GARISKRITIS.ID | JAKARTA – Dugaan penyadapan ilegal yang menyasar nomor telepon Presiden, pejabat negara, tokoh politik, hingga kalangan masyarakat sipil kembali membuka persoalan serius mengenai tata kelola dan independensi institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai, kasus yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pejabat kepolisian tersebut tidak dapat dipandang semata sebagai pelanggaran prosedur oleh individu. Perkara ini dinilai berkaitan erat dengan persoalan struktural berupa politisasi institusi kepolisian yang terus berlangsung sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga Presiden Prabowo Subianto.
Direktur LBH Jakarta, Fadhil Alfathan, menegaskan bahwa persoalan politisasi Polri merupakan masalah akut yang belum terselesaikan meskipun reformasi kepolisian telah menjadi salah satu agenda penting pascareformasi 1998.
“Persoalan tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari persoalan akut politisasi Polri yang terus berlangsung sejak pemerintahan Joko Widodo hingga pemerintahan Prabowo Subianto saat ini,” kata Fadhil dalam keterangannya, Rabu (4/11/2026).
Menurut LBH Jakarta, reformasi 1998 telah mengamanatkan pemisahan Polri dari TNI sekaligus menempatkan kepolisian sebagai institusi sipil yang profesional, independen, serta tunduk pada prinsip negara hukum, hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi.
Namun, perjalanan reformasi dinilai belum mampu membangun institusi kepolisian yang sepenuhnya terbebas dari kepentingan politik maupun intervensi kekuasaan.
LBH Jakarta juga menegaskan, Presiden Prabowo tidak dapat berlindung di balik alasan mewarisi persoalan dari pemerintahan sebelumnya. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Prabowo dinilai memiliki tanggung jawab politik dan konstitusional untuk memastikan Polri bekerja secara profesional dan menghormati HAM.
“Sejak awal pemerintahannya, Prabowo memiliki tanggung jawab politik dan konstitusional serta kesempatan yang memadai untuk memastikan Polri bekerja secara profesional dan menghormati hak asasi manusia,” tegas Fadhil.
Polri Dinilai Rentan Menjadi Instrumen Kekuasaan
LBH Jakarta menilai, dugaan penyadapan ilegal tersebut menjadi gambaran serius mengenai rentannya kewenangan kepolisian ketika tidak diimbangi pengawasan yang kuat dan independen.
Persoalan tersebut, menurut LBH Jakarta, tidak berdiri sendiri. Sejumlah fenomena seperti penempatan perwira tinggi Polri dalam jabatan sipil, keterlibatan aparat dalam konflik politik, hingga tindakan represif terhadap kebebasan sipil disebut sebagai bagian dari persoalan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.
LBH Jakarta juga menyinggung sejumlah hasil penelitian yang menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan institusi kepolisian sebagai instrumen politik pada masa pemerintahan Joko Widodo.
“Temuan berbagai penelitian menunjukkan bagaimana kepolisian dalam periode pemerintahan Joko Widodo digunakan sebagai instrumen politik untuk mempertahankan kekuasaan, bahkan menggerakkan massa dalam pemilihan umum,” ungkap Fadhil.
Ia mengingatkan, kedekatan institusi kepolisian dengan kekuasaan politik berpotensi mengaburkan batas antara kepentingan penegakan hukum dan kepentingan mempertahankan kekuasaan.
“Ketika institusi kepolisian semakin dekat dengan kekuasaan politik, batas antara kepentingan penegakan hukum dan kepentingan mempertahankan kekuasaan menjadi semakin rentan dikaburkan,” lanjutnya.
Selain politisasi, LBH Jakarta menyoroti lemahnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan kepolisian, terutama dalam pemanfaatan teknologi penyadapan.
Mekanisme pengawasan yang masih bertumpu pada pengawasan internal dinilai belum cukup untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Sementara itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dinilai belum memiliki kewenangan penegakan hukum independen untuk mengoreksi pelanggaran secara efektif.
