Gariskritis.id | Jakarta – Pemerintah mulai mengambil langkah tegas menyusul kembali mencuatnya dugaan kasus keracunan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, memastikan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang diduga menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan sementara operasionalnya sambil menjalani investigasi menyeluruh.
Pernyataan itu disampaikan Sudaryono dalam konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Rabu (5/8/2026). Menurutnya, tidak ada ruang toleransi terhadap pelanggaran yang berpotensi membahayakan kesehatan penerima manfaat, terutama anak-anak sekolah.
“Setiap kejadian, satu dapur langsung kami suspensi. Makanannya diperiksa di laboratorium oleh Kementerian Kesehatan bersama Dinas Kesehatan. Setelah itu SPPG kami evaluasi dan investigasi untuk mengetahui penyebab keracunannya,” ujar Sudaryono..
Sikap tersebut menandai perubahan pendekatan pemerintah yang tidak lagi sekadar berfokus pada penanganan setelah kejadian, melainkan mendorong akuntabilitas setiap penyelenggara dapur MBG. Jika terbukti melanggar standar operasional maupun ketentuan keamanan pangan, izin operasional dapur bersangkutan akan dicabut.
Sudaryono menegaskan, kasus keracunan dalam program MBG dipandang sebagai persoalan serius karena menyangkut keselamatan anak-anak. Target pemerintah, kata dia, bukan hanya menekan jumlah kasus, melainkan memastikan tidak ada lagi insiden serupa.
“Keracunan adalah hal yang fatal. Ini menyangkut nyawa dan kesehatan anak-anak. Target kami adalah nol kasus keracunan,” tegasnya.
Disiplin SOP Jadi Sorotan
Evaluasi awal BGN menunjukkan sejumlah kasus diduga dipicu pelanggaran prosedur operasional standar (SOP), terutama terkait rentang waktu antara proses memasak dengan waktu makanan dikonsumsi.
Sudaryono mencontohkan temuan di Papua, di mana makanan mulai dimasak pada malam hari sebelumnya untuk disajikan menjelang siang keesokan harinya. Pola serupa juga ditemukan pada kasus di Semarang.
Menurutnya, praktik tersebut tidak sesuai standar keamanan pangan karena meningkatkan risiko kontaminasi apabila proses penyimpanan tidak dilakukan secara tepat.
“Yang menjadi persoalan sekarang adalah kedisiplinan menjalankan SOP,” katanya.
Tak Tutup Kemungkinan Unsur Sabotase
Selain faktor kelalaian, BGN juga membuka kemungkinan adanya unsur kesengajaan apabila ditemukan indikasi tertentu dalam proses investigasi.
Sudaryono menegaskan, apabila ditemukan dugaan sabotase atau tindakan yang disengaja, kasus tersebut akan diserahkan kepada aparat penegak hukum.
“Kalau memang ada unsur kesengajaan atau sabotase, kami tidak segan menyerahkannya kepada kepolisian. Kalau salah, tidak ada alasan untuk dibela,” ujarnya.
Meski demikian, ia memastikan seluruh proses pemeriksaan tetap dilakukan secara objektif dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Edukasi Konsumsi Makanan Diperkuat
BGN juga menemukan sejumlah kasus yang tidak sepenuhnya terjadi akibat proses produksi makanan. Dalam beberapa kejadian, makanan MBG dibawa pulang oleh siswa untuk dikonsumsi beberapa jam kemudian bersama keluarga.
Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko penurunan kualitas makanan apabila tidak disimpan sesuai standar. Karena itu, BGN akan memperkuat edukasi di sekolah melalui guru yang ditunjuk sebagai penanggung jawab (PIC) program MBG agar siswa memahami tata cara konsumsi makanan yang benar.
Kemenkes Temukan Bakteri E. coli
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan hasil pemeriksaan laboratorium pada salah satu kasus dugaan keracunan menemukan adanya bakteri Escherichia coli (E. coli) pada beberapa jenis makanan yang disajikan, bukan hanya pada buah semangka.
Menurut Budi, tim Kementerian Kesehatan langsung melakukan investigasi setiap menerima laporan dugaan keracunan dan telah menyampaikan hasil evaluasi kepada BGN sebagai dasar perbaikan sistem pengolahan makanan.
Belakangan, program MBG kembali menjadi sorotan setelah ratusan siswa di SMKN 6 Semarang serta puluhan siswa di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, mengalami mual, pusing, dan lemas usai mengonsumsi makanan dari program tersebut. Hingga kini, penyebab pasti kedua peristiwa tersebut masih menunggu hasil penyelidikan dan pemeriksaan laboratorium.
Dengan rentetan kasus yang terjadi, tantangan pemerintah bukan lagi sekadar memperluas cakupan Program Makan Bergizi Gratis, tetapi memastikan setiap makanan yang disajikan memenuhi standar keamanan pangan. Sebab, keberhasilan program nasional ini pada akhirnya tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, melainkan juga dari kemampuan negara menjamin setiap sajian aman dikonsumsi. Redaksi | Gariskritis.id
