GARISKRITIS.ID | JAKARTA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai kerja sama promosi kebudayaan melalui jasa influencer senilai hampir Rp14,7 miliar yang melibatkan perusahaan milik Raffi Ahmad sebagai praktik bisnis yang lazim. Ia menyebut kerja sama tersebut berlangsung sebelum Raffi menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Pernyataan itu disampaikan Fadli merespons publikasi Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai aliran anggaran jasa influencer dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) kepada PT Rans Animasi Indonesia selama periode 2024-2026.
“Itu kan terjadi di sebelum ada Kementerian Kebudayaan. Waktu itu tahun 2024, dan kita juga melihat waktu itu Pak Raffi Ahmad juga belum menjadi pejabat, masih menjadi bagian dari seorang artis, dan biasa saya kira kegiatan-kegiatan untuk promosi kebudayaan atau semacam itu,” ujar Fadli kepada wartawan di Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).
Fadli mengaku sejauh ini tidak melihat adanya persoalan dalam kerja sama tersebut. Menurut dia, apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan, lembaga pemeriksa seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menindaklanjutinya.
“Dari yang saya lihat sih tidak, karena kalau ada temuan pasti ada di-follow up ya, misalnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi saya kira itu adalah praktik usaha yang biasa,” katanya.
Ia juga berpandangan bahwa penggunaan figur publik untuk mempromosikan museum dan kebudayaan merupakan strategi yang relevan untuk meningkatkan minat masyarakat. Popularitas serta besarnya jumlah pengikut seorang influencer di media sosial dinilai dapat menjadi sarana efektif memperluas jangkauan promosi.
Fadli bahkan mencontohkan figur publik internasional yang memiliki ketertarikan terhadap museum dan mampu menarik perhatian masyarakat untuk berkunjung.
“Jadi perlu endorsement yang seperti itu, dan mudah-mudahan itu akan meningkatkan jumlah pengunjung semakin besar, semakin terinspirasi untuk datang karena mereka followers-nya banyak,” ujarnya.
Meski demikian, Fadli mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menerima maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Ia meminta polemik tersebut disikapi secara objektif dengan mengedepankan ketepatan informasi.
“Informasi memang harus dicerna dengan baik. Jangan informasi hoaks disebarluaskan, jadi FOMO,” katanya.
RANS Benarkan Nilai Kerja Sama Rp14,69 Miliar
Di tengah polemik tersebut, PT RANS Entertainment Indonesia Tbk sebelumnya telah mengeluarkan pernyataan resmi pada Selasa (10/11/2026). Perusahaan itu membenarkan bahwa total nilai kerja sama dengan sejumlah instansi pemerintah mencapai Rp14.696.955.002.
Nilai tersebut terdiri atas satu kampanye bersama Kemendikbudristek senilai Rp3.900.000.002 dan tiga kampanye bersama KKP dengan total Rp10.796.955.000.
RANS membantah anggapan bahwa nilai belasan miliar rupiah tersebut semata-mata dibayarkan untuk publikasi di media sosial. Perusahaan menyatakan penetapan harga mengacu pada commercial rate card yang berlaku bagi klien RANS, dengan mempertimbangkan cakupan pekerjaan serta kompleksitas pelaksanaan di lapangan.
Dalam penjelasannya, nilai kontrak tersebut mencakup produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam kegiatan luring (off-air), hingga berbagai aktivitas promosi lainnya.
Untuk proyek bersama KKP dan The Duda’s Minus One, RANS menyebut kegiatan promosi dikemas dalam bentuk konten perjalanan edukatif. Materinya meliputi budidaya ikan nila di Karawang, pengembangan kampung nelayan dan Salt Industry Centre di Rote Ndao, serta pembangunan fasilitas cold storage dan pabrik es di Cemaga Utara, Natuna.
RANS juga menyatakan seluruh kerja sama dengan instansi pemerintah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta mengikuti prosedur pengadaan barang dan jasa yang berlaku, termasuk melalui platform Inaproc maupun katalog elektronik.
Besarnya nilai kontrak tersebut menjadi perhatian publik setelah dipublikasikan ICW. Namun, penjelasan mengenai komponen biaya, mekanisme pengadaan, serta kesesuaian antara nilai kontrak dan hasil pekerjaan tetap menjadi aspek penting untuk dicermati.
Pada akhirnya, besarnya anggaran promosi pemerintah tidak cukup hanya dijelaskan sebagai praktik bisnis yang lazim. Penggunaan uang negara tetap harus dapat dipertanggungjawabkan melalui keterbukaan proses pengadaan, kewajaran harga, serta hasil pekerjaan yang terukur bagi kepentingan publik. (SL)
