GARISKRITIS.ID | JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (DPP ARUN) mengingatkan DPR RI agar memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memiliki batas kewenangan yang tegas. Regulasi tersebut harus mampu menjadi instrumen pemberantasan kejahatan tanpa membuka celah perampasan harta kekayaan yang diperoleh secara sah.
Penegasan itu disampaikan perwakilan DPP ARUN, Saaqib Faiz Baarrffan, dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Menurut Saaqib, keberhasilan negara membuktikan seseorang melakukan tindak pidana tidak serta-merta menjadi dasar untuk merampas seluruh kekayaan yang dimilikinya. Negara harus dapat membuktikan bahwa aset yang menjadi objek perampasan memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
Ia menegaskan, aset yang berasal dari sumber sah tetap harus mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan tersebut juga berlaku terhadap harta milik keluarga, mitra usaha, maupun pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana.
“Masyarakat tentu menghendaki agar pelaku tidak tetap menikmati kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, kewenangan yang besar harus disertai batas yang jelas,” kata Saaqib.
ARUN juga mendorong agar mekanisme perampasan aset mengutamakan pendekatan conviction-based asset forfeiture, yakni perampasan aset yang didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku.
Saaqib menilai, selama seseorang masih dapat diproses dan dimintai pertanggungjawaban secara pidana, mekanisme tersebut harus menjadi jalur utama. Dengan demikian, perampasan aset dilakukan berdasarkan pembuktian melalui proses peradilan, bukan semata-mata karena seseorang telah dituduh atau ditetapkan sebagai tersangka.
“Seseorang tidak kehilangan hak miliknya secara permanen hanya karena dituduh atau ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.
Menurutnya, prinsip tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam memberantas tindak pidana dan perlindungan hak kepemilikan warga negara.
Meski demikian, Saaqib menegaskan bahwa mengutamakan pendekatan conviction-based bukan berarti negara tidak dapat mengambil langkah pengamanan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana selama proses hukum berlangsung.
Pemblokiran dan penyitaan sementara tetap dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum guna mencegah aset dialihkan, disembunyikan, atau dipindahtangankan sebelum proses hukum selesai.
Namun, ia mengingatkan agar terdapat pembedaan yang jelas antara pemblokiran, penyitaan sementara, dan perampasan aset. Ketiganya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.
Pemblokiran bertujuan membatasi transaksi atau pemindahan aset. Penyitaan sementara dilakukan untuk mengamankan aset bagi kepentingan proses hukum. Sementara itu, perampasan merupakan tindakan hukum yang berujung pada berakhirnya hak kepemilikan seseorang atas aset tersebut sesuai putusan atau mekanisme hukum yang berlaku.
“Yang perlu dibedakan adalah tindakan mengamankan aset sementara dengan perampasan yang mengakhiri hak kepemilikan. Perbedaan ini harus dijelaskan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan salah pengertian,” katanya.
Selain persoalan mekanisme perampasan, ARUN turut menyoroti potensi terdampaknya aset milik pihak ketiga yang tidak memiliki keterlibatan dalam tindak pidana.
Menurut Saaqib, keluarga, mitra usaha, maupun pihak lain bisa saja memiliki hak kepemilikan yang sah atas aset yang berkaitan dengan seseorang yang tengah menjalani proses hukum. Karena itu, asal-usul aset, status kepemilikan, serta hubungan pihak-pihak yang berkepentingan harus diperiksa secara objektif dan menyeluruh.
Ia menegaskan, RUU Perampasan Aset harus dirancang untuk memulihkan kerugian negara dan masyarakat serta memastikan hasil kejahatan tidak dinikmati pelaku. Namun, tujuan tersebut tidak boleh mengorbankan hak masyarakat yang memiliki kekayaan dari sumber yang sah.
ARUN berpandangan, kewenangan negara dalam merampas aset harus dibatasi melalui pengaturan objek perampasan, standar pembuktian, prosedur hukum, serta mekanisme perlindungan dan keberatan bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan.
Dengan pengaturan yang jelas, negara tetap memiliki instrumen kuat untuk menindak aset hasil tindak pidana tanpa menjadikan kekayaan yang diperoleh secara sah sebagai sasaran perampasan.
Pada akhirnya, RUU Perampasan Aset tidak boleh hanya berorientasi pada seberapa besar kewenangan negara mengambil kembali harta hasil kejahatan. Lebih dari itu, regulasi tersebut harus menjamin kepastian hukum, menjunjung prinsip keadilan, serta memastikan hak kepemilikan warga negara tetap terlindungi.
Penegakan hukum harus tegas terhadap kejahatan, tetapi tidak boleh kehilangan batas dalam melindungi hak masyarakat. (SL)
