GARISKRITIS.ID | JAKARTA – Politisi Anas Urbaningrum mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut dan mengaudit secara menyeluruh praktik penyadapan yang dilakukan lembaga-lembaga berwenang. Usulan tersebut dinilai penting guna memastikan kewenangan penyadapan tidak menyimpang dari koridor hukum dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar penegakan hukum maupun keamanan negara.
Anas menegaskan, penyadapan merupakan kewenangan khusus yang harus dijalankan dengan pengawasan ketat, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, tindakan tersebut bersentuhan langsung dengan hak privasi warga negara dan tidak boleh dijadikan instrumen untuk kepentingan pribadi ataupun membungkam lawan politik.
Menurutnya, pembentukan Pansus bukan didasari kecurigaan terhadap lembaga tertentu, melainkan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap kepatuhan prosedur dan akuntabilitas lembaga penegak hukum maupun intelijen.
“Penyadapan di negara hukum dan demokrasi mesti dilakukan dengan disiplin, taat asas, dan akuntabel. Bagi kepentingan negara dan kemaslahatan publik, bukan untuk kepentingan pribadi dan menguntit (dan mematikan) lawan-lawan politik,” ujar Anas, Sabtu (7/11/2026).
Untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan terukur dan tidak parsial, Anas mengusulkan agar audit mencakup praktik penyadapan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir.
Rentang waktu tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan kewenangan penyadapan, termasuk kepatuhan terhadap prosedur hukum, mekanisme pengawasan, serta pertanggungjawaban lembaga yang memiliki kewenangan tersebut.
Melalui pembentukan Pansus, DPR diharapkan dapat memastikan bahwa penyadapan tetap berada pada tujuan utamanya, yakni mendukung penegakan hukum dan menjaga keamanan nasional.
Anas menekankan, kewenangan penyadapan tidak boleh keluar dari prinsip negara hukum dan demokrasi. Pengawasan yang kuat diperlukan agar kewenangan tersebut tidak berubah menjadi alat untuk mengintai, menekan, atau merugikan pihak-pihak tertentu demi kepentingan politik praktis. (SL)