LBH Jakarta mengingatkan bahwa penyadapan ilegal bukan sekadar persoalan teknis atau pelanggaran administrasi, melainkan ancaman serius terhadap hak privasi dan kebebasan sipil yang dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).
Desak Audit Independen dan Reformasi Struktural Polri
Atas persoalan tersebut, LBH Jakarta mendesak pemerintah melakukan reformasi struktural Polri secara menyeluruh. Pembenahan tidak boleh berhenti pada pergantian pimpinan ataupun penindakan terhadap sejumlah personel yang terlibat.
Reformasi, menurut LBH Jakarta, harus mencakup pembenahan hubungan kepolisian dengan kekuasaan politik, penguatan netralitas institusi, pembatasan penempatan anggota Polri pada jabatan sipil, perbaikan kultur komando, serta penguatan mekanisme pengawasan eksternal.
LBH Jakarta juga meminta Kapolri mengusut seluruh pihak yang terlibat dalam dugaan penyadapan ilegal, termasuk pihak yang memberikan perintah maupun pihak yang diduga memperoleh manfaat dari aktivitas tersebut.
Selain itu, Presiden Prabowo didesak membentuk tim independen untuk mengaudit sistem penyadapan Polri. Pemerintah bersama DPR juga diminta membangun mekanisme pengawasan eksternal yang benar-benar independen dan memiliki kewenangan efektif.
“Pembenahan Polri tidak boleh berhenti pada pergantian Kapolri ataupun penghukuman individu,” pungkas Fadhil.
Bareskrim Tetapkan Tiga Tersangka
Di tengah sorotan terhadap persoalan kelembagaan Polri, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping) dan penghapusan data elektronik.
Ketiga tersangka masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH. Sementara itu, satu orang lainnya berinisial SU masih berstatus sebagai saksi.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan, dugaan penyadapan tersebut menyasar sejumlah nomor telepon, mulai dari milik Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, hingga kalangan media, organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pengusaha.
“Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” kata Asep dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2026).
Asep menjelaskan, dugaan praktik penyadapan ilegal tersebut berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026.
Modus yang diungkap penyidik yakni memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.
Penyadapan tersebut juga diduga dilakukan tanpa didasarkan pada kebutuhan penegakan hukum, baik dalam proses penyelidikan maupun penyidikan.
“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran LP, yang kemudian dilakukan penyadapan tanpa ada kaitannya dengan penegakan hukum,” ujarnya.
Tak hanya dugaan penyadapan tanpa prosedur, penyidik juga menemukan indikasi penghapusan berkas hasil penyadapan pada komputer sistem LIMS sekitar Oktober 2026.
Penghapusan tersebut diduga bertujuan menghilangkan jejak aktivitas penyadapan, termasuk catatan log yang merekam aktivitas dalam sistem.
Kasus ini dilaporkan oleh petugas yang mengetahui peristiwa tersebut melalui laporan polisi tertanggal 30 Oktober 2026.
Dalam proses penyidikan, Bareskrim telah memeriksa 10 orang saksi dan tiga orang ahli. Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti berupa 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.
Asep menyebut penetapan ketiga tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dengan metode Scientific Crime Investigation serta proses manajemen penanganan perkara.
Terancam Hukuman hingga 10 Tahun Penjara
Atas dugaan perbuatannya, ketiga tersangka dijerat sejumlah ketentuan pidana.
Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terkait perbuatan melawan hukum berupa mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.
Kedua, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terkait tindakan dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain untuk memperoleh informasi elektronik. Ancaman hukumannya maksimal enam tahun penjara.
Ketiga, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terkait perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau milik publik, dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun penjara.
Asep menegaskan, perkara tersebut masih berada pada tahap awal penyidikan. Bareskrim memastikan proses hukum terhadap para tersangka akan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi komitmen penegakan hukum dan reformasi kepolisian. Publik tidak hanya menunggu pengungkapan siapa yang melakukan penyadapan, tetapi juga siapa yang memerintahkan, bagaimana kewenangan tersebut digunakan, serta apakah seluruh pihak yang bertanggung jawab akan diproses tanpa pandang bulu.(SL)
