Hasto Tegaskan Sikap PDI-P soal Gibran: Kader Tak Sejalan dengan Ideologi Dipersilakan Mundur

GARISKRITIS.ID | JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto kembali menegaskan sikap partainya terhadap kader yang dinilai tidak lagi sejalan dengan ideologi dan garis perjuangan organisasi. Penegasan itu disampaikan sebagai respons atas pengakuan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut keputusan maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 menjadi salah satu pergulatan batin terberat karena harus berseberangan dengan PDI-P.

Hasto mengatakan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sejak awal telah menetapkan prinsip tegas bahwa setiap kader wajib memegang teguh ideologi, platform, serta komitmen perjuangan partai.

“Bagi yang tidak sesuai dengan ideologi dan platform Partai serta tidak mau berjuang bagi pembebasan rakyat Marhaen, dipersilakan keluar atau mengundurkan diri dari Partai,” ujar Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/11/2026).

Hasto juga mengingatkan bahwa PDI-P telah menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution. Menurut dia, keputusan tersebut berkaitan dengan penilaian partai terhadap pelanggaran disiplin dan prinsip ideologi organisasi.

Ia menegaskan, persoalan mendasar dalam kehidupan kepartaian bukan semata-mata perbedaan pilihan politik, melainkan kepatuhan terhadap ideologi, komitmen kepada rakyat, serta konsistensi dalam memperjuangkan supremasi hukum dan demokrasi.

“Ketidaktaatan terhadap ideologi partai, komitmen terhadap rakyat banyak, kemudian membangun supremasi hukum, demokrasi dengan jalan kerakyatan, bukan dengan jalan keluarga, apalagi dengan intervensi kekuasaan,” kata Hasto.

Menurut Hasto, PDI-P dibangun sebagai partai yang berlandaskan ideologi dan memiliki komitmen terhadap perjuangan rakyat Marhaen. Karena itu, disiplin kader dan kesetiaan terhadap garis perjuangan partai menjadi prinsip yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan organisasi.

Ia juga menyinggung dinamika politik yang dinilainya rentan mengalami guncangan apabila lebih banyak digerakkan oleh pragmatisme dan ambisi kekuasaan dibandingkan konsistensi terhadap prinsip perjuangan.

“Sehingga mudah menerima goncangan-goncangan politik,” ucapnya.

Gibran Akui Berat Berseberangan dengan PDI-P

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan bahwa salah satu keputusan paling berat dalam perjalanan politiknya adalah ketika harus berseberangan dengan PDI-P, partai yang selama ini membimbing dan membesarkannya di dunia politik.

Pengakuan tersebut disampaikan Gibran saat berbicara mengenai pergulatan batinnya ketika memutuskan maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

“Yang paling berat, membuat kecewa partai yang selama ini sudah membimbing, dan membesarkan saya, serta menghadapi konsekuensi berseberangan dengannya,” ujar Gibran, Kamis (12/11/2026) malam, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Wakil Presiden.

Saat dideklarasikan sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo, Gibran masih berstatus sebagai kader PDI-P. Padahal, partai berlambang banteng moncong putih tersebut telah lebih dahulu menetapkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung dalam kontestasi Pilpres 2024.

Selain persoalan hubungannya dengan PDI-P, Gibran juga mengaku menghadapi pergulatan batin karena harus meninggalkan tanggung jawabnya sebagai Wali Kota Solo untuk mengikuti kontestasi pemilihan presiden.

“Saat itu, saya melalui pergulatan batin yang tidak ringan, karena saya harus mendelegasikan pekerjaan pembangunan yang telah saya rintis sebagai wali kota di kota kelahiran saya,” kata Gibran.

Ia menambahkan, keputusan tersebut juga membuatnya harus menyerahkan berbagai pekerjaan rumah pemerintahan, termasuk penyelesaian persoalan dan kendala yang dihadapi masyarakat Kota Solo.

“Saya harus mendelegasikan pekerjaan rumah terkait kendala yang dihadapi masyarakat,” imbuhnya.

Gibran pun mengaku tidak pernah merencanakan, bahkan tidak pernah membayangkan sebelumnya, bahwa dirinya akan menduduki jabatan sebagai wakil presiden.

Pernyataan Gibran tersebut kini kembali memperlihatkan perbedaan sudut pandang antara dirinya dan PDI-P dalam menyikapi perjalanan politik menuju Pilpres 2024. Di satu sisi, Gibran mengungkapkan beban personal atas keputusan politik yang diambilnya. Di sisi lain, PDI-P melalui Hasto kembali menekankan bahwa loyalitas terhadap ideologi dan garis perjuangan merupakan prinsip utama dalam kehidupan kepartaian. (SL)