DELI SERDANG โ GarisKritis.id
Di saat pemerintah terus menggaungkan peningkatan kualitas pelayanan publik, kondisi fisik Kantor Camat Kutalimbaru justru menghadirkan ironi. Bangunan yang menjadi pusat pelayanan masyarakat itu tampak memprihatinkan. Atap terlihat mulai menua, dinding dipenuhi lumut, cat mengelupas, sementara sejumlah bagian bangunan menunjukkan tanda-tanda kurangnya perawatan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: apakah pemeliharaan aset pemerintah selama ini telah menjadi prioritas, atau justru hanya tercatat di atas kertas?
Gedung pemerintah bukan sekadar tempat bekerja aparatur sipil negara. Bangunan itu dibangun menggunakan uang rakyat dan seharusnya dipelihara secara berkala agar tetap layak, aman, dan representatif. Ketika wajah kantor pelayanan publik tampak kusam dan mengalami penurunan kondisi, publik berhak mempertanyakan efektivitas pengelolaan anggaran pemeliharaan.
Lebih dari sekadar persoalan estetika, kondisi tersebut menyangkut akuntabilitas pengelolaan aset daerah. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan memiliki tujuan yang jelas, yakni menjaga fungsi dan umur bangunan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka beberapa hal mendasar. Apakah dalam beberapa tahun terakhir terdapat alokasi anggaran pemeliharaan untuk Kantor Camat Kutalimbaru? Jika ada, berapa besar nilainya, kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan, dan mengapa kondisi fisik bangunan masih tampak memerlukan perhatian?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk membangun prasangka, melainkan bagian dari pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran daerah. Transparansi merupakan kewajiban pemerintah, sementara masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana uang yang berasal dari pajak dan APBD dikelola.
Di tengah tuntutan reformasi birokrasi dan pelayanan prima, kondisi bangunan yang kurang terawat dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat. Pelayanan yang baik tidak hanya diukur dari keramahan aparatur, tetapi juga dari fasilitas publik yang layak, aman, dan mencerminkan tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab.
GarisKritis.id akan menelusuri lebih lanjut dokumen penganggaran, realisasi belanja pemeliharaan, serta meminta klarifikasi dari Camat Kutalimbaru, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dan instansi terkait agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab pada akhirnya, yang dipertanyakan bukan semata kondisi bangunan, melainkan sejauh mana anggaran publik benar-benar dikelola secara efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.(Swl)