GARISKRITIS.ID | JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima lima aduan terkait proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024 yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Dari lima aduan tersebut, dua di antaranya dinyatakan telah memenuhi syarat materiil dan siap dilimpahkan ke persidangan.
Salah satu pihak yang mengadukan komisioner KPU adalah mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana. Aduan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam proses pencalonan Gibran, termasuk persoalan persyaratan pendidikan dan penerapan ketentuan dalam Peraturan KPU.
Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mengungkapkan bahwa lima aduan tersebut telah diterima setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara pencalonan Gibran.
“Kami telah menerima lima aduan, ya, pasca putusan Mahkamah Konstitusi itu. Dari lima aduan yang masuk, dua aduan sudah memenuhi syarat secara materiil. Dua lagi baru sampai pada tahap verifikasi administrasi, dan satu lagi memang belum memenuhi syarat administrasi,” kata Dewa di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2026).
Dewa menegaskan, seluruh aduan akan diproses sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Namun, DKPP membutuhkan waktu untuk memastikan setiap laporan diperiksa secara cermat dan objektif.
Menurutnya, dua aduan yang telah memenuhi persyaratan materiil akan segera dilimpahkan ke persidangan. Sementara dua laporan lainnya masih harus menjalani pemeriksaan materiil setelah lolos verifikasi administrasi.
“Tapi pada prinsipnya, semua akan ditangani. Tentu kita perlu waktu karena harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan secara cermat. Kami juga selalu memberitahukan kepada para pihak sebagaimana mekanisme yang ada,” ujarnya.
DKPP belum mengungkap secara spesifik apakah laporan yang diajukan Denny Indrayana termasuk dalam dua aduan yang telah memenuhi syarat materiil tersebut.
Denny Soroti Dugaan Penyelundupan Pasal PKPU
Sebelumnya, Denny Indrayana bersama sejumlah elemen masyarakat dan organisasi, yakni Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, FPP TNI, Subhan Palal, dan Mercy Sihombing, mengadukan jajaran komisioner KPU RI ke DKPP.
Dalam laporan tersebut, mereka mempersoalkan dugaan pelanggaran etik dalam proses pencalonan Gibran. Salah satu poin utama yang disoroti adalah keberadaan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mereka nilai bermasalah dan diduga diselundupkan dalam proses penyusunan regulasi.
Denny menegaskan, substansi aduan mereka tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan ijazah atau dokumen pendidikan Gibran. Mereka juga mempersoalkan dugaan manipulasi regulasi serta proses verifikasi persyaratan pencalonan.
“Karena permohonan kami itu bukan hanya masalah ijazah, itu cacat administratif. Permohonan kami itu juga menyangkut cacat manipulatif dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. Ruang publik sekarang masih dipenuhi dengan soal-soal terkait ijazah,” kata Denny seusai menyampaikan aduan di Kantor DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026).
Denny menyebut laporan tersebut merupakan kelanjutan dari langkah hukum yang sebelumnya mereka tempuh melalui gugatan ke MK. Menurut dia, putusan MK belum mengakhiri persoalan yang mereka persoalkan terkait persyaratan pendidikan Gibran.
Ia menilai masih terdapat persoalan yang harus ditindaklanjuti, terutama menyangkut tanggung jawab etik penyelenggara pemilu dalam menjalankan tahapan pencalonan.
“Kami punya ikatan sejarah dan punya tanggung jawab moral untuk tetap melanjutkan perjuangan. Karena kalau teman-teman ingat di hari Selasa ketika hari pembacaan putusan minggu lalu, saya mengatakan ini perjuangan belum selesai. Perjuangan belum usai,” ujarnya.
Selain mempersoalkan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023, Denny juga menuding KPU tidak menjalankan proses verifikasi dokumen persyaratan pencalonan secara profesional.
Ia mempertanyakan proses penerimaan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran, termasuk dugaan tidak optimalnya pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen yang menjadi persyaratan pencalonan.
Tak hanya itu, Denny juga menuding KPU menghambat fungsi pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan membatasi akses terhadap dokumen pencalonan dan Sistem Informasi Pencalonan (Silon).
Menurutnya, akses pengawasan terhadap dokumen dan sistem pencalonan merupakan bagian penting untuk memastikan transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemilu.
“Yang ketiga, KPU diduga menghambat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu, karena tidak memberikan akses kepada Bawaslu untuk ikut mengawasi, memonitor proses pencalonan, termasuk dokumen-dokumen yang diberikan oleh pasangan calon. Termasuk sistem Silon, Sistem Informasi Pencalonan, yang aksesnya tidak dibuka kepada Bawaslu. Itu menjadi fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi,” katanya.
Atas berbagai dugaan tersebut, Denny meminta agar komisioner KPU yang dinilai bertanggung jawab dijatuhi sanksi pemberhentian. Ia bahkan berharap para komisioner tersebut tidak lagi diberikan jabatan di lembaga publik setelah masa jabatan mereka berakhir atau jika terbukti melakukan pelanggaran etik.
“Sebenarnya kami berharap pemecatan itu juga tentu punya konsekuensi lain ya. Artinya, jangan kemudian juga diberikan posisi-posisi publik seperti semacam komisaris dan sejenisnya itu,” tegas Denny.
Kini, tindak lanjut lima aduan tersebut berada dalam proses pemeriksaan DKPP. Hasil verifikasi dan persidangan nantinya akan menjadi penentu apakah dugaan pelanggaran etik terhadap jajaran penyelenggara pemilu tersebut terbukti atau tidak. (SL)
