Daerah  

Trauma Wakil Bupati, Kepastian Hukum Masih Menggantung: Jika Pejabat Saja Tak Merasa Aman, Bagaimana dengan Rakyat?

DELI SERDANG | GarisKritis.id

Pengakuan Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, yang mengaku masih trauma dan belum nyaman kembali menempati rumah dinas akibat insiden kaca jendela yang berlubang, seharusnya menjadi alarm serius bagi aparat penegak hukum.


Bukan semata karena korbannya adalah seorang Wakil Bupati, melainkan karena hingga kini belum ada kepastian resmi dari kepolisian mengenai penyebab insiden tersebut. Apakah akibat proyektil, benda keras, atau penyebab lain, semuanya masih menggantung tanpa penjelasan yang memberikan kepastian kepada publik.


Situasi ini memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar: jika seorang Wakil Bupati saja mengaku tidak lagi merasa aman di rumah dinasnya dan kepastian hukum belum juga diperoleh, lalu bagaimana dengan rasa aman masyarakat biasa yang tidak memiliki fasilitas maupun akses sebagaimana seorang pejabat negara?


Kepastian hukum bukan sekadar menyampaikan bahwa penyelidikan masih berlangsung. Kepastian hukum adalah kemampuan negara menghadirkan kejelasan atas sebuah peristiwa yang telah menimbulkan keresahan. Semakin lama fakta tidak diungkap, semakin besar ruang bagi spekulasi untuk berkembang dan semakin menurun kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.


Masyarakat tidak membutuhkan narasi yang berlarut-larut. Yang dibutuhkan adalah hasil penyelidikan yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam negara hukum, setiap peristiwa yang menimbulkan keresahan publik harus dijawab dengan fakta, bukan dibiarkan menjadi misteri.


Negara diukur bukan dari seberapa cepat menyampaikan pernyataan, tetapi dari seberapa cepat menghadirkan kepastian hukum. Ketika seorang Wakil Bupati mengaku belum merasa aman akibat sebuah insiden yang belum terungkap, yang dipertaruhkan bukan hanya rasa aman seorang pejabat, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan negara melindungi setiap warganya. Jika pejabat saja masih menunggu kepastian, masyarakat tentu berhak bertanya: bagaimana jaminan perlindungan bagi rakyat biasa? (Swl)