GARISKRITIS.ID | JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan partainya tidak akan mengusulkan nama calon Wakil Presiden untuk mengisi kekosongan kursi orang nomor dua di Indonesia.
Sikap tersebut, kata AHY, merupakan keputusan resmi Partai Demokrat setelah dirinya berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call pada Jumat (13/11/2026).
Pernyataan itu disampaikan AHY kepada wartawan di Auditorium Yudhoyono, Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat. Ia menegaskan, partainya memilih menghormati mekanisme konstitusional dan menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” ujar AHY.
AHY menjelaskan, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur secara tegas dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki kewenangan memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Atas dasar ketentuan tersebut, Demokrat menilai proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus berjalan sesuai koridor konstitusi, tanpa didahului manuver maupun spekulasi politik mengenai nama-nama kandidat.
“Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa MPR RI memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” tegasnya.
Lebih lanjut, AHY mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi politik tetap kondusif serta memberikan ruang bagi berlangsungnya proses konstitusional. Menurutnya, dinamika politik tidak boleh sampai menghambat jalannya pemerintahan maupun agenda pembangunan nasional.
Ia menekankan, stabilitas pemerintahan dan keberlanjutan pembangunan harus tetap menjadi prioritas, sehingga masyarakat tidak menjadi pihak yang dirugikan akibat dinamika politik di tingkat elite.
“Pada saat yang sama, pemerintahan harus tetap bekerja dan agenda pembangunan harus terus berlanjut. Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita,” tutur AHY.
AHY kembali menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak memiliki agenda untuk mendorong figur tertentu sebagai calon Wakil Presiden. Menurutnya, seluruh proses harus diserahkan kepada Presiden dan lembaga negara yang memiliki kewenangan sesuai amanat konstitusi.
“Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi. Sekali lagi, Partai Demokrat tidak mengajukan nama dan kami menyerahkan proses ini sepenuhnya kepada Bapak Presiden sesuai dengan kewenangan yang beliau miliki,” pungkasnya. (SL)
