GARISKRITIS.ID | YOGYAKARTA – Universitas Gadjah Mada (UGM) mengambil langkah serius menyikapi dugaan tindak kekerasan dalam proses pengamanan aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hingga kawasan Bundaran UGM pada 10 November 2026.
Pihak kampus berencana menginisiasi pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TPF) dengan melibatkan sejumlah perguruan tinggi lain. Langkah tersebut ditempuh untuk menelusuri secara menyeluruh rangkaian peristiwa, termasuk dugaan kekerasan terhadap mahasiswa dalam proses pengamanan aksi.
Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, menegaskan bahwa universitas membuka ruang pengaduan bagi mahasiswa yang menjadi korban kekerasan, masih menjalani perawatan, maupun membutuhkan bantuan hukum dan pendampingan lainnya.
“Kami juga ingin menyampaikan kepada seluruh mahasiswa dan keluarga bahwa pintu UGM selalu terbuka apabila masih ada mahasiswa UGM yang mengalami kekerasan dalam aksi 10 November, sedang menjalani perawatan, atau membutuhkan bantuan hukum atau memerlukan bentuk pendampingan lainnya, silakan menghubungi UGM melalui kanal resmi universitas. Setiap informasi dan laporan akan kami terima dengan serius dan ditindaklanjuti,” ujar Ova dalam konferensi pers di UGM, Kamis (12/11/2026).
Menurut Ova, pembentukan tim gabungan tersebut merupakan upaya memastikan seluruh informasi dan dugaan pelanggaran yang terjadi dapat ditelusuri berdasarkan fakta, bukan asumsi maupun spekulasi.
Tim tersebut nantinya diharapkan bekerja secara independen, objektif, dan terbuka dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak, mendengarkan pengalaman mahasiswa serta masyarakat terdampak, mengumpulkan dokumentasi, hingga merekonstruksi rangkaian peristiwa.
“Selain pendampingan terhadap mahasiswa, UGM juga akan menginisiasi pembentukan tim gabungan pencari fakta bersama perguruan tinggi lain. Kami memandang bahwa peristiwa ini perlu ditelusuri secara saksama agar seluruh fakta dapat diketahui dengan jelas,” katanya.
Ova menegaskan, hasil penelusuran tim nantinya akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi dan bahan tindak lanjut bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
Ia juga menekankan bahwa UGM tidak ingin terburu-buru menarik kesimpulan atas peristiwa tersebut tanpa didukung bukti dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Yang akan kita cari adalah fakta yang terkait dengan mahasiswa. Dan karena kami adalah institusi pendidikan, maka semua tindakan itu harus basisnya adalah data,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni, Dr. Arie Sujito, mengatakan pembentukan tim pencari fakta juga merupakan bagian dari tanggung jawab perguruan tinggi dalam melindungi hak-hak sivitas akademika dan warga sipil.
Menurut Arie, kampus tidak boleh mengabaikan persoalan yang menyangkut keselamatan mahasiswa maupun perlindungan terhadap kehidupan demokrasi.
“Semua hal. Sekali lagi kita dalam koridor menjaga hak-hak warga sipil. Menjaga demokrasi yang di dalamnya kampus harus punya tanggung jawab untuk melindungi warga kampus,” ujar Arie saat ditanya mengenai dugaan gas air mata yang masuk ke lingkungan kampus.
Terkait rencana Polda DIY membentuk tim pencari fakta dengan melibatkan UGM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Ombudsman, Arie mengaku belum dapat memastikan apakah tim yang diinisiasi UGM nantinya akan bergabung atau bekerja secara terpisah.
Ia menyebut persoalan teknis tersebut masih perlu dibicarakan lebih lanjut. Namun, menurutnya, setiap upaya pengungkapan peristiwa harus mengedepankan pendekatan berbasis pengetahuan dan fakta.
“Yang penting kita mendudukkan agar setiap langkah itu berbasis pengetahuan,” jelasnya.
Polda DIY Juga Siapkan Tim Pencari Fakta
Sebelumnya, Polda DIY menyatakan akan menggandeng sejumlah lembaga dan unsur perguruan tinggi untuk mengusut kericuhan yang mewarnai aksi unjuk rasa pada peringatan Hari Pahlawan di kawasan Malioboro.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kabid Humas Polda DIY, AKBP Novita Eka Sari, mengatakan tim pencari fakta akan melibatkan UGM, Komnas HAM, serta Ombudsman.
“Nanti kita akan membentuk tim pencari fakta melibatkan kampus UGM, Komnas HAM, dan Ombudsman juga. Jadi untuk yang dilakukan penyelidikan pemeriksaan oleh Pak Dirkrimum nanti kita membentuk juga tim pencari fakta itu dengan melibatkan unsur tadi,” kata Novita di Mapolda DIY, Rabu (11/11/2026).
Polda DIY juga masih melakukan pendataan terhadap warga yang diamankan dalam peristiwa tersebut, termasuk memastikan identitas dan status mereka sebagai mahasiswa.
Novita mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan sejumlah perguruan tinggi untuk memverifikasi klaim orang-orang yang mengaku sebagai mahasiswa.
“Kami belum merekap sampai saat ini, karena kita masih cek dulu apakah mereka mahasiswa dari UGM. Sebagian mengaku mahasiswa, tetapi perlu kartu mahasiswanya. Nanti kami masih konfirmasi ke universitas-universitas,” ujarnya.
Pembentukan tim pencari fakta oleh UGM dan rencana pelibatan sejumlah lembaga oleh Polda DIY diharapkan dapat membuka secara terang rangkaian peristiwa tersebut, sekaligus memastikan dugaan kekerasan dalam pengamanan aksi diperiksa secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. (SL)
