | JAKARTA – Perdebatan mengenai perlu tidaknya pengujian ulang ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di laboratorium forensik (labfor) kembali mengemuka dalam persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang menjerat Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa.
Praktisi hukum Ferdinand Hutahaean menilai pengujian ulang ijazah Jokowi semestinya dapat diperintahkan majelis hakim guna memastikan keabsahan dokumen tersebut secara objektif sebelum menjatuhkan putusan.
Menurut Ferdinand, ketika pihak terdakwa mempertanyakan kesediaan Jokowi untuk menjalani pengujian ulang, majelis hakim seharusnya mengambil peran dengan mempertimbangkan permintaan tersebut, bukan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada saksi.
“Untuk membuktikan itu, maka hakim memerintahkan semestinya melakukan uji ulang supaya betul-betul ketika mau memutuskan nanti hakim itu benar-benar yakin dan secara sah dan meyakinkan,” ujar Ferdinand dalam dialog Kompas Petang KompasTV, Sabtu (7/11/2026).
Ferdinand menyoroti jalannya persidangan pada Kamis (5/11/2026). Ia menilai, dalam persidangan tersebut, ruang untuk menentukan perlu atau tidaknya pengujian ulang justru seolah diserahkan kepada Jokowi.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Projo, Freddy Damanik, memiliki pandangan berbeda. Ia menilai pengujian ulang ijazah Jokowi tidak memiliki dasar keharusan dalam mekanisme hukum yang berlaku.
Freddy juga menegaskan bahwa Jokowi telah menyatakan penolakannya terhadap permintaan pengujian ulang tersebut dalam persidangan.
“Dalam persidangan kemarin dia (Jokowi) menyampaikan dia menolak karena memang beliau tahu bahwa tidak ada mekanisme hukum yang mengharuskan bahwa harus dilakukan uji lab atau uji forensik ulang terhadap dokumen atau ijazah beliau,” kata Freddy.
Freddy menjelaskan, kewenangan pemeriksaan laboratorium forensik berada pada Polri. Sementara itu, menurut dia, pemeriksaan terhadap ijazah Jokowi sebelumnya telah dilakukan oleh Polda maupun Polri.
Karena itu, hasil pemeriksaan yang telah dilakukan tersebut dinilai Freddy semestinya menjadi salah satu rujukan dalam proses hukum yang sedang berjalan.
Ia bahkan menegaskan bahwa persoalannya bukan sekadar pengujian ulang diperlukan atau tidak, melainkan tidak adanya mekanisme hukum yang mewajibkan pemeriksaan tersebut dilakukan kembali.
“Bukan masalah tidak perlu, tidak ada mekanisme hukum untuk itu,” tegas Freddy.
Pernyataan Freddy langsung mendapat tanggapan Ferdinand. Ia menilai pandangan tersebut tidak tepat jika disamakan antara proses penyidikan dan proses persidangan.
Menurut Ferdinand, majelis hakim tetap memiliki kewenangan untuk memerintahkan pemeriksaan ulang apabila dinilai diperlukan guna memperjelas fakta-fakta yang dipersoalkan dalam perkara.
“Mekanisme hukumnya, kalau hakim memerintahkan untuk diuji ulang, maka itu harus dilakukan. Harus dibedakan proses penyidikan dengan proses persidangan,” ujar Ferdinand.
Perdebatan kemudian mengarah pada persoalan lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengujian forensik. Freddy mempertanyakan lembaga independen mana yang diakui sistem hukum Indonesia untuk melakukan pemeriksaan tersebut di luar Polri.
“Coba sebutkan lembaga forensik independen yang mana yang diakui oleh sistem hukum kita. Jadi maksud saya, jangan kita bangun narasi yang sebetulnya itu tidak ada di dalam sistem kita. Seolah-olah ada lembaga lain yang berhak menguji itu,” ucap Freddy.
Menanggapi hal itu, Ferdinand menyatakan pengujian ulang tidak harus dilakukan oleh lembaga independen. Menurutnya, pemeriksaan dapat kembali dilakukan oleh laboratorium forensik Polri maupun lembaga forensik lainnya.
Guru Besar Hukum Soroti Proses Persidangan
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Hibnu Nugroho, menjelaskan bahwa sistem peradilan Indonesia mengenal konsep hakim aktif yang memberikan ruang berimbang kepada penuntut umum dan penasihat hukum dalam proses pembuktian.
Terkait pengujian ijazah, Hibnu menjelaskan bahwa kebutuhan pembuktian harus dilihat berdasarkan jenis tindak pidana yang sedang diperiksa, khususnya perbedaan antara perkara pencemaran nama baik dan fitnah.
“Terhadap bagaimana pengujian, memang kalau pasal pencemaran baik, itu tidak perlu, tapi kalau fitnah, itu diberi kesempatan untuk menilai,” jelas Hibnu.
Ia menambahkan, istilah ‘menilai’ memiliki makna luas. Penilaian tersebut dapat dilakukan melalui pengujian maupun mekanisme pembuktian lainnya, bergantung pada kebutuhan perkara.
Namun, Hibnu turut menyoroti cara kuasa hukum terdakwa mengajukan pertanyaan mengenai kemungkinan pengujian ulang ijazah kepada Jokowi yang hadir sebagai saksi dalam persidangan pada 5 November 2026.
Menurutnya, pertanyaan mengenai kebutuhan dan permintaan pengujian ulang semestinya disampaikan langsung kepada majelis hakim, bukan kepada saksi yang dokumennya menjadi objek perdebatan.
“Yang saya lihat kemarin, kayanya dari kuasa hukum (terdakwa) malah menanyakan Pak Jokowi, Pak Jokowi seandainya diuji ulang bisa enggak, lah itu yang sedikit kurang. Harusnya kepada majelis (menanyakannya),” ujarnya.
Hibnu menilai langkah kuasa hukum tersebut kurang tepat dari sisi prosedur persidangan. Sebab, keputusan mengenai kebutuhan pembuktian dan pengujian tambahan merupakan ranah majelis hakim untuk mempertimbangkannya.
“Harusnya kan (ditanyakan ke) hakim. Tapi hakim tampaknya tidak memberikan kesempatan seperti itu,” kata Hibnu.
Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan bahwa polemik pengujian ulang ijazah Jokowi tidak hanya berkutat pada persoalan hasil pemeriksaan forensik, tetapi juga menyangkut kewenangan hakim, mekanisme pembuktian, serta sejauh mana pemeriksaan tambahan diperlukan untuk mengungkap fakta dalam persidangan. (SL)
