GARISKRITIS.ID | JAKARTA – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, akhirnya angkat bicara menyikapi menguatnya wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di DPR RI. Paloh menegaskan, langkah pemakzulan bukan sesuatu yang tertutup untuk dilakukan sepanjang seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi dan tidak tersedia jalan lain untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Paloh seusai menghadiri acara NasDem Berbagi di Jakarta, Minggu (8/11/2026) malam. Menurut dia, setiap langkah politik dan ketatanegaraan harus tetap berpijak pada konstitusi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
“Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada jalan lain lagi, apa yang kita harus lakukan, jalan saja apa yang terbaik untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara,” ujar Paloh.
Meski membuka ruang terhadap kemungkinan pemakzulan, Paloh mengaku prihatin atas polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran yang kini berkembang menjadi persoalan serius di tingkat nasional.
Ia menilai, situasi tersebut bukan sesuatu yang patut disambut dengan kegembiraan. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah memperoleh mandat rakyat melalui Pemilu 2024 untuk memimpin Indonesia hingga 2029.
Paloh menyayangkan pemerintahan yang baru berjalan sekitar dua tahun justru harus dihadapkan pada polemik yang berpotensi memicu ketegangan politik dan ketatanegaraan.
“Siapa yang gembira dengan permasalahan ini? Ini adalah satu situasi yang harusnya memprihatinkan bagi kita,” katanya.
Ia menegaskan, persoalan yang menimpa sesama anak bangsa semestinya tidak dijadikan alasan untuk membangun kegembiraan politik.
“Kita ini sekarang berada, masih dua tahun lebih sedikit saja, masih tiga tahun lagi ke depan. Itu yang saya katakan ini kesedihan,” ucapnya.
Paloh menambahkan, bangsa Indonesia tidak seharusnya membangun karakter politik yang justru merayakan kesulitan atau persoalan yang dihadapi sesama warga negara.
Putusan MA dan MK Jadi Sorotan
Wacana pemakzulan Gibran menguat setelah muncul dua putusan lembaga peradilan, yakni Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), yang berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden tersebut.
Pada Jumat (30/10/2026), MA mengabulkan gugatan Muhammad Subhan Palal terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat sekolah menengah atas (SMA) milik Gibran.
Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dalam amar putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA yang digunakan Gibran sebagai salah satu persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024 tidak sah.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, yang dibacakan pada Selasa (6/10/2026), menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).
MK juga menegaskan bahwa temuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Perkembangan putusan kedua lembaga peradilan tersebut kini menjadi perhatian publik dan memunculkan perdebatan mengenai konsekuensi hukum serta mekanisme ketatanegaraan yang dapat ditempuh.
Di tengah polemik tersebut, sejumlah anggota DPR RI mulai menjajaki langkah politik terkait wacana pemakzulan Gibran.
Meski demikian, proses pemberhentian presiden maupun wakil presiden tidak dapat dilakukan semata-mata berdasarkan tekanan politik atau perbedaan pandangan. Mekanismenya harus mengikuti ketentuan konstitusi, termasuk Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Dengan demikian, sikap politik Surya Paloh menjadi salah satu pernyataan penting di tengah menguatnya perdebatan mengenai masa depan posisi Gibran. Persoalan ini kini bukan sekadar polemik dokumen pendidikan, melainkan juga ujian terhadap konsistensi penegakan hukum, supremasi konstitusi, dan kedewasaan demokrasi Indonesia. (SL)
