GARISKRITIS.ID | JAKARTA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap daftar pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan dalam kasus yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) bersama sejumlah perwira tinggi Polri lainnya.
Pengungkapan tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dalam pemaparannya, ia menyebut sasaran penyadapan tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga mencakup sejumlah pejabat negara, lembaga pemerintahan, hingga kelompok masyarakat.
“Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden RI, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik,” kata Suyudi.
Ia kemudian merinci sejumlah pihak lain yang disebut masuk dalam daftar sasaran, mulai dari kepala daerah hingga institusi penegak hukum.
“Gubernur dan kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis, serta mahasiswa,” imbuhnya.
Meski demikian, Suyudi menegaskan bahwa pencantuman nama atau institusi dalam daftar sasaran penyadapan tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan mereka dalam tindak pidana.
“Daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana,” ujarnya.
Dalam kasus ini, Polri sebelumnya menetapkan empat orang sebagai tersangka dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Keempatnya adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Pengungkapan daftar sasaran tersebut menambah dimensi baru dalam penanganan perkara yang menjadi perhatian publik. Penyidikan kini tidak hanya menyangkut dugaan penyadapan terhadap kepala negara, tetapi juga mengungkap luasnya cakupan pihak yang diduga menjadi target.
Perkembangan perkara ini pun menjadi sorotan karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan, perlindungan privasi, serta akuntabilitas institusi penegak hukum. (SL)
